Oleh : Robertus Nauw (*)
Manusia adalah makhluk sempurna yang dibekali pemikiran, akal, jiwa dan raga yang akan digunakan untuk memahami dan melakukan sistem sintesis atas setiap gejala-gejala yang dirasakan oleh raga menjadi sebuah perasaan jiwa. Perasaan ini, bermacam-macam ada yang bersifat bahagia, sedih, gelisah ataupun marah. Perasaan manusia kemudian diungkapkan dalam berbagai macam cara dan ekspresi. Hal itu, yang ditentukan oleh rakyat diantero Papua Barat Daya, dalam hal menentukan pilihannya.
Terlepas dari amarah yang disalurkan karena korban pengasutan, tentunya menyebabkan gesekan di masyarakat dan rakyat kecil pula yang kembali menjadi korban. Barangkali itu makna yang dapat kita tarik dibalik nyanyian kontroversi sebagian masyarakat awam di Papua Barat Daya. Dalam sebuah dinamika politik dan dinamika sosial di masyarakat.
Yang telah lama hidup dibawa bayang-bayang elit dan tekanan yang luar biasa dalam hal intimidasi dan tekanan psikologis. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan, harus ada solusi nyata dari pemimpin kita yang baru. Semoga dengan seluruh jajaran pemangku kepentingan yang ada, bisa atasi semua dinamika ini dan rekonstruksi ulang mental mengemis dari rakyat yang puluhan tahun dipelihara dengan cara-cara yang salah untuk menjaga kepentingan kekuasaan.
Perpecahan di tingkat elit, kini sudah merambat sampai ke lapisan bawah akar rumput (masyarakat) dan hal ini memasuki tahap kritis, jika terus dibiarkan, maka perpecahan di provinsi ini tinggal menunggu waktu. Dinamika ini, memberi indikasi kepada pemimpin Gubernur Papua Barat Daya yang baru terpilih, agar kelak tidak lengah, dalam menyelesaikan dinamika sosial di masyarakat.
Lihat saja ketika masyarakat di Papua Barat Daya, siap mengikuti pesta Akbar 5 tahunan di Provinsi ke 38 di Indonesia ini, ruang publik di Sorong Raya selalu diisi dengan pernyataan-peryataan kontroversi, intimidasi, kampanye hitam yang menghasut dan memprovokasi serta pembusukan satu sama lain. Baik itu dilakukan secara sadar, secara tidak sadar dengan cara sampaikan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ke muka publik oleh elit sendiri maupun tim sukses mereka.
Dinamikan yang ada jelas melukai nurani masyarakat dan juga melukai nilai keadilan dan kesamaan derajat. Sebagai sesama anak negeri. Tidak hanya itu, mereka juga selalu menyebarkan kebencian yang kian tumbuh subur hingga saat ini. Mungkin keliru jika pernyataan-pernyataan yang arogan, kejam dan tidak elegan selama ini menjadi polemik di media massa dan halalkan kampanye hitam. Para elit harap keburukan yang dimainkan dalam opini di ruang publik itu bisa memenangkan hati masyarakat untuk memilih mereka lewat opini-opini yang dibangun.
Namun sayang, sebenarnya itu hal yang keliru, karena politik dengan pola semacam ini, malah menjauhkan hati masyarakat dari rasa memiliki kepada elit yang perilaku dan wataknya kejam dan tidak manusiawi dengan melakukan pembusukan terhadap satu sama lain.
Ada sesuatu yang menjadi bias di masyarakat, hanya untuk membenarkan kesimpulan besar tentang dinamika politik di akar rumput di Papua Barat Daya yang diprediksi demokrasinya akan kacau dan berdarah-darah, ternyata berlangsung aman. karena masyarakat punya nurani dan bacaan politiknya sendiri. sehigga mereka rela memberi pilihan tanpa paksaan,tanpa intimidasi, tanpa dibayar, dan memberi suara dengan nurani mereka untuk perubahan yang lebih baik.
