Kota Sorong, PBD – Pagi itu, Senin, 15 Desember 2025, taman bandara Domine Eduard Osok (DEO) yang berada di jalan utama Bazuki Rahmat, Kota Sorong, tidak seperti biasanya. Sejak pukul sembilan, ratusan mama-mama pedagang Papua berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil.
Ada yang menggendong noken berisi pinang. Ada yang menggenggam poster lusuh bertuliskan tuntutan sederhana: modal usaha untuk mama-mama Papua.
Wajah-wajah mereka memantulkan kelelahan panjang. Kelelahan 9 bulan mengawal janji Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Jam sebelas siang, langkah mereka menyatu. Dari Taman DEO, iring-iringan mama-mama berjalan menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD). Mereka datang dari 86 titik di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan ada perwakilan dari Raja Ampat, Maybrat, dan Sorong Selatan.
Sekitar 300-an orang, sebagian besar mama-mama pasar yang sehari-hari berjualan sayur, ikan, pinang, dan hasil kebun. Mereka tergabung dalam forum Pedagang Pasar Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS).
Di barisan depan, Mama Levina Duwith, Ketua P2MPKS, melangkah dengan mata yang tegas. “Kami tidak datang untuk bikin rusuh,” katanya pelan sebelum berangkat. “Kami hanya datang untuk menagih janji.”
Janji itulah yang menjadi bahan bakar langkah mereka. Sejak April 2025, mama-mama pedagang Papua berulang kali turun ke jalan. Mereka sebelumnya telah menggelar aksi pada 25 April dan 22 Juli 2025, mendatangi Kantor Gubernur, DPRP Papua Barat Daya, MRP, hingga Fraksi Otsus.
Mereka juga telah berdiskusi dengan gereja, Klasis GKI Sorong dan Keuskupan. Melakukan audiensi, rapat dengar pendapat, dan diskusi publik. Semua demi satu hal: akses modal usaha dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang secara amanat menyebutkan 50 persen dialokasikan untuk pengembangan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
“Ini bukan program dinas, ini perjuangan murni mama-mama pedagang Papua,” tegas Mama Levina.
Perjuangan itu akhirnya berbuah. Dalam APBD Perubahan 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengesahkan anggaran sebesar Rp. 13 miliar untuk bantuan modal usaha mama-mama pedagang Papua.
Untuk Kota Sorong, dengan jumlah pedagang Papua terbanyak dialokasikan Rp.5 miliar. Sementara kabupaten lain di wilayah Provinsi PBD dialokasi 1 milyar.
Kabar itu pun disambut haru. Banyak mama-mama percaya, Natal tahun ini (25 Desember 2025) akan berbeda: ada keadilan ekonomi yang singgah di meja dapur mereka.
Namun harapan itu perlahan runtuh ketika proses penyaluran dimulai. Pemda Papua Barat Daya telah mengkhianati janji mereka.
Data Pedagang Diperebutkan, Gerbang Dikunci
P2MPKS telah menyerahkan data 4.153 mama-mama pedagang asli Papua kepada Gubernur dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) PBD. Data itu dikumpulkan melalui konsolidasi panjang, dari kompleks ke kompleks, pasar ke pasar.
Sementara Pemerintah Daerah juga memiliki data sendiri sekitar 4.000 nama. Totalnya hampir 8.000. Dalam pertemuan awal, disepakati kompromi: masing-masing pihak, baik P2MPKS maupun Dinas Perindagkop menggunakan 2.000 data pedagang yang dimiliki secara terpisah.
Namun ketika pengumuman penerima bantuan dilakukan pada 10 Desember 2025, yang muncul justru hampir seluruhnya data versi Dinas Perindakop. “Tidak satu pun data kami dipakai,” kata Robert Nauw, pendamping P2MPKS yang juga wartawan dan pegiat pemberdayaan masyarakat Papua di Sorong.
“Padahal mama-mama ini yang kawal aspirasi selama sembilan bulan. Anehnya, yang muncul justru data dinas, bahkan ada data tim sukses dan keluarga ASN,” tambahnya.
Robert Nauw selaku pendamping, mengaku bahwa dirinya bersama mama-mama pedagang yang dikoordinir P2MPKS, merasa sangat kecewa.
Sebab dari 4.153 data P2MPKS, hanya sekitar 118 mama-mama yang diakomodir. Sisanya terpinggirkan. Akibatnya kekecewaan pun membuncah.
