Operasi Militer dan Kepentingan Kapitalisme di Maybrat

Oleh: Yoab Orlando Iek (*)

Aliansi Militer dan Kapitalisme di Papua

Kabupaten Maybrat, yang terletak di jantung semenanjung kepala burung Cenderawasih (pulau Papua), sejak tahun 2021 menjadi salah satu titik panas konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan TNI dan Polri. Konflik ini tidak terlepas dari perjalanan panjang dialektika kebangsaan Papua di Indonesia. Peristiwa ini membuat Negara memobilisasi militer non organic untuk mengejar TPNPB. Dalam waktu beberapa tahun terakhir militer non organik mulai menancap pos-pos di tiap-tiap kampung di wilyah Aifat Raya dengan tujuan mempersempit ruang gerak para griliyawan TPNPB. Namun, operasi dan penempatan aparat juga berkelindan dengan kepentingan penguasaan tanah, perlindungan investasi, serta pembukaan akses terhadap sumber daya alam atau kepetingan kapitalisme. Militerisasi di Maybrat tidak berdiri sendiri sebagai respons keamanan, melainkan merupakan manifestasi dari pola historis aliansi militer dengan korporasi yang berakar sejak kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pada 7 April 1967—dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Kontrak ini sangat menguntungkan perusahaan dan Negara Indonesia, yaitu memberikan jaminan perlindungan militer tanpa persetujuan atau kewajiban kompensasi terhadap pemilik lahan adat suku Kamoro dan Amungme di Mimika. Fakta bahwa kontrak ini ditandatangani sebelum Papua secara formal dianeksasi ke NKRI.

Laporan investigatif Global Witness tahun 2005 berjudul Paying for Protection: The Freeport mine and the Indonesian security forces mengungkap dimensi finansial aliansi ini. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa antara Mei 2001 dan Maret 2003, PT Freeport Indonesia melakukan serangkaian pembayaran total US$ 247.705 kepada Jenderal TNI Mahidin Simbolon—yang sebagian besar masuk ke rekening pribadi, bukan kas negara. Selain itu, Freeport menganggarkan dana signifikan untuk biaya perlindungan militer sebagai pos rutin dalam laporan keuangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa kehadiran tentara di wilayah operasi Freeport tidak bersifat spontan atau reaktif, melainkan komponen struktural dalam strategi bisnis perusahaan. Komnas HAM, dalam sejumlah penyidikan secara eksplisit mengaitkan pelanggaran HAM berat—pengusiran paksa, penyiksaan, hingga tuduhan genosida terhadap suku Amungme dan Kamoro—dengan peran TNI sebagai penjaga kepentingan PT Freeport Indonesia.

Di Era Orde Baru (1966–1998) menginstitusionalisasikan aliansi militer–korporasi melalui doktrin Dwi-Fungsi Abri, yang memberikan militer peran ganda: pertahanan-keamanan dan sosial-politik. Dalam praktiknya, ini berarti perwira militer aktif ditempatkan di posisi birokrasi sipil, BUMN, dan badan pengelola sumber daya. TNI memperoleh sumber pendanaan informal dari keterlibatan dalam proyek-proyek besar—dari Freeport di Mimika hingga kerja sama hutan dan pertambangan di berbagai daerah. Sistem ini melahirkan apa yang disebut Hiropyoshi (2006) sebagai “kompleks militer bisnis” yang survive bahkan setelah Reformasi 1998. Misi TNI di Papua — yang dimulai dengan Operasi Jayawijaya (1963–1979) dan berlanjut dengan berbagai operasi Trisula, Wibawa, dan Sadar—selalu mengemas ekstraksi sumber daya sebagai “pembangunan” dan “keamanan nasional”.

Di mekanisme kontemporer formalisasi aliansi militer–korporasi muncul melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diformalkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 dan diperluas secara masif pada pemerintahan Joko Widodo (2014–2024). PSN yang berjumlah lebih dari 200 proyek pada tahun 2024, berfungsi sebagai mesin ekspansi ekstraksi yang didukung negara—dari pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku, sampai proyek pertanian, energi, dan mineral di Papua. Pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai menjabat Oktober 2024 mempercepat dan memperluas PSN dengan prioritas pada ketahanan pangan, swasembada energi, dan hilirisasi mineral. Namun implikasi bagi Papua sangat besar: lebih banyak hutan adat dibabat, dan lebih banyak pasukan tambahan dikerahkan mengamankan proyek tersebut.

