Oleh: Ebis Marshall (*)
Rantai paling kejam yang di ikat Penjajah pada rakyat bangsa jajahannya itu bukan di leher, tapi di pikiran. Di pikiran yang percaya bahwa tunduk adalah keselamatan.
Salah satu ironi paling getir dalam sejarah bangsa terjajah adalah ketika anak-anak dari kalangan bangsa terjajah diangkat menjadi pejabat atau disuruh bekerja di dalam struktur kekuasaan atau sistem penjajahan yang sedang menjajah bangsanya sendiri.
Apa yang semula terlihat “mungkin” sebagai suatu kebanggaan saat seorang anak pribumi dipercaya memegang jabatan tinggi, justru itulah yang sering berakhir menjadi tragedi moral yang sangat memilukan.
Narasi yang memerintahkan orang Papua untuk “berhenti BER mental PENGEMIS”, “Jangan MALAS” dan “JANGAN menyalahkan PEMERINTAH” sejatinya bukanlah wacana pembebasan, melainkan bahasa hegemoni penjajahan yang telah berhasil merasuk ke cara berpikir korban ataubrakyat kelas tertindas/terjajah.
Ini adalah retorika kolonial klasik yang di desain untuk menyalahkan yang tertindas, memuluskan atau memutihkan penindasan, dan menormalisasi ketidakadilan sebagai kegagalan personal.
Pernyataan tersebut gagal, atau sengaja menolak untuk melihat bahwa Papua bukan sekadar tertinggal, tetapi ditindas. Bukan kalah bersaing, tetapi disingkirkan. Bukan tidak siap, tetapi dipaksa untuk hidup dalam struktur yang sejak awal dirancang untuk membuat orang asli Papua selalu berada di posisi minor, lemah, dan kalah. Di bawah hegemoni negara, penjajahan tidak lagi tampil dengan bendera dan senjata saja, tetapi dengan wacana “meritokrasi”, “daya saing”, dan “mental kuat” yang menutupi kekerasan dan ketimpangan struktural.
Bagaimana mungkin kita berbicara soal kompetisi yang sehat, sementara tanah adat kita terus dirampas, penduduk asli terus dimarjinalkan oleh arus demografis yang disengaja, dan aparat keamanan hadir bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai ancaman?
Jadi, kalo membandingkan Papua dengan Israel atau Singapura tanpa melihat konteks kolonialisme internal yang brutal adalah manipulasi logika, dan itu BODOH. Itu bukan perbandingan cerdas, melainkan pengaburan fakta bahwa Papua sedang mengalami penjajahan panjang dan yang belum selesai.
Seruan agar tidak menyalahkan pemerintah adalah bentuk disiplin ideologis yang bekerja untuk membungkam kemarahan yang sah, mematikan kesadaran politik, dan memaksa rakyat untuk menerima penderitaan sebagai takdir.
Padahal, justru negara adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas kemiskinan, keterbelakangan, dan kematian perlahan yang dialami orang atau (Rakyat Bangsa Papua Barat), sebuah proses yang oleh banyak pengamat disebut sebagai genosida struktural.
Mengatakan “anak Papua hebat” tanpa membongkar sistem yang menghancurkan mereka adalah pujian atau retorika kosong. Itu bukan afirmasi, melainkan penghinaan yang dibungkus dengan motivasi palsu. Sebab kehebatan tidak akan pernah cukup untuk melawan peluru, rasisme institusional, dan kebijakan kolonial.
Menuntut korban agar “lebih kuat” tanpa menghentikan penindasan adalah tuntutan paling kejam. Ibarat meminta mereka untuk berlari sambil dibelenggu, lalu menyalahkan mereka ketika mereka terjatuh.
Narasi seperti ini bukan solusi, melainkan bagian dari masalah. Ia menjaga status quo, melanggengkan penjajahan, dan mengalihkan kemarahan dari penindas kepada sesama korban.
Jika kita benar-benar peduli pada masa depan Papua Barat, maka yang harus dikritik bukan mental rakyatnya, melainkan sistem kolonial yang terus hidup, menindas, dan membunuh perlahan di atas tanah Papua.
Cara pandang atau pernyataan konyol seperti itu, jika dilihat dengan menggunakan kacamata dan analisis Frantz Fanon, kita akan menemukan apa yang telah lama Fanon menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, bahwa “Kolonialisme tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menjajah kesadaran manusia rakyat bangsa yang sedang dijajah,”
Dalam bukunya yang berjudul “Black Skin, White Masks dan The Wretched of the Earth”, Fanon menjelaskan bagaimana bangsa terjajah dipaksa memandang dirinya sendiri melalui kacamata penjajah.
Ia merasa inferior, merasa bersalah, dan akhirnya menyalahkan dirinya sendiri atas penderitaan yang diciptakan bukan oleh dia, melainkan oleh sistem yang datang dari luar yakni dari kolonial.
Narasi “Mental Pengemis”, “Pemalas”, dan “Tidak Mau Bersaing” adalah bentuk paling mutakhir dari kolonialisme mental yang telah dibongkar Frantz Fanon puluhan tahun yang lalu.
Jadi, ketika orang Papua diminta untuk “Memperbaiki Diri” tanpa membongkar struktur penindasan, maka yang sedang terjadi adalah seperti apa yang disebut Canon sebagai “Internalisasi Inferioritas”.
Karena kolonialisme bekerja paling efektif dan ampuh, itu bukan ketika saat ia menembak, tetapi ketika korbannya mulai percaya bahwa kegagalannya adalah kesalahan pribadinya, bukan akibat dari perampasan tanah, kekerasan negara, dan rasisme sistemik. Di titik ini, kolonialisme tak lagi membutuhkan banyak peluru, cukup wacana.