“Kami merasa telah ditupu. Padahal, kami ini bukan baru datang kemarin sore,” ujar Mama Levina dengan suara bergetar.
Ketika rombongan massa mama-mama pedagang Papua yang melakukan aksi damai tiba di Kantor Gubernur PBD setelah lebih dulu berkumpul di area taman DEO, mereka mendapati gerbang terkunci.
Gubernur Elisa Kambu tidak berada di tempat. Satpol PP tampak telah berjaga. Pintu besi digembok.
Situasi pun memanas. Emosi mama-mama yang selama berbulan-bulan menahan sabar akhirnya meledak. Teriakan “Gubernur tukang tipu!” dan “Dinas Koperindak tukang tipu!” menggema.
Dalam dorongan massa, pagar besi roboh. Gembok dipaksa terbuka. Mama-mama akhirnya bisa masuk ke halaman kantor gubernur.
Di pelataran utama, mereka berorasi secara bergantian melalui pengeras suara. Beberapa ornamen Natal yang terpasang di depan kantor berserakan. Mama-mama bersikeras: mereka hanya mau bertemu Gubernur, bukan pejabat lain.
Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, mencoba memediasi, berupaya mempertemukan mama-mama dengan Gubernur. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.
Situasi ini bikin jengkel dan emosi,” kata seorang mama pedagang dari Pasar Remu, sambil mengusap mata. “Kami mau Natal, tapi rasa keadilan belum datang. Pemda tipu kitong.”
Natal Tanpa Keadilan
Dalam pernyataan sikap terbuka, P2MPKS menegaskan bahwa program bantuan modal usaha ini lahir dari jerih payah mama-mama pedagang Papua.
Pemerintah, kata mereka, telah mengingkari janji dengan tidak mengakomodir data P2MPKS dan justru memasukkan data yang tidak konsisten dengan tujuan program, bahkan melibatkan non-pedagang dan non-OAP.
“Dana Otsus itu dari Jakarta untuk rakyat Papua,” ujar Yohanes Mambrasar, pendamping sekaligus kuasa hukum P2MPKS. “Bukan untuk kepentingan kelompok politik.”
Pernyataan keras pun disampaikan. P2MPKS mengancam akan melakukan aksi lanjutan, termasuk memboikot kantor gubernur.
Dalam emosi puncak, ancaman pembakaran kantor gubernur dan dinas koperindak bahkan sempat dilontarkan jika mama-ma kembali melakukan aksi pada Rabu (17/12/2025). Sebuah sinyal betapa dalam kekecewaan yang dirasakan.
Aksi ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam sejarah Sorong, mama-mama pedagang Papua telah lama berjuang melawan marginalisasi di ruang-ruang ekonomi.
Sejak bertahun-tahun lalu, mama-mama pasar kerap tergusur oleh pasar modern, ruko, mall dan dipinggirkan dalam kebijakan kota. Mereka bahkan diperlakukan sebagai pelengkap ekonomi, bukan subjek utama.
P2MPKS kemudian lahir dari kesadaran itu: bahwa mama-mama Papua harus bersatu, mendata diri, dan memperjuangkan haknya sendiri.
Mereka bukan hanya pedagang, tetapi penopang ekonomi keluarga, penjaga pangan lokal, dan tulang punggung pasar tradisional Papua.
Menjelang 25 Desember 2025, mama-mama pedagang Papua menghadapi Natal dengan perasaan pahit, kecewa dan marah karena merasa telah ditipu. Di rumah-rumah sederhana, mereka masih harus memutar otak untuk modal esok hari.
Janji bantuan yang sempat memberi harapan kini berubah menjadi luka. “Kami hanya minta keadilan,” kata Mama Levina menutup orasinya hari itu. “Kalau pemerintah tidak dengar suara mama-mama, berarti pemerintah tutup mata terhadap mama-mama Papua.”
Langit Sorong sore itu mendung. Di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, jejak langkah mama-mama tertinggal bersama satu pertanyaan yang menggantung: apakah janji itu akan ditepati, atau kembali terkubur di balik gerbang besi yang dikunci? (Julian Haganah Howay)
Catatan: tulisan ini diterbitkan pertama kali oleh wenebuletin dan disadurkan ulang untuk kepentingan edukasi
