Oleh : Tim Petarung
Perhelatan politik sudah ujung pintu, genderang pilkada sudah di tabu Maybrat siap memilih, semua itu kembali ke pilihan pribadi, sebagaai orang yang berilmu tentunya sudah mampu mengambil satu keputusan, namun bagaimana dengan yang tak berilmu di negeri kita, apakah harus jadi korban cuci otak kalangan tertentu, sebagai kelaziman dalam perilaku politik di negeri yang konon katanya didiami oleh ra bobot, entah !!
“Maybrat adalah sebuah daerah otonom baru dibentuk berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten maybrat dengan jumlah penduduk kurang lebih 30612 juta jiwa (tanpa dirinci berdasarkan jenis kelamin) sebagian besar berdomisili di daerah pedalaman Maybrat dengan mata pencaharian utama sebagai petani yang berkebun masi secara nomaden.” (Nadjemuddin, hal 13)
Seiring berjalannya waktu, apakah visi perbaikan kualitas hidup akar rumput yang menjadi isu primadona sebagai bargaining hadirnya pemerintahan di sana, apakah sudah berjalan sesuai asas kelayakan, atau belum biar pemimpin dan komplotannya yang bicara lewat program nyata.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat melakukan semua tugas pokok dan mengembangkan misinya, diperlukan lembaga dan pemimpin yang siap melayani masyarakat.
Sejauh ini, di Kab Maybrat sudah terlihat bahwa kehadiran lembaga-lembaga pemerintahan semakin dominan. Sayangnya lembaga-lembaga itu seringkali tidak mampu secara optimal memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dengan mengambil Maybrat sebagai obyek kajian, semakin terasa meningkatnya keluhan masyarakat atas pelayanan yang miskin dan mengecewakan dari lembaga-lembaga pemerintahan pada berbagai tingkatan dan sektor.
Namun itu bukan berarti pelayanan di maybrat ada dalam sebuah potret yang buram karena ada juga pelayanan di beberapa instansi yang melayani secara optimal.
Bahkan belum lama ini di berbagai media, masih terus memperlihatkan mengalirnya berbagai informasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan (Power Abuse) yang dilakukan oleh kepala-kepala SKPD.
Salah satu sebab (bukan sebab utama), dari semua itu adalah terbatasnya kehadiran pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen sebagai pelayan (servant leaders). Asas mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (Pubic Account ability) sebagai sesuatu yang secara hakiki seyogyanya melekat pada eksistensi kepemimpinan belum terhayati oleh para elit lokal Maybrat
Akibatnya, partisipasi masyarakat di berbagai sektor pun masih sulit di pacu. Namun untuk sektor politik praktis antero rakyat dibuat produktif dan lebih dari utu politik kes-kas.
Apa yang secara umum kita saksikan adalah kehadiran pemimpin-pemimpin yang lebih suka dilayani, dan partisipasi masyarakat yang lebih banyak bermakna pengorbanan untuk memuluskan jalan mereka menuju kursi kekuasaan.
Secara mendasar, keluhan tentang rendahnya kualitas pelayanan publik dibidang perijinan usaha, bantuan modal usaha, pengawasan lingkungan hidup, angkutan umum (darat, laut dan udara) rumah sakit jalan raya, ekonomi berbasis kerakyatan, air minum, listrik, telepon, dan kualitas pendidikan, moda transportasi, bahkan polem sudah menjadi tema perbincangan sehari-hari.
Semua itu merupakan bukti atas masih rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. kecenderungan beberapa pejabat melakukan korupsi, dan perkaya diri.
Kelalaian masyarakat melakukan pengawasan atas kegiatan bisnis besar yang melibatkan uang negara dan uang masyarakat misalnya, jelas mencerminkan kualitas kepemimpinan mereka buruk karena tidak ada keterbukaan informasi
Skandal korupsi yang kemudian menjadi contoh paling gamblang dari kelalaian pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi mewujudkan sebuah visi pemerintahan yang baik (Good Government) dan kasus yang telah dan sedang terjadi di maybrat seperti ini merupakan contoh kemunduran yang paling gamblang di dilihat di depan mata.
