Penulis Oleh : Eskop Wisabla (*)
Dalam Teori kolonialisme bahwa pemindahan pendudukan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengontrol sebuah wilayah, cara ini dinilai lebih efektif dan gampang ketimbang mengirimkan orang-orang penjajah untuk menjaga wilayah koloni.
Belanda menjamah tanah papua sejak abad ke-19. Dimulai program kolonialisasi dengan memindahkan penduduk dari tanah jawa, ke Papua.
Menjadikan Papau wilayah Transmigrasi pada Tahun 2024 menimbulkan beragam tanya. Perlu diketahui sejak 1961, pemerintah RI sedang gencar-gencarnya Tindakan perlawanan terhadap Belanda yang ingin dibentuk Negara West Papua Barat terlepas dari Indonesia.
Keinginan untuk membatalkan kekuasan Belanda di West Papua kemudian memaksa Sukarno keluarkan Trikora Yang di Dalamnya dengan Tegas menentang pembentukan Negara West Papua.
Sejak penentuan pendapat Rakyat (Pepera) tepat 1969 proses politik ini memasukkan West Papua Barat ke bingkai indonesia. Tetapi kondisi itu tidak berangsur baik karena muncul persoalan baru, arus Gelombang Transmigrasi wilayah papua pun tidak bisa dibendung.
Pemerintah pusat berusaha merebut tanah papua mereka dengan cara mengindonesiakan Tanah Papua berserta isinya melalui program transmigrasi.
Ali moertopo 1985, itu juga menyinggung transmigrasi dipercaya dapat mendorong tahap kemajuan penduduk Papua Barat, sesuai dengan tujuan dari Program transmigrasi itu sendiri, yaitu memerintahkan Pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengukuhkan persatuan.
Progam transmigrasi ke papua Barat kenyataanya tidak bisa jauh dari nama Soeharto.
Menteri Transmigrasi Muhammad Ifitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan sambutannya Dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi, di Jakarta Selatan pada Senin (21/10/2024). kepada awak media menyebut Transmigrasi ke papua untuk pemerataan kesejahteraan.
Arahan dari presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan Program transmigrasi ke wilayah indonesia Timur, terutama Papua, guna mewujudkan agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari wilayah Indonesia.
Hari hari ini di berbagai media Nasional, Presiden dan jajarannya mendorong percepatan program transmigrasi menjadi Program utama bagi orang papua.
Pemerataan kesejahteraan dan Transmigrasi dua konteks yang berbeda-beda, berbicara Dalam konteks pembagunan, kesejahteraan di papua masih saja biasa-biasa. Otsus jilid I dan Jilid II orang papua tetap masih miskin. Dan banyak Sarjana, pengangguran bahkan tidak ada kedamaian dalam hidup orang papua.
“Seorang kepala negara berpikir yang Fatal untuk membangun Indonesia Timur lebih Khusus Papua, pemerataan di wilayah papua tidak bisa pendekatan transmigrasi. karena kedepan nanti menjadi patologi bagi orang papua. dan mengakibatkan kecemburuan Sosial.
Program transmigrasi ini ancaman kejahatan serius Genosida, Ekosida terhadap orang Papua. sebab wilayah papua selalu kontroversi antara papua dengan Indonesia, tetapi presiden terpilih kepemimpin belum sampai satu Tahun mengutamakan Transmigrasi di Papua.
Artinya bahwa benar-benar transmigrasi yang diprogramkan adalah politik kependudukan dan mempertahankan eksistensi penjajahan di Papua, atas kepentingan sumber daya alam di bumi Papua.
Mengapa sebagai orang Papua kita hari-hari ini menanggapi serius tentang Isu transmigrasi, jika orang miskin dikirim dari luar ke Papua pasti membutuhkan Tanah dan lapangan pekerjaan untuk harus mereka mengisi,pelosok-pelosok Tanah ini. Ribuan lebih orang miskin, banyak dipenuhi di pelosok papua. Apalagi kesejahteraan dan pemerataan tidak ada perubahan selama ini, kejahatan kemanusiaan pelanggaran Hak asasi manusia akan menjadi sesuatu yang lumrah.
Kami orang papua tidak butuh manusia baru, tetapi kami hari ini justru membutuhkan guru untuk tingkatkan kualitas pendidikan yang layak, kesehatan yang baik dan keadilan yang utuh sebagai manusia yang bermartabat.
“Atas Nama Allah moyang Bangsa Papua yang Kami Tolak segala bentuk pendekatan pembangunan di Papua yang tidak menghormati martabat manusia Papua
(*) Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong
