Sorong, Petarung.org- Aksi diawali dengan long march dari taman DEO pada Pukul 09:00 WIT tiba di kawasan kantor gubernur Papua Barat Daya hingga malam ini masih bertahan. Aksi ini merupakan bukan pertama kali, tetapi sudah berkali-kali. Mereka minta modal usaha, juga minta pembangunan pasar khusus pedagang asli Papua dan pembinaan bagi mama-mama Papua.
Aksi mama-mama Papua mengagih janji gubernur PBD terkait pemberian dukungan modal usaha dan pembangunan pasar khusus bagi mama-mama Papua. Menurut mama Levina Duith, mereka tagih janji gubernur pada 25 April 2025. Saat itu ada dialog antara gubernur dan pedagang mama-mama Papua, dijanjikan akan menjawab aspirasi kebijakan jangka pendek yaitu bantuan modal usaha dan fasilitas serta kebijakan jangka panjang untuk pembangunan pasar khusus pedagang asli Papua.
Mama Levina Duith, koordinator aksi mama-mama Papua kota Sorong (P2PM KS) menilai belum ada kebijakan strategis suport modal usaha dan penyediaan tempat usaha jualan untuk mama-mama Papua.
Yohanes Mambrasar, mengatakan, program bantuan modal usaha yang dijalankan pada Desember 2025 dan Januari lalu dijalankan tidak tepat sasaran. Program tersebut tidak banyak melibatkan anggota P2MPKS. Dari total 2448 penerima program dengan nilai program Rp10.125.000.000 (sepuluh miliar seratus dua lima juta rupiah) hanya melibatkan 494 orang.
Kata Mambrasar, P2MPKS telah berulang kali berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong mekanisme pembinaan yang baik, tetapi pihak dinas tidak merespons bahkan pemerintah cenderung tetap menerapkan mekanisme syarat akses program yang sulit, sehingga membatasi banyak pedagang Papua untuk akses program tersebut.
Dalam aksi tadi, mama-mama pedagang Papua menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Adapun tuntutan mama-mama Papua, yakni:
- Meminta Gubernur dan ketua DPR membuat MoU, perjanjian tertulis tentang dukungan penyediaan anggaran tiga atau enam milyar tiap tahun sebagai program dukungan modal usaha bagi pedagang Papua. MoU tersebut sebagai acuan bagi pemerintah provinsi untuk tiap tahunnya pada sidang anggaran wajib menyediakan anggaran program dukungan modal usaha bagi pedagang Papua.
- Nilai program tiga atau enam miliar merupakan skema nilai program yang ditawarkan bagi pemerintah dengan konsep nilai tiga miliar merupakan program yang dikelola oleh pemerintah provinsi, sedangkan nilai enak miliar yang merupakan program yang disalurkan melalui kabupaten dan kota dengan hitungan tiap kabupaten satu miliar.
- Program dukungan modal usaha pedagang Papua harus dikelola oleh lembaga independen pembinaan pedagang mama-mama Papua. Program bantuan modal usaha tersebut tidak lagi kelola oleh Dinas Koperasi dan UKM atau Koperindag.
- Pemerintah menyediakan kuato pasti lapak jualan pada pasar sementara pengganti pasar Remu di Km 10 dan pasar Remu nanti kepada mama-mama pedagang Papua sesuai data pedagang.
- Berikan dokumen laporan realisasi anggaran RLA program bantuan hibah modal usaha bagi pelaku UKM OAP tahun 2025 yang ditetapkan dalam SK gubernur PBD nomor 100.3.3.1/255/12/2025 tentang penerima dan besaran bantuan modal bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil di provinsi PBD tahun 2025.
Mama-mama pedagang Papua masih bertahan sambil menunggu respons atas tuntutan yang telah disampaikan. (MB/SP/CR1)
