Oleh: Musel M. Safkaur (*)
Sebagai seorang kritikus sosial sekaligus aktivis yang berdiri di persimpangan jalan sebagai penyeimbang kekuasaan, tapi tidak terbatas pada hal kritik-mengkritik, namun mengajukan penggulingan tatanan kapitalis kolonialis, untuk pertama kalinya saya mengakui kejujuran gubernur kami di Papua Barat Daya, Bapa Elisa Kambu bahwa “kami tinggal di Papua, tapi hutan semua ini milik Jakarta.”
Menurut saya, inilah kejujuran hati orang Papua. Terlepas dari beliau adalah kaki tangan Jakarta, beliau tetap adalah orang Papua, yang mengalami dan menyaksikan sendiri apa yang telah dialami oleh rakyat bangsa ini. Beliau benar ketika mengatakan bahwa di Papua, “Tiba-tiba hutan ini milik jenderal ini, korporasi itu. Kami yang tinggal di Papua ini cuma numpang saja. Hutan semua milik orang di Jakarta”. Ya inilah kebenaran sejati yang beliau katakan. ujar Musel dikutip dari akun media sosial (Facebook) pribadinya.
ia mengatakan, Dalam semua orasi saya, tulisan-tulisan saya, saya selalu bicara bahwa “semua pejabat di Papua ini, pada analisanya yang terakhir, hanya pembantu rumah tangga. Tuan rumahnya adalah orang di Jakarta.” Dalam arena teori, Marx sudah menulis dalam Manifesto Komunis bahwa, “birokrat adalah perpanjangan tangan para kapitalis”.
Dalam konteks Papua, kita tau bahwa para gubernur, DPRP, Bupati adalah orang yang datang dengan modal kecil. Sementara semua instrumen negara ini dikelola oleh para pemodal besar. Siapa pemodal besar itu? Ya, para oligarki dan jenderal-jenderal di Jakarta.
Jadi karena para pemodal ini yang mengendalikan negara melalui partai politik, maka, negara ini tidak lain adalah alat pelayan para pemodal tersebut. Kita ambil misal, berapa jumlah anggota DPR dan pejabat-pejabat legislatif dari partai Nasdem misalnya?
Ya, hampir 10 sampai 20% di seluruh Indonesia. Berapa yang dipunyai oleh Gerindra? Berapa yang dipunyai oleh PDI? dst
Sementara siapa pemilik partai-partai tersebut? Tidak lain adalah Surya Paloh, Megawati, Prabowo, SBY, dst. Semua ini adalah para pemodal besar, mereka meluaskan pengaruhnya ke arena politik, karena siapa menguasai politik, ia menguasai ekonomi. Ekonomi adalah politik, politik adalah ekonomi. Begitu kata para filsuf.
Maka kita bertanya, siapa sesungguhnya yang dilayani oleh kader-kader partai yang dikirim ke arena legislatif dan eksekutif? Tidak lain adalah kepentingan partai.
Kepentingan partai adalah kepentingan borjuis, karena borjuis yang mempunyai partai tersebut. Maka tidak heran, contohnya, UU Omnibus Law disahkan lebih cepat dibanding RUU Perampasan Aset, Hukum Mati Koruptor, dll. Jadi negara tidak lain adalah alat penindas kelas. Maksudnya adalah, ia melayani kepentingan para pemodal besar untuk menindas rakyat dan kaum pekerja.
Sekarang kita bertanya, apakah Elisa Kambu bisa mempengaruhi kebijakan negara dengan modalnya yang hanya seupit? Apakah Meki Nawipa bisa? Apakah Apolos Safampo bisa? Apalagi Jhon Tabo yang memang tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali.
Jadi mereka ini, para pemodal kecil ini memasuki arena yang sudah dikuasai oleh para pemodal besar. Elisa Kambu misalnya, memasuki arena yang sudah dikendalikan oleh Prabowo atau Mega atau Zulkifli Hasan karena mereka ini para pemodal besar yang menguasai bukan hanya partai politik sebagai syarat untuk pemilu, tapi juga semua instrumen negara termasuk TNI/POLRI.
