Oleh: Catatan Redaksi Petarung

Apa yang terjadi ketika warga sipil menjadi korban kekerasan bersenjata, namun bantuan resmi terhenti di tengah jalan saat proses pemulihan medis dan pengawalan hukum baru saja dimulai?

Kasus penembakan tiga warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, memperlihatkan jurang pemisah antara kewajiban negara dan realitas lapangan yang harus dihadapi para korban.

Kondisi medis dan risiko cacat permanen yang dihadapi para korban penembakan di Ainot. Alokasi bantuan pemerintah daerah dengan beban pembiayaan riil yang ditanggung melalui solidaritas publik dan mengevaluasi peran dan fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah dan MRP.

Peristiwa penembakan pada 13 Agustus 2026 di Kampung Ainot meninggalkan trauma mendalam serta luka fisik berat bagi tiga warga sipil: Silvester Assem, Anike Fatie, dan Selfiana Sory. Meskipun operasi awal telah dilakukan dan kondisi luka luar secara bertahap membaik, proses pemulihan fisik para korban masih jauh dari selesai.

Kondisi medis masing-masing korban, Silvester Assem: Mengalami luka tembak di bagian betis yang memerlukan kontrol rutin untuk memastikan pemulihan fungsi motorik kaki.

Selfiana Sory: Mengalami luka tembak yang menembus paha, membutuhkan perawatan medis berkelanjutan agar jaringan otot dan tulang dapat pulih sempurna dan Anike Fatie: Mengalami luka tembak di bagian bahu dan telinga.

Kasus mama Anike Fatie terbilang paling krusial karena peluru tajam berkecepatan tinggi yang mengenai telinganya berisiko mengakibatkan cacat permanen, berupa gangguan pendengaran dan perlu pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh terputus agar kondisi pendengaran mama Anike bisa keluarga ketahui kondisinya.

Dalam dunia medis, luka akibat proyektil berkecepatan tinggi tidak hanya merusak jaringan permukaan, tetapi juga dapat memicu trauma akustik dan kerusakan saraf dalam. Tanpa kontrol medis yang konsisten dan terencana, risiko komplikasi jangka panjang akan sangat tinggi. Belum lagi dilema soal pembiayaan dengan bantuan terbatas dari pemerintah dan terpaksa perlu ada bantuan dari solidaritas masyarakat.

Setelah keluar dari rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Maybrat sempat memberikan bantuan awal sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bantuan ini dialokasikan untuk meringankan beban awal korban, keluarga dan tim hukum, termasuk membayar utang kendaraan yang digunakan saat tim koalisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Namun, pemulihan pasca-trauma adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Bantuan Rp 50 juta tersebut dengan cepat terserap untuk berbagai kebutuhan logistik dan medis berkelanjutan; sewa tempat tinggal, para korban harus berpindah-pindah tempat tinggal selama menjalani pengobatan di Kota Sorong, mulai dari indekos di sekitar Bandara DEO, Kampung Nenas, hingga Kompleks Malanu.

Kebutuhan operasional harian, pembiayaan konsumsi, air bersih, serta listrik selama masa pemulihan dan Akses medis dan transportasi, biaya kontrol ulang ke rumah sakit, konsultasi dokter praktik spesialis THT, serta pembelian obat-obatan.

Ketika bantuan pemerintah dihentikan, terjadi kekosongan dukungan finansial. Guna menutupi kebutuhan hidup dan pengobatan yang diperkirakan masih membutuhkan waktu hingga 9 bulan ke depan, beban tersebut beralih ke solidaritas publik.

Front Anti Penembakan Warga Sipil, koalisi pemuda seperti FNMPP cabang Manokwari dan FNMPP cabang Sorong, Front Rakyat Doberai Tolak PSN dan Militerisme, serta para pendeta lokal dan orang baik di kota ini turun tangan menggalang donasi sukarela demi menutupi biaya makan, minum, hingga transportasi korban dan utang kendaraan.

Perbandingan antara alokasi bantuan awal pemerintah Maybrat dengan pos pengeluaran riil pemulihan jangka panjang korban menjadi polemik kritik institusional dan stagnasi proses hukum, di luar persoalan medis dan logistik, penanganan hukum atas kasus penembakan ini menghadapi jalan buntu. Proses penyidikan dinilai berjalan di tempat tanpa kepastian hukum yang jelas bagi para korban dan keluarganya.

Kondisi ini memicu kritik keras yang disampaikan dalam aksi mimbar bebas di sekitar Lampu Merah Elin, Kota Sorong. Koordinator aksi, Yoseph Nauw dikutip dari media suara papua mengatakan, Front Anti Penembakan Warga Sipil menyoroti beberapa kelemahan tata kelola perlindungan warga sipil oleh otoritas daerah.

Pemerintah Daerah (Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat) Didesak untuk menyampaikan langkah konkret dan solusi jangka panjang terkait jaminan kesehatan, tempat tinggal, dan biaya hidup korban, alih-alih membiarkan warga mengandalkan sumbangan masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, dipertanyakan peran nyatanya dalam menjalankan mandat perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) saat warga sipil menjadi korban kekerasan bersenjata dan

DPRP Papua Barat Daya dan DPRK Maybrat, didesak menggunakan fungsi pengawasan legislatif untuk meminta klarifikasi dari pemerintah daerah mengenai alasan penghentian bantuan serta kejelasan proses hukum kasus Ainot.

Para aktivis ini, menegaskan bahwa penderitaan korban penembakan Ainot bukanlah masalah domestik keluarga semata, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan hak atas layanan kesehatan bagi setiap warga negaranya.

Kasus penembakan warga sipil di Ainot menggarisbawahi pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam penanganan medis dan pengawalan hukum korban kekerasan sipil, di mana pemulihan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada donasi masyarakat.

Tiga korban sipil Silvester Assem (luka betis), Selfiana Sory (luka paha), dan Anike Fatie (luka bahu dan telinga yang memerlukan kontrol THT intensif untuk mencegah cacat permanen).

Keterbatasan bantuan resmi, bantuan awal Rp 50 juta dari Pemkab Maybrat telah habis untuk biaya pengobatan awal, sewa rumah (Bandara DEO, Kampung Nenas, dan Malanu), dan logistik olah TKP.

Peran solidaritas sipil, pembiayaan medis dan konsumsi harian kini bergantung pada Front Anti Penembakan, FNMPP, Front Rakyat Doberai, dan donasi warga dan sumbangan beberapa oknum  pendeta.

Tuntutan akuntabilitas dan desakan agar Pemprov PBD, Pemkab Maybrat, MRP PBD, DPRP PBD, dan DPRK Maybrat menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak dasar Orang Asli Papua. (RB/CR1)