Oleh : Aulex Karoba (*)
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya didirikan bukan untuk menjadi alat kepentingan segelintir kelompok, melainkan sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, muncul berbagai kritik terhadap sistem politik yang dinilai semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan keadilan sosial.
Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah rakyat justru kerap dipersepsikan sebagai instrumen untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Fenomena oligarki, politik identitas, praktik diskriminasi, serta ketimpangan dalam distribusi kekuasaan menjadi persoalan serius yang perlu dikaji secara terbuka dan kritis.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan wilayah bukanlah alasan untuk membangun dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Indonesia bukan milik satu suku, satu golongan, ataupun satu wilayah. Indonesia adalah milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada momentum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Ketika rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin, maka setelah terpilih, pemimpin tersebut memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melayani seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok pendukung atau kepentingan politiknya.
Ironisnya, ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada pelayanan publik, ruang demokrasi dapat semakin menyempit. Rakyat kecil berpotensi kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara pendekatan keamanan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat.
Lebih jauh, pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga harus menjadi perhatian serius. Kekayaan alam Indonesia semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi. Jangan sampai eksploitasi sumber daya alam lebih diutamakan, sementara pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru terabaikan.
Kita perlu mempertanyakan Kembali, untuk siapa sesungguhnya kekuasaan itu dijalankan?
Untuk kepentingan rakyat atau untuk mempertah penderitaan rakyat? SALAM.
(*) Anulex Karoba adalah penulis artikel ini, ia seorang aktivis mahasiswa Papua kulia di Kota Sorong.