Jadi tesis saya benar, bahwa mereka ini hanya “Pembantu rumah tangga”. Sama seperti para bupati-bupati dan raja-raja lokal masa kolonial Belanda dulu masih menguasai Indonesia.
Sekarang Indonesia merdeka, mereka mulai mempraktekan itu di Papua. Para pemodal Papua yang kecil, sama seperti Indonesia dulu, memasuki arena yang sudah dikuasai oleh para raksasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Benny Giay bahwa para “pejabat Papua bergaya dalam penjara” itu benar adanya.
Tapi mari kita kembali ke topik pembahasan kita. Apa yang dikatakan oleh gubernur ini? Sebuah pengakuan paling jujur, bahwa bahkan dia sebagai gubernur pun tidak punya daya apa-apa untuk menghalangi tekanan dari Jakarta. Sehingga tiba-tiba saja, “tanah ini milik jenderal, korporasi, dst”.
Sekarang kita bertanya lebih lanjut? Siapa yang memberi izin kepada babi-babi Jakarta ini? Tentunya, tanpa melalui izin gubernur atau bupati pun, mereka punya 1001 cara untuk menguasai tanah-tanah di Papua. Meliau kekerasan maupun tipu daya.
Kita ambil contoh. Tanah di Intan Jaya, terutama di Blok Wabu, mayoritas dikuasai oleh Luhut Panjaitan. Siapa Luhut ini? Dia adalah mantan jenderal yang lama menggunakan instrumen TNI/POLRI untuk menguasai dan memulluskan bisnisnya. Melalu rekayasa operasi militer, pembunuhan rekayasa dengan kata “OTK” lalu mereka mulai menguasai tanah-tanah ini. Tentunya ini tanpa izin dari bupati Intan Jaya pun, eksekusi tetap dilakukan.
Contoh lain adalah tanah milik Haji Isam. Babi raksasa ini hidupnya di Jakarta, tapi dia menyewa para birokrat, ilmuwan, peneliti, LSM, termasuk TNI/POLRI lalu mengkavling hampir separuh dari pulau ini.
Tanahhya berjumlah 2 juta hektare di Merauke, sementara sisanya di Sorong, Tambaraw, dst. Apakah ini ada izin dari Elisa Kambu atau Apolos Safampo? Bisa iya, bisa tidak. Tapi pemodal besar ini tidak membutuhkan mereka-mereka itu, sebab arena tekanananya langsung dari puncak baik melalui Ketua Umum Partai maupun menteri-menteri yang tidak lain adalah orang partai yang dijatah ke kabinet.
Maka sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Gubernur Papua Barat Daya, menurut saya, sangat benar. Tapi persoalannya adalah, bagaimana kita menghentikan ini? Sebagian orang berharap lewat Papeda Summit bisa terealisasikan.
Tapi mustahil. Zulkifli Hasan adalah pemodal besar. Ia adalah korporasi, ketua umum partai. Layanan adalah bukan rakyat miskin, tapi sesama para oligarki. Demikian adiknya Prabowo yang diundang kemarin. Maka sudah benar, Papeda Summit itu agenda yang kontradiktif, tidak sesuai dengan hukum-hukum ilmiah maupun logika yang rasional.
Lantas apa yang harus dilakukan? Tentu saja berjuang lewat “dalam” juga bisa. Tapi kekuatan rakyat jauh lebih menentukan. Kekuatan modal besar harus ditekan dengan kekuatan rakyat. Hanya itu. Tanpa kekuatan rakyat, mustahil modal besar bisa dipukul mundur.
Inilah makanya kita selalu bicara soal demonstrasi, berjuang, berjuang, dan berjuang. Karena hanya itu kekuatan kita. Tanpa kekuatan rakyat, modal besar akan kokoh. Hanya dengan kekuatan rakyat, modal besar bisa dipukul remuk, dan kalau perlu, dihancurkan tanpa sisa.
Inilah hukum penggerak sejarah yang sejati, yaitu kekuatan rakyat yang teroganisir dan terpimpin. Bukan Papeda Summit 2026 atau LSM-LSM tidak berguna yang tunduk di bawah kaki kekuasaan.
(*) Musell M Safkaur, Aktivis dan Kritikus Sosial, penulis tinggal di Kota Sorong