Food Estate di Merauke menjadi wajah paling buruk: proyek yang menargetkan penebangan hingga 3 juta hektar hutan adat (setara 45 kali luas DKI Jakarta) untuk diubah menjadi perkebunan padi dan tebu bioetanol. Mighty Earth, dalam laporannya pada tahun 2024, mengategorikan Merauke sebagai “proyek deforestasi tunggal terbesar di dunia”. Pada Juni 2025, para pelapor khusus PBB menyuarakan kekhawatiran atas penggusuran komunitas adat (Marind, Yei, Malind, dan Maklew) dengan adanya deforestasi lebih dari 109.000 hektar tanpa persetujuan bebas, serta intimidasi oleh militer terhadap lebih dari 50.000 orang masyarakat adat. Laporan Komnas HAM menginformasi bahwa pada 10 November 2024 sekitar 2.000 personel TNI tiba di Merauke untuk mendukung proyek tersebut—sebuah kehadiran yang berlebihan dan secara langsung meningkatkan ketakutan pada masyarakat adat.

Juga pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Biak Numfor secara langsung memicu konflik agraria: markas dibangun di atas tanah yang diklaim sembilan marga tanpa prosedur hukum yang sah atau persetujuan masyarakat adat. Kasus ini menggambarkan bagaimana infrastruktur militer bukan hanya instrumen keamanan, melainkan juga instrumen akumulasi lahan—di mana tanah adat diubah menjadi aset militer yang membentuk control permanen. Di Teluk Bintuni, PT Wanagalang mengoperasikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 132.850 hektar—berbatasan langsung dengan wilayah adat suku Moskona dan Aifat Timur (Maybrat)—dengan pengawalan aparat yang ketat untuk ekstraksi kayu.

Kasus Vincent Kwipalo di Merauke menjadi contoh konkret bagaimana militer digunakan sebagai alat represi selektif terhadap perlawanan individu. Setelah Vincent Kwipalo menolak menjual hutan adatnya kepada perusahaan, ia dan keluarganya diserang oleh orang-orang lokal yang diduga diorganisir oleh perusahaan dengan dukungan militer. Meskipun bukti langsung keterlibatan militer dalam serangan tersebut sulit dipastikan, konteks kehadiran militer yang dominan—dan perannya yang terbukti melindungi korporasi—membuat tindakan tersebut menjadi bagian dari lingkungan intimidasi yang diciptakan oleh aliansi militer–perusahaan. Pola ini berulang di Maybrat, dengan target yang lebih sistematis terhadap siapa pun yang dianggap menghambat ekspoloitasi sumber daya alam.

Kasus Maybrat: dari Kasus Kisor ke Militer Permanen

Pada 2 September 2021, sekitar pukul 04.00 waktu Papua, sebuah pos Koramil di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, diserang oleh TPNPB Kodap IV Sorong Raya. Empat anggota TNI tewas dalam insiden tersebut, yaitu Letnan Satu Dirman, Sersan Dua Amrosius, Prajurit Kepala Dirham, dan Prajurit Satu Zul Ansari. Dua personel lain luka-luka berat. Laporan Reuters pada 3 September 2021 mengonfirmasi kronologi ini. Sehari setelah insiden, aparat keamanan mengerahkan 100–150 pasukan tambahan untuk operasi pengejaran. Insiden ini menjadi titik awal militerisasi permanen di Maybrat.

