Sorong, SP/Petarung.org- Adam Sorry, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat menolak propaganda tentang orang tak dikenal (OTK) atau KKB sebagai dalang penembakan di kampung Aynot distrik Aifat,kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kamis (13/8/2026) sore, dikutip dari suarapapua.com.
Ia menilai para buzzer atau siapa saja yang sedang melakukan propaganda murahan dengan menggunakan kata OTK atau KKB dalam kasus penembakan di Maybrat, dianggap bagian dari penjajah, bukan rakyat sejati Papua.
Adam menegaskan, korban masih hidup sedang mengalami luka tembak di sebagian tubuh dan saksi jua telah memberikan keterangan, bahwa pelaku diduga dari aparat TNI. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan, jangan ada propaganda yang menyebut OTK atau KKB sebagai dalang kasus tersebut.
“Pejabat publik atau siapapun katakan OTK, maka dia bagian dari penjajah di Tanah Papua,” tegasnya usai aksi damai penolakan New York Agreement di depan toko Elin, Kota Sorong, Sabtu (15/8/2026).
Adam Sorry juga meminta Bupati Maybrat untuk segera pulangkan aparat TNI/Polri dari Maybrat. Ditegaskan, orang Maybrat tak butuh aparat aparat keamanan yang hadir di wilayah konflik seperti Maybrat. Itu akan menambah dampak yang lebih besar. Peran TPNPB dan TNI/Polri tidak akan pernah berakhir kecuali, Papua merdeka.
“Kami butuh adalah Papua merdeka,” ujarnya.
Untuk mencegah dampak lebih buruk, ia minta kepala distrik dan kepala kampung di distrik Aifat Timur dan sekitarnya segera evakuasi masyarakat untuk keluar dari wilayah tersebut karena kekerasan yang telah terjadi menunjukan sikap aparat keamanan terhadap masyarakat asli Papua.
Ia menilai tindakan kekerasan tersebut membuktikan negara melalui aparat tidak mencintai dan melayani dengan tulus.
Ia juga mendesak ketua MRP dan DPRP segera mengambil sikap untik memulangkan pasukan nonorganic dari wilayah kabupaten Maybrat.
Menurutnya, manusia Papua hari ini korban penembakan dan pembunuhan di mana- mana. Ia juga mengutuk pemerintah dan aparat yang bertugas di Maybrat terbukti melakukan penembakan di kampung Ainot, distrik Aifat.
Selanjutnya, Leonardo Ijie, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu, mengatakan, pembunuhan atau penembakan yang selama ini dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat. Parahnya, pelaku tak pernah gentlement mengakui ataupun bertanggungjawab. Sebaliknya, mereka suka menggunakan kata OTK,GPK dan lainnya. Hal ini berbeda, dengan TPNPB ketika mereka melakukan penembakan atau pembunuhan, mereka selalu mengakui dan bertanggungjawab atas tindakannya. (MB/CR1)
