Sorong, Petarung.org- Kordinator Front Rakyat Domberai Tolak PSN & Militerisme, Apei Tarami sampaikan bahwa kehadiran kawan-kawan yang befron hari ini di kantor gubernur PBD, kami hadir untuk merespon kehadiran Pansus Papua DPD RI Di Depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, kami mendesak agar ini bukan sekedar jalan-jalan biasa ke PBD.
Pansus Papua DPD RI harus punya rekomendasi yang jelas untuk segera pemerintah Tarik militer khususnya petugas TNI yang BKO dan penempatan di wilayah Maybrat.
Maybrat itu bukan daerah operasi militer, Maybrat tidak sedang dalam kondisi perang, mana aturan penembapatan Militer, apa dasar hukum pendropan pasukan militer di wilayah Maybrat yang begitu banyak, dasar pendirian 17 Pos militer di wilayah Maybrat, seperti wilayah Aifat Raya, Aitinyo dan Mare, tidak ada Keputusan presiden, ada Kepres Nomor Berapa, ada Peraturan Gubernur Papua Barat Daya nomor berapa, atau mana peraturan Bupati sebagai Pemerintah Maybrat yang mengatur soal permintaan pendropan militer di wilayah Maybrat. Karena Maybrat bukan daerah operasi militer, bukan wilayah yang kena aturan jam malam yang wajib semua aktifitas dikontrol oleh militer.
“Harap Pansus Papua DPD RI, buat sebuah rekomendasi yang jelas untuk pimpinan DPD RI untuk sikapi kondisi Maybrat sebelum, korban berjatuhan di kalangan warga sipil. Wilayah Ayamaru hari ini boleh aman, namun tidak ada jaminan untuk besok, hari ini mungkin Masyarakat Aifat yang korban, namun jangan lupa wilayah Aitinyo dan Mare juga ada pos militer, hal ini akan menjadi masalah besar bagi Masyarakat Maybrat,” ujar Apei saat membacakan tuntutan mereka dihadapan Pansus Papua. di lobi Kantor gubernur PBD. Senin, (14/9/2026)
Ia mengatakan, Sikap kami Front Rakyat Domberai Tolak PSN & Militerisme jelas, kami minta
- Tarik Militer Non Organik Dari Maybrat Dan Seluruh Tanah Papua
- Segera Berikan Akses Masuk Bagi Dewan HAM PBB Melakukan Investigasi Pelanggaran HAM Di Seluruh Tanah Papua
- Pemda Kab. Maybrat Segera Keluarkan PT BKI (Bangun Kayu Irian) Dari Distrik Aifat Karena Perusahaan Tersebut Adalah Perusak Hutan Dan Lingkungan Di Wilayah Aifat Raya dan
- Polda Papua Barat Daya Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Kasus Penembakan Warga Sipil Di Maybrat Atas Nama Mama Selviana Sory, Mama Anike Fatie, Silvester Assem, Karena Sudah 1 Bulan Lebih Belum Ada Konferensi Pers Yang Dibuat
“Kami juga menghimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk pantau dan ikuti perkembangan kasus penembakan 3 rakyat sipil Maybrat, sebagai bentuk perlawanan terhadap perlindungan pelaku atau pemeliharaan impunitas yang selalu dipertontonkan secara terang-terangan oleh TNI/Polri. Agar kasus ini tidak hilang dari hadapan publik,” ujarnya. (CR1