Setelah insiden Kisor, mobilisasi militer diarahkan ke wilayah Aifat Raya untuk mengejar TPNPB. Namun, dampaknya jauh melampaui target operasional: warga di sekitar lokasi kejadian maupun di distrik tetangga mengungsi ke hutan dan ke distrik lain. Wawancara saya dengan pengungsi dari Kampung Faan Kahrio, dijelaskan bahwa salah satu Sekolah Dasar (SD) juga dimanfaatkan menjadi pos militer menjadi markas permanen dan kondisi ini kemudian menciptakan ketakutan di Masyarakat. Pergeseran pola hidup, yaitu dari bertani dan berburu yang leluasa, menjadi hidup dalam pemantauan terus-menerus. Laporan TAPOL pada Februari 2022 berjudul Militarisation, Conflict and Injustice in Maybrat Regency, West Papua menjadi salah satu dokumentasi awal yang sistematis atas konsekuensi kemanusiaan militerisasi ini.

Geografis Pos Militer Non Organik di Aifat Raya

Penelitian lapangan dan wawancara saya dengan pengungsi dan menyusun peta pos militer non-organik di Maybrat pasca-Kisor menunjukkan bahwa konsentrasi militer sangat tinggi di wilayah Aifat Raya (Distrik Aifat Timur Tengah, Aifat Selatan, Aifat Utara, Aifat Timur, dan Aifat), dengan dua pos tambahan di Distrik Aitinyo. Pos-pos ini dipisahkan dari militer organik seperti Koramil yang tersebar di setiap distrik. Pos-pos ini berasal dari Yonif 9 Marinir TNI Angkatan Laut (AL) yang bermarkas di Pesawaran, Lampung, yang ditempatkan dalam Pamtas Mobile di Maybrat, Papua Barat Daya. Situasi ini menunjukkan keterlibatan matra TNI AL dalam operasi tempur perbatasan. Berikut ringkasan sebaran pos Marinir, Angkatan Laut, dan Brimob:

Distrik	Kampung	Jenis Pos
Aifat Timur Tengah	Kamat	1Pos Marinir TNI AL
Aifat Timur Tengah	Ayata	2 Pos Marinir TNI AL + 1 Pos Brimob
Aifat Timur Tengah	Faan Kahrio	1 Pos Marinir TNI AL (gunakan SD sebagai pos permanen)
Aifat Selatan	Fuog	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat Selatan	Imsun	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat Selatan	Sorry	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat Utara	Kokas	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat Utara	Konja	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat Timur	Aisya	1 Pos Marinir AL + 1 Pos Brimob
Aifat	Susmuk	1 Pos Marinir TNI AL(Gunakan Gereja Jemaat GKI Jemaat Emaus)
Aifat (Ibukota)	Kumurkek	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat	Aisyo	1 Pos Marinir TNI AL
Aifat	Bori	1 Pos Marinir TNI AL
Aitinyo	Afkrem	1 Pos Marinir TNI AL
Aitinyo	Subin	1 Pos Marinir TNI AL

Tabel 1. Persebaran pos militer non organik di Aifat Raya

Konfigurasi pos-pos ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, militer non-organik jauh lebih terkonsentrasi di Aifat Raya (15 pos) dibandingkan di Aitinyo (2 pos)—sesuai dengan episentrum operasi pengejaran TPNPB. Kedua, penggunaan fasilitas publik (sekolah dasar dan gereja) sebagai pos permanen menggambarkan pola perebutan ruang sipil oleh militer. Ketiga, kombinasi Marinir AL dan Brimob menunjukkan multi-kesatuan yang mengindikasikan operasi Komando Gabungan Wilayah III. Laporan Human Rights Monitor pada Januari 2024 berjudul Forgotten People of Maybrat mengonfirmasi bahwa sebagian besar kampung di Distrik Aifat Timur dan beberapa di Aifat Selatan masih terbengkalai, dengan rumah rusak dan harta benda serta ternak hilang.

Pasca-insiden Kisor, ribuan warga Maybrat mengungsi. Berdasrkan wawancara saya dengan salah satu pengungsi dari Kampung Faan Kahrio menunjukkan bahwa lima tahun pasca-insiden (2021–2026), sebagian masyarakat Distrik Aifat Timur Jauh masih dalam status pengungsian—tersebar di wilayah pengungsian di Maybrat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Pola hidup bergeser: dari masyarakat yang sebelumnya hidup “baik-baik” dengan akses penuh ke kebun, hutan, dan sumber air, kini menjadi masyarakat yang hidup dalam tekanan militer dan keterbatasan ekonomi. Tidak ada jaminan hidup: setiap aktivitas diidentifikasi dan dipantau, perjalanan ke luar Maybrat menjadi sasaran interogasi pos, dan akses ke kebun melewati serangkaian pemeriksaan KTP dan lapor pos. Kondisi yang sama berulang di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Jaya, Nduga, dan seluruh wilayah konflik TPNPB–TNI.