Kekacauan di Papua Barat Daya bukan tidak terjadi, melainkan telah terjadi sebagai polemik, aksi demo berjilid-jilid, aksi demo tandingan berjilid-jilid, banyak kordinator masa aksi yang ditahan dan di penjara, ada nyawa yang melayang dan juga ada fasilitas publik yang rusak dibakar oleh orang tak dikenal. itu semua atas nama demokrasi yang dibangun dengan isu dan opini-opini liar yang dibangun untuk menggiring publik untuk bergerak, wujudkan kepentingan elit.
Meski demikian secara ril, pesta kebebasan di provinsi ini sudah berakhir karena telah keluar seorang pemenang dari sekian konsestan calon gubernur dan calon wakil gubernur PBD. namun itu berarti akan ada empat konstantan yang kalah, pernyataannya apakah mereka berjiwa besar untuk menerima kekalahan di tingkat hukum maupun ditingkat publik ?
kita realistis saja, dalam pasar politik yang terjadi saat ini, tidak akan ada yang terima seperti itu. Tidak ada elit yang jiwa besar seperti itu, mau bukti gampang saja, coba lihat pemenang kita saat ini (Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau) telah unggul dari empat pesaingnya dengan meraih 144.598 suara. Bahkan KPU telah menetapkan dan mengesahkan paslon nomor urut 3 Elisa Kambu-Ahmad Nausrau sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Namun sekali lagi, tetap saja tidak diterima bahkan terkesan Elkam ingin dikeroyok agar kalah, terlebih lagi mereka terus pra elit berupaya bersengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut penulis, hal semacam ini adalah bibit-bibit yang gampang menjadi badai, kalau tertiup angin jahat, maka dengan mudah dan gampangnya ketidakadilan telah berakar. Bagaimana mungkin, diciptakan kejujuran dan keadilan. Apalagi bagi mereka yang ingin membalikan kekalahan menjadi kemenangan. Lebih khusus bagi yang berduit pasti akan coba menghalalkan itu, bahkan bisa sampai direkayasa dengan sengaja oleh orang-orang kuat, baik dari luar maupun dari dalam kekuasaan, sehingga kelak menyulut keributan yang berkelanjutan hanya karena berusaha merebut kekuasaan.
Tugas elit politik yang baik itu, mencerdaskan masyarakat dalam hal berpolitik praktis dan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh para elit, selain Elkam. Malah elit saling mengklaim paling benar, dalam hal merebut kekuasaan. Mereka membuat rakyat seolah-olah makin bodoh, padahal rakyat Papua Barat Daya, bukan lagi bangsa primitif yang tidak bisa dibangun. Mereka juga manusia yang mempunyai pandangan hidup yang jelas dan bermartabat soal pilihan politik.
Masalah yang dipersoalkan tahun terakhir ini, kenapa masyarakat hancur dan mudah teradu domba hanya karena elit politik yang haus akan kekuasaan, jika kita melihat masyarakat cenderung mengaktualisasikan dengan cara dan pelaksanaan demokrasi dengan tindakan yang tidak terpuji, karena terlanjur fanatisme buta.
Salah satu tindakan yang paling menyita dan menciderai citra demokrasi kita di Papua Barat Daya, ialah sikap tidak puas dari kandidat dan para pendukung tertentu yang menolak hasil putusan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaan demokrasi, seharusnya kebebasan orang lain dihormati. Inilah yang dikenal dengan prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yakni hak orang lain yang dihargai justru dikesampingkan dan kewajiban untuk mematuhi sistem demokrasi dan hukum tersebut tetap kurang ditaati sebagai suatu sistem politik dalam demokrasi.
