Oleh: Eddy Way (*)

 

DALAM birokrasi, tidak semua hal yang penting terdengar nyaring. Seringkali, hal- hal yang paling menentukan arah pembangunan justru berlangsung dalam diam dalam selembar kertas, dalam paragraf-paragraf rencana, dalam laporan yang terarsip rapi. Di tengah hiruk-pikuk pembicaraan tentang perubahan, satu hal yang sering dilupakan namun sangat mendasar adalah budaya menulis.

Menulis dalam birokrasi bukan soal kemampuan mengolah kata. Ia lebih dalam daripada itu, menulis adalah keberanian untuk berpikir jernih, menyusun arah, dan menegaskan tanggung jawab. Dalam sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel, menulis bukan pelengkap; ia adalah pusat gravitasi dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Kita boleh sepandai apapun dalam menyampaikan gagasan di ruang rapat, bersemangat dalam memotivasi pegawai saat apel, atau sekritis apapun dalam forum-forum pembangunan. Namun semua itu tidak akan menjadi rujukan resmi ketika tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dalam dunia birokrasi, yang dijadikan dasar evaluasi adalah yang ditulis, bukan sekadar yang dibicarakan. Kalimat lisan hanya hidup sebentar di udara, sementara kalimat tertulis tinggal lama dalam dokumen, dibaca ulang, ditindaklanjuti, dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Ingatan Birokrasi adalah Tulisan

Birokrasi tidak bekerja dengan ingatan personal. Ingatan birokrasi dibangun dari dokumen, dari catatan resmi, dari jejak tertulis yang bisa diakses dan diuji. Sehebat apapun visi seorang kepala daerah, jika tidak dituangkan secara konkret dalam RPJMD dan diturunkan ke dalam RKPD, APBD, Renstra hingga Renja OPD, maka visi itu tidak punya kaki. Ia hanya tinggal menjadi slogan.

Sebaliknya, gagasan yang biasa-biasa saja, jika ditulis dengan cermat dan dijalankan dengan konsisten, bisa menjadi jalan perubahan. Sayangnya, tidak sedikit pemimpin yang terlalu nyaman dengan retorika.

Mereka bicara besar soal keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi dokumen anggaran justru tak memuat program-program yang berpihak. Mereka bicara lantang soal prioritas pembangunan, tetapi RPJMD-nya saling bertabrakan antar sektor. Di sinilah jurang antara yang dibicarakan, yang ditulis, dan yang dilakukan menjadi bukti dari kegagalan kepemimpinan yang integratif.

Padahal, masyarakat kini menilai bukan hanya dari ucapan, tetapi dari keterpaduan: antara narasi, dokumen, dan tindakan. Publik tidak butuh banyak janji. Publik hanya butuh kejelasan arah dan bukti bahwa apa yang dijanjikan benar-benar hidup dalam kebijakan.

Menulis Sebagai Tanggung Jawab Kepemimpinan

Menulis dalam birokrasi tidak boleh dianggap sebagai tugas teknis semata yang didelegasikan kepada staf. Ia adalah bagian dari kepemimpinan. Kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang hingga kepala seksi harus memiliki tradisi intelektual yaitu keberanian berpikir strategis dan menuliskannya sebagai tanggung jawab moral.

Di balik satu dokumen rencana kerja, ada pilihan-pilihan yang menunjukkan keberpihakan. Di balik satu laporan evaluasi, ada pengakuan tentang keberhasilan maupun kekurangan. Mereka yang memimpin dan tidak menulis, sedang membiarkan pemikirannya hilang bersama waktu. Mereka yang memerintah tanpa dokumentasi, sedang menciptakan birokrasi tanpa arah.

Yesus, dalam Injil Yohanes 13:15 berkata, “Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.”

Teladan, dalam konteks birokrasi, bukan hanya melalui sikap melayani, tetapi juga dalam tanggung jawab menyusun kebijakan secara jelas dan akuntabel. Kepemimpinan membutuhkan keteladanan yang bisa diikuti dan tulisan adalah jejak yang paling konkret dari keteladanan itu.