Ekonomi Politik Maybrat: Tambang, Hutan, dan Modal

Menelaah lapisan ekonomi politik di Maybrat: konsensi pertambangan batubara yang telah diterbitkan namun belum beroperasi, aktivitas penebangan kayu merbau oleh PT BKI dan PT Wanagalang yang berjalan bersamaan dengan militerisasi, serta pengangkutan kayu yang dijaga aparat.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maybrat tahun 2012, terdapat sekitar 10 perusahaan yang tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan batubara dan emas di Maybrat yang mayoritas di Distrik Aifat Timur mendapatkan izin serentak pada Agustus 2010. Konsensi-konsesi ini mencakup area yang sangat luas:

Perusahaan	Komoditas	Luas (ha)	Wilayah
PT Bukit Irian Lestari	Batubara	10.090	Aifat,Aifat Timur
PT Bukit Utama Sejahtera	Batubara	10.050	Aifat ,Aifat Timur
PT Bukit Niaga Nusantara	Batubara	9.966	Aifat , Aifat Timur
PT Cendrawasih Anugrah Resourch	Batubara	9.738	Aifat Timur
PT Bukit Bara Sejahtera	Batubara	10.050	Aifat Timur
PT Bukit Bima Perkasa	Batubara	9.977	Aifat Timur
PT Bukit Bima Bara Perkasa	Batubara	10.050	Aifat Timur
PT Bukit Utama Sejahtera (lain)	Batubara	4.953	Aifat , Aifat Timur
PT Bukit Irian Lestari	Batubara	10.090	Aifat Timur

Tabel. 2. Konsesi Perusahan di wilayah Maybat

Dari dokumen kajian finansial dan kontribusi investasi pertambangan batu bara di Papua Barat pada masa itu, proyek pertambangan di Maybrat diproyeksikan memiliki kelayakan investasi komersial dengan taksiran umur proyek sekitar 16 tahun. Meskipun secara hitungan finansial dinilai layak, sebagian besar izin eksplorasi ini tidak berlanjut ke tahap eksploitasi skala besar yang masif. Selain masalah benturan dengan hak ulayat masyarakat adat, faktor medan geografis yang berat, tantangan logistik transportasi keluar dari pedalaman Maybrat, serta fluktuasi stabilitas keamanan di wilayah Aifat Timur menjadi alasan utama operasional perusahaan-perusahaan tersebut tersendat atau akhirnya kedaluwarsa.

Namun sebelum itu, ada PT. Beco Energy Corporation (BECEN) yang mendapatkan satus konsesi IUP dan sempat beroperasi sekitar tahun 2008-2012 terkait konsensi batubara di wilayah Ayata dan sekitarnya. Namun Operasionalnya terhenti total menyusul gelombang protes keras, sengketa lahan, serta aksi pemalangan adat (sasi) yang dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat setempat sejak akhir tahun 2011.

Meskipun perusahaan-perusahan tambang sudah tidak beroperasi lagi, namun ada dua perusahaan kayu yang aktif beroperasi di situsasi konflik operasi militer dan pengungsian, yaitu PT Bangun Kayu Irian (BKI) dan PT Wanagalang. Kedua perusahaan ini menebang habis kayu merbau di hutan adat di sekitar Aifat. Setiap hari kayu merbau dibawa keluar oleh PT BKI dari wilayah Aifat Timur menuju Sorong menggunakan truk, sementara PT Wanagalang melakukan pengangkutan melalui jalur perairan sungai ke muara laut di Kabupaten Bintuni. Aktivitas kedua perusahaan berlangsung bersamaan dengan pengungsian besar-besaran di wilayah Aifat akibat operasi militer.

