Sorong, Petarung.org- Perampok perampok yang selalu berlindung di balik narasi masyarakat adat, dan alasan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa Papua. Masyarakat adat Papua selalu jadi korban di balik rencana negara untuk merampok tanah dan hutan milik mereka, sementara itu masyarakat adat Papua sendiri memiliki masalah yang berkepanjangan di Papua.
“Masalah dasar yang tidak pernah di lihat secara serius oleh negara indonesia itu sendiri, konflik politik yang tidak pernah selesai, orang Papua tidak pernah miskin, orang Papua tidak perna lapar,” ujar Ayup Pa. Senin,(7/9/2026) menyoal pro kontra PAPEDA summit 2026.
Ia mengatakan, Jakarta harus melihat apa yang orang Papua minta, yang orang Papua minta adalah mereka bisa hidup merasa aman di atas tanah mereka sendiri, tanpa ada ancaman dari militer yang hampir setiap saat datan ke tanah Papua untuk mengamankan rencana kapital di tanah Papua dan juga jalankan berbagai bisnis militer yang merugikan Masyarakat adat di Papua. Bagaimana orang Papua berbicara pembangunan berkelanjutan, sementara mereka tidak merasa aman di tanah mereka sendiri.
“Pertemuan PAPEDA summit 2026 itu, bentuk dari tindak lanjut pertemuan COP 30 di Belem Brasil. Yang mana semua negara di kumpulkan untuk membicarakan perubahan iklim dunia dan menawarkan Tropical Forest Finance Facility (TFFF),” ujarnya.
Apa yang menjadi dasar dari diskusi ini agar orang Papua akan menjadi subjek dari perdangan karbon juga masi kabur dan belum jelas, ingat yang punya hutan itu orang Papua, jangan sampai masyarakat adat yang pemilik hutan dan tanah adat tidak dapat apapun dari Triliunan Rupiah yang akan dihasilkan dari perdagangan kabon, dibayarkan dari pasar karbon eropa kelak hanya untuk rekening Jakarta dan bukan untuk rekening masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat dan hutan adat (CR1)
