Sorong, Petarung.org- Mahasiswa dan Masyarakat Papua Yang Tergabung Dalam Solidaritas Rakyat Papua Tolak Transmigrasi, menggelar aksi tolak transmigrasi di Depan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, 15/11/2024, dengan lokasi titik kumpul awal di depan Lampu Merah Elin Sorong
Namun karena lokasi ini diduduki oleh Aparat TNI, masa aksi kemudian berkumpul di depan Indomart kompleks Malanu Sorong dan mereka lakukan orasi sebelum bergerak mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam orasinya Appul Helluka salah satu perwakilan massa aksi menyampaikan bahwa Papua menjadi salah satu wilayah target transmigrasi dan eksploitasi sumber daya alam. Program transmigrasi mulai dikirim ke Papua jaman orde baru Presiden Soeharto tahun 1966.Transmigrasi itu berlangsung tiga tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) kontroversial yang mengesahkan integrasi Papua ke Indonesia. Pada masa Orde Baru. “Transmigrasi dilakukan untuk meningkatkan produksi nasional dengan menjadikan penduduknya sebagai agen di daerah baru” Ujarnya
Ia menambahkan, Sorong adalah salah satu daerah awal yang menjadi tujuan program transmigrasi ke Papua. Pemerintah pusat menempatkan kelompok transmigran pertama ke Sorong pada periode 1976-1977. Pada 1979,
“Pemerintah membuka empat satuan permukiman transmigran baru di Aimas. Penempatan Transmigrasi di Jayapura di wilayah Arso sekarang kabupaten Keerom,di Merauke di Manokwari wilayah SP, di Nabire dan di kabupaten Sorong” Ujar Helluka.
Sementara itu Apei salah satu orator menambahkanTransmigrasi adalah jenis penjajahan yang dilakukan untuk memindahkan kepadatan penduduk akibat ledakan demografi di wilayah jajahan yang masih kosong yang disebut dengan kolonialisme pendudukan.Program transmigrasi pemerintah untuk memindahkan penduduk yang padat di pulau Jawa ke daerah yang kurang penduduk yaitu Papua.
“Tujuannya pertama program transmigrasi adalah salah satu bentuk penjajahan penguasaan dan pendudukan wilayah, tujuan kedua untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan, rakyat miskin dan termarginal.” Ujar Apei.
Selain itu transmigrasi adalah bagian dari peraktek kolonialisme, yaitu kolonialisme eksploitasi sumber daya alam Papua, untuk kepentingan ekonomi nasional tetapi juga kepentingan investasi oligarki sehingga harus datangkan transmigrasi ke Papua menjadi tenaga kerja produktif yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perkebunan.
“Ini adalah kolonialisme pendudukan yaitu penguasaan wilayah dengan cara mengusir penduduk asli dan menggantinya dengan pendatang. Kolonialisme adalah ketika suatu negara menguasai wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Selain kolonialisme eksploitasi, ada beberapa jenis, Disisi lain transmigrasi juga bagian kepentingan kolonialisme deportasi, untuk menguasai wilayah” ujarnya.
Dalam orasi juga salah satu masa aksi yang orasi menyampaikan, semua program Jakarta di Papua bukan untuk kesejahteraan orang Papua melainkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada di Papua maupun yang akan dikirim datang kesini.
“Program transmigrasi dan PSN di Papua ini menjadi ancaman serius terhadap orang asli Papua dan kehidupan akibat deportasi, eksploitasi melahirkan kejahatan linggungan (ekosida), menghancurakan budaya (Etnosida) dan pemusnahan orang papua secara sistematis genosida di Papua. Untuk itu rakyat Papua wajib dan harus menolak program transmigrasi yang mengancam eksistensi orang asli Papua di tanah sendiri,” ujarnya.
Dalam pantauan media Petarung.org aksi berjalan lancar dan dikawal ketat oleh pihak aparat keamanan, setelah masa aksi orasi dan membacakan tuntutan aksi mereka, dan mereka membubarkan diri mereka dengan tertib dalam seruan aksi Nasional untuk tolak Transmigrasi di tanah Papua. (CR1)