Jika kita lihat sekitar 5 abad sebelum masehi, saat orang Yunani membentuk negara kota, dengan menerapkan sistem politik yang memenuhi serta merangkul semua kepentingan, dengan tujuan wujudkan kesejahteraan rakyat.Demokrasi itu berjalan damai karena ada harapan untuk semua kepentingan dan kepentingan demokrasi itu dikemukakan oleh Samuel Huntington (1991) ia mengatakan bahwa; “Demokrasi itu selalu memberikan arti yang penting bagi masyarakat, termasuk bangsa dan Negara. hal ini sejalan dengan dasar hidup dengan pengertian bahwa, supaya tingkat terakhir rakyat bisa manfaatkan hasil demokrasi itu tanpa dimanipulasi haknya” sementara demokrasi menurut M. Rias Rasyid demokrasi itu sebenarnya harus dinikmati oleh rakyat. “Karena rakyat pula yang sebenarnya berhak untuk menikmati demokrasi itu” M. Rias Rasyid
Namun kerap kali memang semua sikap dan praktik demokrasi yang dijalankan selama ini, selalu membonceng dengan makna demokrasi sebebas-bebasnya, tanpa harus bisa membedakan sikap-sikap arogan. Jika demokrasi hanya dipersoalkan pada tujuan yang harus dicapai Maka jelas akan mengandung sejumlah problem besar, terutama menyangkut kelangsungan hidup di masyarakat. Sebab demokrasi yang dibangun bukan hanya berada pada ruang hampa, namun sebaliknya demokrasi benar-benar harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
Dimana demokrasi bisa memberikan dampak positif langsung pada aktivitas masyarakat, sehingg hal itu perlu komitmen para elit yang berjiwa besar menerima kekalahan dan kemenangan, menerima hasil keputusan dari pilihan rakyat. menerima kekalahan dengan intropeksi diri. Mahkamah Konstitusi (MK) itu hanya sebuah proses konstitusi dalam pesta demokrasi, mengharuskan gugatan pasca pesta politik namun MK tidak bisa merubah status gubernur piihan rakyat, di PBD. Sebaliknya proses MK cepat selesai dan kita harap, segera mempercepat pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pilihan rakyat Papua Barat Daya, guna membangun provinsi ini ke arah yang lebih baik.
Jangan hanya karena fenomena Pilkada, masyarakat diperlukan bak raja, namun pesta demokrasi usai masyarakat dipojokan dan mengalami kemunduran seperti yang diungkapkan banyak kalangan dan pengamat politik kita. Yang menyebutkan setiap kekacauan demi kekacauan selama proses demokrasi, rakyat yang selalu dirugikan baik pasca pemilihan dan setelah pemerintahan definitif berlangsung.
Kekacauan di Papua Barat Daya , selama pesta demokrasi bukan sebagai kemunduran atau apa namanya, tetapi paling tidak itu suatu pertumbuhan yang belum selesai. Jaminan perubahan atau kemunduran di tahun yang baru, dibawa kepemimpinan gubernur yang baru, jaminan akan tetap ada perubahan, jika kita semua sebagai masyarakat terdidik dan masyarakat awam jangan ragu dan akan perubahan yang akan dibawakan oleh Bapak Elkam dan Ahmad bagi antero rakyat Papua Barat Daya, kita harus imani itu, sehingga pilihan dan harapan mereka gantungkan di pundak beliau untuk sejahterkan mereka masyarakat kecil.
Dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, menuju ke arah yang lebih baik dari kehidupan sekarang dari proses politik, akan berlangsung seperti yang dijanjikan semasa kampanye soal visi-misi yang menjamin pembangunan segala bidang seperti kesehatan, kesejahteraan, pendidikan yang lebih baik dan membuat masyarakat berdaya serta bangkit dari kubangan penderitaan, itu adalah utang politik semua janji itu akan ditunggu realitasnya.
Kepercayaan yang murni dari masyarakat sudah diberikan, kini saatnya tinggal masyarakat menguji dan menagih janji itu kepada pemimpin gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sang pemimpin kita hari ini adalah pemimpin yang benar-benar lahir dari hati masyarakat, dengan hasil pemilihan yang demokratis dan bebas dari intrik politik tertentu. itu adalah modal sosial yang harus dijaga dan dibalas dengan karya nyata lima tahun ke depan dengan kebijakan pembangunan yang pro rakyat.
