Sorong, Petarung.org– Pencaker OAP menilai pemerintah mengabaikan hak-hak mereka yang diatur dalam Undang-undang Otonomi khusus Papua.
Insiden ini melibatkan dua pejabat pemerintah provinsi, Yance Kambu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, serta Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya.
Keduanya meminta massa membubarkan diri dan menemui Penjabat Gubernur. Namun, permintaan tersebut ditolak, dengan alasan pertemuan baru akan dilakukan setelah ibadah perayaan Natal.
Kericuhan terjadi ketika kedua pejabat tersebut diduga melakukan tindakan anarkis, termasuk merusak alat-alat suara milik pencaker. Aksi ini semakin memicu kemarahan massa yang telah menginap di lokasi selama beberapa hari.
Forum Pencaker OAP menggelar aksi damai untuk menuntut kejelasan kuota CPNS 2024 khusus untuk formasi OAP yang banyak disusupi oleh non OAP. Mereka menilai pemerintah tidak memenuhi amanat otonomi khusus yang menetapkan 80 % kuota untuk OAP dan 20 % untuk non-OAP.
“Aneh juga, pemerintah yang datang merusak alat kami dan berbicara tidak sopan ini, mereka dari dinas mana sebenarnya? kita di sini hadir untuk desak BKD Papua Barat Daya dan kami minta BKD yang bertanggungjawab dengan kesalahan fatal soal rekrutmen, kok kalian dari dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup datang ribut, kalian itu terhormat sebagai pejabat dan harus selesaikan masalah dengan cara terhormat, bukan sebaliknya provokasi dan membuat ricuh,” ujar Jems Naa, saat ditemui Petarung.org di lokasi demo.
ia juga menyoroti adanya formasi kosong dalam kuota CPNS 2024 yang seharusnya menjadi hak OAP.
Forum Pencaker menuntut pemerintah untuk segera mengisi formasi kosong dengan pencaker OAP yang telah mencapai passing grade. Mereka juga mendesak dilakukan verifikasi data pelamar untuk memastikan kuota OAP tidak disalahgunakan oleh non-OAP.
Yunus Wanane, satu di antara perwakilan Forum Pencaker, menilai pemerintah daerah harusnya mengakomodir kepentingan kepentingan OAP bukan ikut manipulasi kenyataan hidup orang Papua dengan cara-cara tidak terpuji dan laporan fiktif
“Hak kami sebagai pencaker OAP kami mempertanyakan Non OAP yang ambil alih jatah OAP, kami ingin adu data dengan BKD bukan adu jotos, kami minta Pemerintah Pusat harus mengontrol BKD Papua Barat Daya agar hak-hak afirmatif kami tidak digadai oleh elit Papua sendiri,” ujar Wanane.
Hingga berita ini diturunkan, para pencaker OAP masih bertahan di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Perayaan Natal yang semula direncanakan di lokasi kantor gubernur tersebut akhirnya batal dilaksanakan,
Dalam pantauan petarung.org dilokasi demo, semua persiapan konsumsi untuk natal, dimakan secara bersama-sama dan beberapa lauk yang disiapkan pencaker akhirnya dibagi kepada sesama pencaker untuk bekal.
“Ini sebuah simbol perjuangan untuk mendapatkan keadilan, pemerintah provinsi belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan kita. Selama itu pula kami akan terus konsolidasi dan berlipat ganda untuk kawal isu ini,” (CR1)