Budaya Birokrasi yang Belum Terbiasa Menulis

Salah satu masalah laten birokrasi kita adalah minimnya budaya menulis. Banyak pejabat publik yang merasa cukup dengan berbicara, berkomentar, atau memberi instruksi.

Mereka merasa urusan menulis adalah tanggung jawab sekretaris atau staf teknis. Padahal, dokumen perencanaan dan kebijakan akan kehilangan roh ketika tidak dibentuk dari pikiran dan arah pemimpinnya.

Tidak jarang pula kita temui dokumen-dokumen penting seperti RPJMD, Renstra, bahkan LKPJ yang hanya menjadi formalitas. Sekadar memenuhi kewajiban, bukan menyampaikan arah strategis pembangunan.

Akibatnya, perencanaan tidak nyambung dengan anggaran, anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan evaluasi hanya menjadi kegiatan administratif yang tidak berdampak.

Menulis ebagai Investasi Sunyi

Menulis dalam birokrasi adalah investasi yang sunyi. Ia tidak menghasilkan tepuk tangan. Ia tidak menghadirkan sorotan kamera. Tapi ia menciptakan arah, menegaskan komitmen, dan menjaga kesinambungan. Menulis adalah kerja yang pelan, namun mengubah banyak hal. Ia bagaikan akar dalam pohon besar: tak terlihat, tapi menyuplai kehidupan.

Menulis juga adalah kerja yang mahal. Ia menuntut waktu untuk berpikir, ketekunan untuk menyusun, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kata yang dituangkan. Karena itu, menulis bukan soal kemampuan teknis semata, tetapi juga soal etika dan keberanian kepemimpinan.

Dalam konteks ini, setiap pejabat publik perlu membangun kesadaran bahwa menulis bukan beban, melainkan kehormatan. Bukan sekadar tugas, tetapi amanah. Karena dalam menulis, kita sedang membentuk struktur masa depan. Kita sedang menciptakan arah untuk generasi setelah kita.

Mendorong Budaya Menulis sebagai Arah Pembaruan Birokrasi

Untuk itu, reformasi birokrasi tidak boleh hanya berfokus pada digitalisasi, pengukuran kinerja, dan efisiensi. Ia juga harus menyentuh sisi budaya kerja, salah satunya adalah membangun ekosistem menulis yang sehat.

Setiap OPD perlu memiliki ruang untuk diskusi, refleksi, dan penulisan gagasan. Setiap program dan kegiatan harus dimulai dengan naskah ide, dan ditutup dengan laporan reflektif. Setiap keberhasilan harus dicatat, dan setiap kegagalan harus dijelaskan agar bisa diperbaiki.

Pejabat-pejabat yang gemar menulis perlu diberi ruang lebih besar. Mereka bukan sekadar pegawai administratif, tetapi pemikir pembangunan. Karya tulis mereka bisa menjadi sumber kebijakan yang lebih tajam, lebih kontekstual, dan lebih bernyawa.

Hormat kepada Menulis, Hormat kepada Daerah

Mari kita biasakan kerja birokrasi dengan memberi hormat kepada “mahalnya investasi menulis.” Jangan sampai kebijakan tinggal dalam kepala. Jangan sampai gagasan mati dalam pembicaraan. Jangan sampai pembangunan berjalan tanpa arah tertulis. Tulislah!

Sebab yang ditulis akan dibaca, yang dibaca akan dibahas, yang dibahas akan direncanakan, yang direncanakan akan dibiayai, yang dibiayai akan dilaksanakan, dan yang dilaksanakan akan dievaluasi. Dan dari situlah, kemajuan daerah dibangun bukan dari slogan, bukan dari pidato, tapi dari lembar demi lembar dokumen yang hidup dan bermakna.

(*) Penulis adalah ASN pemerhati pembangunan masyarakat dan literasi yang tinggal di Nabire, Papua Tengah.