PT BKI yang beroperasi di Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan dengan luas areal ±193.970 hektar. Pada awal tahun 2026, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT BKI telah dicabut oleh Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT Lambodja Sertifikasi, dan perusahaan tidak beroperasi lagi. Namun kerugian terhadap hak ulayat pemilik lahan sangat besar: perusahaan menyerobot hutan dan dikawal aparat untuk mengambil kayu tanpa adanya pelepasan tanah dari Masyarakat setempat. Pencabutan izin ini, meski positif namun meninggalkan luka kerusakan kepada pemilik tanah adat.

PT Wanagalang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas kurang lebih 132.850 hektar di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan wilayah adat masyarakat (seperti suku Moskona dan wilayah Aifat Timur, Maybrat). Sama seperti BKI, keberadaan PT Wanagalang dikawal aparat secara ketat untuk pengambilan kayu, dan keberadaan perusahaan sama sekali tidak membawa dampak positif bagi masyarakat adat. Ironis: triliunan rupiah nilai kayu merbau yang diekstraksi dari hutan adat Maybrat dan Bintuni mengalir ke luar wilayah, sementara komunitas adat yang menjadi pemilik asli tanah justru mengungsi dan kehilangan sumber penghidupan.

Bukti paling kuat atas keterkaitan langsung antara militerisasi dan ekstraksi kayu adalah fakta bahwa setiap truk pengangkut kayu yang keluar dari wilayah Aifat dikawal aparat. Perusahaan-perusahaan ini dibeking satgas-satgas BKO yang dikirim dari luar Papua. Militer tidak hanya memfasilitasi keberlangsungan keamanan perusahaan agar aktivitas penebangan kayu berjalan lancar, tetapi juga secara struktural menjadi bagian dari rantai pasok ekstraksi. Konfigurasi ini bukan sekadar “perlindungan” sebagaimana klaim negara, melainkan integrasi militer ke dalam operasi bisnis korporasi—sebuah modus aliansi yang persis sama dengan model Freeport yang terdokumentasi dalam laporan Global Witness tahun 2005. Kondisi Maybrat menjadi tolok ukur bahwa kehadiran militer di Maybrat maupun di seluruh tanah Papua bukan untuk menjaga keutuhan NKRI, melainkan motif ekonomi politik: sumber daya alam menjadi dasar utama mengapa konflik Papua terus dipelihara tanpa solusi kongkret yang jelas.

Karl Marx dalam The German Ideology (1845–1846) dan Das Kapital Jilid I (1867) menempatkan relasi produksi sebagai fondasi yang menentukan superstruktur politik, hukum, dan ideologi. Tesis utamanya adalah kelas yang menguasai alat produksi (tanah, modal, dan industri) akan menguasai pula aparatur negara dan produksi ide dominan. Dalam formulasi klasik Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis (1848) menegaskan bahwa, “Pemerintah negara modern hanyalah sebuah komite yang mengurus kepentingan bersama seluruh kelas borjuis.” Implikasi teoretisnya jelas bahwa negara bukan wasit netral antar kelas, melainkan instrumen kelas dominan. Militer, sebagai bagian dari mesin negara, dengan demikian bukan penjaga keamanan umum, melainkan penjaga kepentingan kelas yang menguasai produksi.

Untuk konteks Papua, kerangka Karl Marx sangat relevan: tanah adat dan hutan sebagai alat produksi komunal direduksi menjadi konsesi negara yang diserahkan kepada korporasi. Suku Kamoro dan Amungme di Mimika; suku Marind, Yei, Malind, Maklew di Merauke; suku Moi di Sorong; dan sebagaimana masyarakat adat Aifat di Maybrat, secara struktural dipisahkan dari alat produksi mereka sendiri. Negara, melalui instrumen Kontrak Karya dan Izin Usaha, menjalankan fungsi komite kelas borjuis—mentransfer kekayaan komunal menjadi modal ekstraktif. Perlawanan yang muncul dari Masyarakat adat yang dirampas haknya kemudian dikriminalisasi sebagai “gangguan keamanan”, sebuah label yang menyembunyikan akar konflik di Maybrat maupun di seluruh tanah Papua.