Demokrasi itu bertujuan, mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum dengan jujur. Para elit yang gagal hari ini, harus berintropeksi bahwa selama ini memang tidak sungguh-sungguh untuk merangkul, karena mereka keliru akan hal yang mereka pentingkan. sehingga nekat suburkan sentimen emosional yang melahirkan politik irasional ketimbang melakukan politik santun dan edukasi politik secara rasional untuk publik, terutama masyarakat akar rumput.
Semua elit harus tunduk kepada fastun politik karena di atas politik itu ada etika, terlepas dari persoalan saling menghukum, menghujat, pembunuhan karakter dalam wacana-wacana yang dibangun. Sampai kalau tidak ada kebijakan yang berarti dari para elit yang ada, untuk segera mencairkan suasana maka biarkan masyarakat dalam hegemoni yang dibangun oleh elit-elit kita sendiri yang mengatasnamakan cinta rakyat, yang atas nama pro rakyat. Namun pada tatanan realitas sendiri kelak, jangan hanya omong kosong alias janji palsu.
Agenda demokrasi sudah lewat, elit masyarakat fanatik mari berlapang dada mengakui kemenangan dan mengakui kekalahan, mengakui kekurangan dan mengakui kelebihan dari setiap elit yang sukses hari ini. Sebagai sesama anak negeri, mari terus membangun tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan, menuju Papua Barat Daya yang bermartabat, damai dan sejahtera.
Saat ini, antero masyarakat Papua Barat Daya, mengharapkan dan menanti gebrakan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, untuk melayani rakyat Papua Barat Daya, 5 tahun mendatang. Semoga pelayanannya memberi nilai, bagi hidup dan kehidupan bagi rakyat kecil, bukan sebaliknya, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat ini kelak hanya dinikmati oleh lingkaran kekuasaan yang tamak. lingkaran kekuasaan yang ingat diri sendiri tanpa memikirkan rakyat kecil
Masyarakat harapkan kondisi sosial di Papua Barat Daya, baik kekerasan dan intimidasi yang menyebabkan ketakutan dan kekacauan, perpecahan dan konflik antar kelompok, kebencian dan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan pasca pilkada. Masyarakat ingin hidup damai dan sejahtera, masyarakat tidak harapkan kondisi pratek kekuasaan elit politik yang egois, haus kekuasaan dan kelak ingat diri sendiri dengan lingkaran kekuasaan, yang memberi mereka peluang menjadi orang kaya baru di atas penderitaan masyarakat akar rumputnya.
Penolakan hasil pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, kelak menjadi sebuah kabar baik, politik anarkis dan demokrasi yang terdistorsi dengan keterlibatan uang dan kekuasaan dalam politik harus diakhiri dan diberhentikan atas nama demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Rakyat sudah memilih, antero Papua Darat Daya sudah punya pemimpin dari pilihan nurani rakyat sendiri.
Hari ini rakyat PBD menanti kerja pemimpin yang bijak, peduli rakyat, membangun kesejahteraan untuk rakyat. Pemimpin yang memberi pendidikan politik dan kesadaran politik bagi masyarakat, dialog dan rekonsiliasi antar kelompok, untuk penegakan hukum dan keadilan. Mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua dan saudara nusantara lainnya.
Peran pemimpin atau elit politik dalam membangun masyarakat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik dan janji pembangunan ala Elisa Kambu, memang menjadi sebuah diskursus yang belum usai, karena menarik untuk dikaji lebih lanjut. selamat melayani Gubernur dan Wakil Gubernur pertama pilihan rakyat di antero Papua Barat Daya. SEMOGA
(*) Penulis Adalah Pegiat Media dan Mantan Penulis di Political Strategy Consulting Service (PSCS) Jayapura
