Maybrat, Petarung.org- Bantuan kendaraan operasional angkutan umum yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membantu mobilitas ekonomi pedagang lokal mama-mama Papua di Kabupaten Maybrat dilaporkan mangkrak dan belum difungsikan sesuai tujuan awal.
Bantuan mobil bagi Pedagang Mama-Mama Papua, di era Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, secara resmi menyerahkan 8 unit kendaraan roda empat di halaman kantor Gubernur. Jumat, (17/5/2024). Bantuan tersebut diserahkan kepada pimpinan daerah dari lima kabupaten dan satu kota, termasuk Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu, dengan total anggaran pengadaan mencapai Rp 3 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Biaya pengadaan per unit kendaraan diperkirakan berkisar lebih dari Rp 400 juta.
Pengadaan angkutan umum ini ditujukan untuk menanggapi keluhan mama-mama pedagang asli Papua terkait tingginya biaya pengangkutan hasil kebun ke pasar, sekaligus bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Berdasarkan ketentuan hibah, biaya operasional harian hingga penyediaan bahan bakar minyak (BBM) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota penerima.
Meskipun telah diserahkan sejak pertengahan Mei 2024, bantuan kendaraan untuk wilayah Kabupaten Maybrat tersebut hingga saat ini Oktober 2026 diketahui tidak beroperasi dan hanya terparkir di depan Kantor Distrik Aifat. Disaat kendaraan bantuan belum difungsikan untuk membantu warga, pedagang mama-mama dari wilayah Kokas Raya dan Susumuk Raya yang hendak berjualan ke Kmurkek di ibu kotaMaybrat, mereka harus menanggung biaya transportasi yang tergolong tinggi.
Biaya angkutan umum mencapai Rp 100.000 per orang untuk perjalanan dari kampung menuju pasar Kmurkek. Biaya Ojek Bervariasi antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000, bergantung pada banyaknya barang bawaan serta jarak antar-kampung dan distrik, seperti halnya yang dihadapi mama-mama pedagang dari wilayah Kokas Raya, mama Aligonda Korain.
“transportasi untuk kami masyarakat di kampung kokas memang sangat memprihatinkan, tidak ada transportasi dan akses ojek juga mahal,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Himpunan Pedagang Mama-mama Maybrat, Debora Tubur, menyuarakan keprihatinannya dan anggota mama-mama pedagang atas kondisi tersebut. Ia menyoroti bahwa selama 18 tahun Kabupaten Maybrat berdiri, pejabat dinas, kepala distrik, anggota DPRD, hingga ASN mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional, sementara masyarakat pedagang kecil harus terus mengeluarkan biaya mahal untuk ojek dan taksi 18 tahun ini.
Keluhan transportasi ini sudah disampaikan langsung kepada kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Maybrat, sebagai pihak yang kelola mobil angkutan Mama-mama Papua namun pihak dinas menyatakan bahwa mobil bantuan tersebut baru akan dioperasikan dengan tarif Rp 10.000 apabila para pedagang bersedia pindah dan berjualan di Pasar Sahbur, mengingat itu fasilitas pasar pemerintah yang saat ini tidak beroperasi.
“Kondisi transportasi ini, bukan saja dirasakan oleh pedagang di Aifat Raya, namun dirasakan juga oleh masyarakat dan pedagang mulai dari Sehu sampai Konja, Mare sampe Aisa dan wilayah Aitinyo, masyarakat kecil menderita soal transportasi antar distrik, transportasi antar kampung dan pedagang mama-mama Maybrat selalu jadi korban soal tansportasi di 4 zonasi wilayah Maybrat, kendaraan mama-mama pedagang hanya satu unit dan tidak mungkin operasi untuk keempat zona” ujarnya.
sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Perindagtrans) Kabupaten Maybrat, Samuel Asse Bless mengatakan dihadapan perwakilan mama-mama yang menemuinya di kantor, Samuel Asse Bless
sampaikan kalo mama-mama mau, mobil ini saya siap perintahkan untuk operasi, namun harus mama-mama di distrik Aifat Raya ini masuk jualan di Pasar Sahbur dan kendaraan ini akan mereka operasikan.
“Mama-mama masuk jualan dipasar sahbur dulu, saya janji akan segera aktifkan kendaraan ipedagang mama-mama ini, dengan biaya tranportasi Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah),” ujar Semuel Asse Bless, kepala dinas Perindagtrans saat ditemui mama-mama pedagang Maybrat. Selasa, (27/10.2026).
Samuel bless menambahkan, mama-mama coba saja kembali saja untuk jualan di Pasar Sahbur, agar kendaraan ini bisa kami operasikan jika tidak mobil ini tidak akan operasi.
Namun bagi mama-mama Debora sebagai pedagang ia menilai, para pedagang akan tolak syarat tersebut, itu permintaan yang sulit dipenuhi karena lokasi Pasar Sahbur berada jauh dari pusat keramaian, jika pemerintah ingin masyarakat aktifkan pasar, bisa tidak pemerintah fasilitasi semua kepala distrik, kepala kampung, intelektual dan pemilik tanah adat untuk duduk dan bicara bersama soal pasar, jangan suru kita pedagang masuk pasar dan tanpa solusi kongrit itu pedagang nanti bisa rugi besar siapa yang bertanggungjawab.
“Kami pernah mencoba berjualan di lokasi tersebut selama hampir tiga bulan setelah diresmikan, namun pasar sepi pembeli hingga hasil dagangan terpaksa dibuang karena membusuk dan Sebagian ada yang bawa pulang untuk pakan ternak dan konsumsi hari itu,” ujar Debora.
Mama Debora kembali menambahkan, ia dan para pedagang berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Maybrat, dinas pergangan tenaga kerja dan transmigrasi dapat segera mencari solusi operasional angkutan umum antar-distrik dan antar-kampung.
“Selain penyediaan akses transportasi yang terjangkau, pedagang kecil juga mendesak adanya perhatian berupa pembinaan serta bantuan modal usaha bagi pedagang di pasar-pasar kampung dan pondok jualan di kabupaten Maybrat yang selau pemerintah janji dari tahun ke tahun juga namun tidak ada realisasi,” ujarnya (CR1)