Fanon juga menegaskan bahwa kolonialisme selalu menciptakan dua dunia yang timpang. Dunia penjajah yang penuh akses dan perlindungan, dan dunia terjajah yang dikontrol, dicurigai, dan dikorbankan.
Rakyat bangsa Papua Barat, hari ini hidup persis dalam pembelahan itu. Maka berbicara tentang “Persaingan” di medan yang tidak setara adalah kebohongan intelektual. Ini bukan kompetisi, ini eliminasi perlahan.
Lebih jauh lagi, negara kolonial modern tidak bekerja sendirian. Ia mengoperasikan apa yang bisa disebut sebagai mesin ideologis, di mana para buzzer, influencer bayaran, tokoh lokal kooptatif, dan narasi pembangunan palsu akan digunakan untuk menormalisasi penjajahan.
Para buzzer tertutup ini tidak sekadar membela kebijakan negara, tetapi aktif menyerang kesadaran kritis rakyat Papua Barat, melabeli perlawanan sebagai “Malas”, “Tidak Tahu Bersyukur”, “Anti Pembangunan”, atau “Pembuat Gaduh”.
Dalam bahasa Fanon, mereka-mereka ini disebut sebagai “Native Elites”, atau elite lokal yang sengaja direkrut untuk menjadi perpanjangan lidah kolonialisme.
Mereka tidak membongkar sistem, melainkan merapikan wajah penindasan agar tampak rasional dan bermoral. Dengan retorika motivasi dan nasionalisme kosong, mereka memproduksi ilusi bahwa masalah Papua adalah soal karakter, bukan soal kolonialisme yang masih hidup.
Di sinilah narasi “Jangan Salahkan Pemerintah” menjadi senjata ideologis paling berbahaya. Ia memutus hubungan sebab-akibat antara kebijakan negara dan penderitaan rakyat.
Ia melucuti kemarahan politik, menggantinya dengan rasa malu dan rasa bersalah. Fanon juga menyebut ini sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan kesadaran revolusioner rakyat terjajah.
Maka, kritik terhadap pernyataan semacam ini bukan soal pesimisme atau anti-kemajuan. Ini adalah upaya membongkar kebohongan kolonial yang dibungkus motivasi.
Sebab selama penjajahan masih berlangsung dalam bentuk militerisasi, eksploitasi sumber daya, pemusnahan demografis, dan kontrol narasi, maka seruan untuk “lebih rajin dan kuat” hanyalah perintah agar orang Papua menerima nasibnya dengan senyum.
Seperti kata Fanon “Pembebasan tidak pernah lahir dari nasihat moral kepada yang tertindas, tetapi dari penghancuran struktur yang menindas,”
Selama struktur kolonial itu masih dipertahankan, maka setiap wacana yang menyalahkan rakyat Papua atas penderitaan mereka sendiri bukanlah solusi, melainkan bagian dari proyek penjajahan itu sendiri.
Tulisan di atas ini menegaskan bahwa narasi seperti “Mental Pengemis”, “Pemalas”, atau “Jangan Menyalahkan Pemerintah” bukanlah solusi atas persoalan Papua, melainkan bagian dari mekanisme penjajahan itu sendiri.
Wacana tersebut bekerja dengan cara menyalahkan korban, mengaburkan kekerasan struktural, dan menormalisasi ketimpangan yang lahir dari perampasan tanah, rasisme institusional, militerisasi, serta kebijakan negara yang menyingkirkan orang asli Papua dari ruang hidupnya.
Karena itu, menyerukan “Perbaikan Mental” tanpa membongkar struktur kolonial yang masih berlangsung hanyalah cara halus untuk mempertahankan status quo. Pujian kosong terhadap “Anak Papua Hebat” tidak akan bermakna selama sistem yang sama terus menghancurkan masa depan mereka.
Persoalan Papua, bukan soal kurang rajin atau kurang kuat, dan kurang disiplin melainkan soal ketidakadilan politik, ekonomi, dan sejarah yang belum pernah diselesaikan secara jujur.
Kepada mereka yang dengan mudah melontarkan pernyataan-pernyataan Konyol & Bodoh yang menormalisasi penindasan, berhentilah merasa paling benar.
Rajinlah membaca, perluas wawasan, dengan perbanyak diskusi yang serius serta beritikad baik. Cobalah untuk melihat persoalan Papua tidak hanya dari kacamata negara atau logika penjajah saja, tetapi dari realitas praktik penjajahan yang masih berlangsung dan dari konteks politik Indonesia dan Papua Barat yang hingga hari ini belum menemukan penyelesaian yang adil dan bermartabat.
Sebab tanpa kesediaan untuk memahami konteks ini, maka setiap nasihat moral hanya akan menjadi alat kekerasan baru, kekerasan wacana yang berpotensi melanggengkan penderitaan semakin panjang terhadap rakyat bangsa Papua Barat.
Iangat, bangsa yang paling terjajah, bukanlah yang kehilangan tanahnya tetapi yang kehilangan jiwanya. Budak sejati adalah mereka yang menunduk di hadapan penguasa asing sambil merendahkan martabat bangsanya sendiri. Mental Pengemis, Itu Adalah Bahasa Penjajah.
(*) Ebis Marshall adalah penulis artikel ini, ia seorang aktivis Papua dan pegiat masyarakat sipil yang meminati dunia menulis dan sastra.
