Sorong, Petarung.org- Konflik bersenjata yang terus berulang di Tanah Papua tak hanya memaksa warga sipil meninggalkan rumah, tetapi juga merenggut hak anak-anak untuk bersekolah, bermain, dan tumbuh dalam rasa aman. Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, psikoedukasi berbasis trauma dikembangkan untuk membantu siswa mengelola tekanan psikologis dan membangun ketahanan diri.

Hingga pertengahan 2026, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua tercatat mencapai 122.931 jiwa. Mereka berasal dari Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Puncak, Yahukimo, Fakfak, Pegunungan Bintang, Paniai, hingga Tambrauw. Sebagian besar pengungsi merupakan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Di berbagai wilayah Papua, dampak konflik terhadap pendidikan terus berulang. Ketika kontak senjata pecah, warga mengungsi ke hutan, gua, atau distrik lain. Guru meninggalkan tempat tugas karena takut, siswa terpaksa meninggalkan sekolah, dan kegiatan belajar-mengajar terhenti selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Ketika situasi mereda, warga mulai kembali ke kampung halaman. Tetapi saat konflik kembali pecah, siklus pengungsian dan terhentinya pendidikan kembali terjadi.

Dampak tersebut terlihat di sejumlah daerah. Sebanyak 216 anak dari Paniai mengungsi ke Nabire. Anak-anak pengungsi asal Nduga di Jayawijaya harus bergantung pada bantuan pendidikan darurat karena sekolah reguler mereka terganggu. Sementara itu, ribuan warga sipil di Maybrat, termasuk anak-anak, masih bertahan di pengungsian.

Paparan kekerasan yang berulang juga berisiko memengaruhi kondisi psikologis anak, mulai dari kecemasan, ketakutan, kesedihan, kesulitan tidur, hingga mudah terkejut. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan prestasi belajar serta meningkatkan risiko kesehatan mental jika tak mendapat pendampingan yang memadai.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Dr. Tenia Kurniawati, S.Pd, M.Pd, M.Psi. Ia mengembangkan pendekatan psikoedukasi berbasis trauma untuk membantu pemulihan kesehatan mental siswa yang terdampak konflik.

Penelitian tersebut menjadi inti tesisnya tentang pengaruh psikoedukasi berbasis trauma terhadap koping stress dan resiliensi siswa di wilayah terdampak konflik Papua. Tesis itu diuji pada Jumat (9/10/2026) di program studi Magister Psikologi Sains Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur.

“Pendekatan ini bertujuan membantu pemulihan kesehatan mental siswa yang terdampak konflik,” kata Tenia melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/10/2026) seperti dikutip dari suarapapua.com.

Tenia menjelaskan, pendekatan tersebut pernah diuji coba di SMPN Bamusbama, distrik Bamusbama, kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, salah satu wilayah yang mengalami dampak konflik berulang.

“Dinas Pendidikan setempat mencatat terdapat 177 anak pengungsi pada jenjang SD dan SMP pada 2025. Konflik pada 2024 memaksa warga mengungsi ke hutan selama dua bulan dan menyebabkan anak-anak tidak belajar selama tujuh bulan. Konflik kembali pecah pada Februari 2026. Akibatnya, anak-anak kembali kehilangan kesempatan belajar selama dua bulan,” ujarnya.

Psikoedukasi untuk Membangun Koping Stress dan Resiliensi

Psikoedukasi berbasis trauma yang dikembangkan Tenia Kurniawati menyasar dua kemampuan utama, yakni koping stress dan resiliensi.

Khusus koping stress merupakan kemampuan anak menghadapi tekanan dan rasa takut secara sehat, bukan dengan menghindar, memendam amarah, atau menyalahkan diri sendiri. Sementara itu, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan tetap melangkah maju meskipun pernah mengalami masa sulit.

Kedua kemampuan tersebut, kata Tenia, diharapkan membantu anak memahami perasaan yang dialami, mengelola tekanan, dan memulihkan diri setelah menghadapi pengalaman traumatis.

Modul psikoedukasi berbasis trauma yang dirancang Tenia Kurniawati, memuat materi tentang koping adaptif dan resiliensi. Materi disesuaikan dengan tahap perkembangan remaja usia SMP, menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Proses pembelajaran dibuat menyenangkan melalui beragam permainan edukasi kesehatan mental. Dengan demikian, siswa dapat belajar sambil bermain tanpa merasa digurui,” ujarnya.

Menurut Tenia, modul tersebut juga dirancang agar dapat dijalankan oleh fasilitator nonklinis yang telah memperoleh pembekalan singkat. Fasilitator dapat berasal dari guru bimbingan konseling, mahasiswa psikologi, relawan, atau pendamping lokal dari unsur adat dan gereja. Meski demikian, siswa yang menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis berat tetap perlu mendapatkan pendampingan lanjutan melalui rujukan kepada tenaga profesional.

Skor Koping Stress dan Resiliensi Siswa Meningkat

Hasil uji coba terhadap 30 siswa SMPN Bamusbama menunjukkan peningkatan skor pada kedua aspek yang diukurnya. Rata-rata skor koping stress siswa meningkat dari 57,27 sebelum mengikuti program menjadi 82,73 setelah program. Sementara itu, skor resiliensi meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 10,27 menjadi 23,13.

Menurut hasil penelitian tersebut, kedua peningkatan signifikan secara statistik dengan ukuran efek yang tergolong besar.

”Anak-anak di wilayah konflik bukan anak yang lemah. Mereka hanya belum dibekali cara untuk memahami rasa takutnya dan bangkit kembali. Pendampingan seperti ini adalah bentuk kehadiran kita bagi mereka,” ujar Tenia.

Modul tersebut dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci, lembar kerja siswa, dan instrumen evaluasi, sehingga dapat dipelajari dan diadaptasi sekolah lain di wilayah terdampak konflik. Tenia merekomendasikan penerapan modul tersebut sebagai program percontohan melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Namun, menurut Tenia, pemulihan psikologis tak akan pernah tuntas selama konflik terus berulang. Pendampingan terhadap anak perlu disertai upaya menciptakan lingkungan yang aman, menjamin keberlanjutan pendidikan, dan mencegah mereka kembali terpapar kekerasan.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk serius mencari solusi guna menghentikan konflik bersenjata agar  anak-anak Papua tidak terus mewarisi trauma akibat konflik.

”Anak-anak Papua juga punya hak untuk belajar di sekolah dan bermain tanpa dihantui rasa cemas. Jangan biarkan mereka terus mengungsi bersama orang tuanya, sementara guru-guru meninggalkan tempat tugas karena takut,” tegasnya.

Pemulihan anak-anak Papua, kata Tenia, dengan demikian, tak cukup hanya melalui pendampingan psikologis. Mereka juga membutuhkan kepastian keamanan, akses pendidikan yang berkelanjutan, serta ruang untuk tumbuh dan bermain tanpa dihantui ketakutan akibat konflik bersenjata. (SP/RB/CR1)