Seharusnya kasus seperti ini, justru menyadarkan kita bahwa keleluasan mereka itu hanya terdapat terpelihara sekian lama akibat adanya kolusi dengan pejabat. Dan kalau diteliti lebih jauh tentunya sangat melukai hati akar rumput, dan merendahkan antero manusia Maybrat itu sendiri.
Terlepas dari itu, kita saat ini dihadapkan pada kenyataan apakah saat ini masyarakat mampu melihat dengan jeli, akan akal busuk pejabat atau pemimpin siapa dalam slogan pelayanan kepada masyarakat. Di pesta politik pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Mengingat masyarakat belum cukup mantap untuk menjamin lahirnya pemimpin – pemimpin yang baik.
Kericuhan yang tidak jarang kita kita saksikan di dalam Proses Pemilihan Bupati, Bahkan Kepala Desa Di Maybrat sekalipun semua mengindikasikan adanya ketidak serasian antara hasrat apalagi bertujuan untuk memperoleh pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga penolakan pun diam-diam terjadi kelak di kalangan masyarakat adalah sebuah konsekuiensi.
Menurut hemat kami, mencari sosok pemimpin di Maybrat saat ini hanya kembali kepada hal kepekaan masyarakat.
Sekali lagi kepekaan tanpa embel-embel provokasi dan sentimen politik tertentu dari masyarakat untuk membedakan antara pemimpin yang baik dan yang buruk, yang cakap dan yang bodoh, yang jujur dan yang korupsi, yang mementingkan kepentingan masyarakat di atas segalanya ketimbang mementingkan kepentingan kelompok, suku isme, kampung isme bahkan keret, tanpa melukai sisi kemanusiaan kita sebagai manusia pemilik negeri maybrat secara sah. Dan ketidakpekaan ini akan sulit memberi respon yang tepat didalam proses kepemimpinan.
Sebagai refleksi bagi kita semua, terutama masyarakat yang sedang mencari idola pemimpin baru di maibrat, ingat bahwa semua figur (kandidat bakal calon Bupati Maybrat Peeiode 2024-2029)
hari ini sebagai figure terbaik orang Maybrat. ini adalah tokoh terbaik Maybrat kembali pada karya mereka apakah meninggalkan kebaikan atau tinggalkan warisan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat di negeri leluhur mereka sendiri, untuk hal ini biar hanya Tuhan dan alam leluhur orang Maybrat yang tau.
“Mengingat keteladanan adalah tantangan paling berat yang diharapkan pada upaya pengembangan kepemimpinan pemerintahan.” (MR Rasyid, 127)
Dalam kasus pilkada Maybrat kali ini, menurut hemat penulis sebenarnya adil, karena sosok bupati sebelumnya hanya reuni bertarung kembali secara terbuka, melawan sesama elit dan kawan mereka semasa pinpinan di SKPD seama elit di Legislatif dan lain sebagainya dulu dalam pemerintahan.
Itu artinya, biar karya-karya mereka yang bicara, sepak terjang mereka di masyarakat selama ini yang menentukan jalan mereka menuju kursi kekuasan itu.
Karena dengan begitu masyarakat yang peka menilai sisi pelayanan dan keteladanan selama kepemimpinan, dan untuk memilih pemimpin yang baik itu ada tangan masyarakat dan jangan masyarakat golput, apalagi memilih berdasarkan budaya serangan fajar per suara di atas jutaan, itu bukan budaya masyarakat Maybrat.
KPU Maybrat dan lembaga lembaga adat, lembaga gereja dan pemuda perlu lakukan pendidikan politik agar masyarakat November 2024 mendatang, benar-benar menikmati pesta rakyat ini, karena benar-benar memilih pemimpin yang komitmen melayani mereka lima tahun mendatang dengan cinta dan harapan untuk Maybrat yang lebih baik dan sejahtera.
Rakyat menanti pemimpin Maybrat yang baru pemimpin yang membawa visi Maybrat Maju dan Sejahtera, dialah yang akan memenangkan pertarungan dalam pesta rakyat ini, karena rakyat ingin Maybrat Memiliki Pemimpin Yang Kelak Menjadi Cerminan Rakyatnya. SEMOGA.
(*) Catatan Redaksi