David Harvey dalam The New Imperialism (2003), mengembangkan konsep Marx tentang “akumulasi primitif” menjadi “akumulasi melalui perampasan” atau accumulation by dispossession. Harvey berargumen bahwa akumulasi kapitalis tidak pernah benar-benar meninggalkan tahap “primitif”—perampasan tanah komunal, privatisasi sumber daya alam, komodifikasi air dan hutan, terus berlanjut sebagai mekanisme inti kapitalisme global kontemporer. Empat mekanisme utama: pertama, privatisasi dan komodifikasi sumber daya publik/komunal; kedua, finansialisasi segala aspek kehidupan; ketiga, manajemen krisis untuk redistribusi kekayaan ke atas; dan keempat, redistribusi negara melalui kontrak, pajak, dan subsidi yang menguntungkan korporasi besar.

Konsesi pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Maybrat dan di seluruh tanah Papua adalah wajah konkret akumulasi melalui perampasan. Hutan adat—yang dikelola komunal oleh klan-klan Maybrat selama generasi—dikonversi melalui kebijakan negara menjadi konsesi PT Bangun Kayu Irian (BKI) seluas 193.970 hektar dan PT Wanagalang seluas 132.850 hektar. Negara memainkan peran sentral: mengeluarkan izin tanpa konsultasi hak ulayat, mendesain ulang spasial wilayah, menempatkan militer untuk mengamankan proses, dan setelah ekstraksi selesai, meninggalkan komunitas dengan kerusakan ekologis dan sosial yang permanen. Kerangka Harvey memperlihatkan bahwa kasus Maybrat bukan anomali, melainkan modus kapitalisme ekstraktif yang di dukung Negara.

Kalau memincam teori Antonio Gramsci dalam bukunya Negara dan Hegemoni (1971), situasi Maybrat adalah gambaran dari krisis hegemoni: momen di mana persetujuan sukarela terhadap pemerintahan Indonesia di Papua gagal diproduksi, dan negara mundur ke “perang manuver”—represi terbuka. Indikator krisis hegemoni ini sangat jelas di Maybrat: pertama, munculnya perlawanan bersenjata TPNPB sebagai bentuk “perang posisi” yang telah berlanjut ke “perang manuver”; kedua, keengganan warga sipil untuk menerima narasi resmi —banyak rakyat Papua yang tetap mengakui TPNPB sebagai pejuang bangsa Papua meskipun negara membangun label KKB.

Konsolidasi militer melalui Komando Gabungan Wilayah III—menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan taktik operasi teritorial, intelijen, dan taktik tempur—adalah respons negara terhadap krisis hegemoni ini. Konsolidasi ini justru menciptakan situasi yang memburuk: operasi menyasar masyarakat sipil dan banyak korban berjatuhan tanpa proses hukum atau investigasi untuk mengungkap pelaku. Masyarakat yang meninggal ditembak di wilayah konflik dianggap biasa; aparat sangat brutal dan monopoli informasi. Pola ini, kalau dalam analisis Achille Mbembe berjudul Necropolitics (2003), mendekati zona di mana kedaulatan tidak lagi mengatur kehidupan melainkan mendistribusikan kematian. Tiga warga sipil yang ditembak di Aifat pada 13 Agustus, dengan bukti selonsong peluru lengkap namun pelaku “tidak ditemukan”, adalah gambaran konkret: di Maybrat, kekuasaan membunuh dengan impunitas struktural.

Elit-Elit Lokal dan Reproduksi Status Quo

Bagian ini menyentuh dimensi analisis: peran elit lokal Papua dalam mereproduksi status quo penindasan. Negara tidak bekerja sendirian. Ia memobilisasi sekutu lokal untuk menjalankan dominasi pada level yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemahaman ini penting karena tanpa analisis kelas, perlawanan akan kehilangan sasaran strategis.

Elit-elit lokal Maybrat, sebagaimana banyak elit lokal Papua lainnya, memanfaatkan situasi konflik politik Papua Merdeka untuk mendorong pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan kepentingan opportunis lainnya. Pola ini, dalam kerangka Marx, adalah pembentukan kelas komprador lokal—kelas yang kepentingannya terikat pada kelas borjuis dan bukan pada rakyat yang mereka klaim wakili. Pemekaran DOB, yang dipromosikan sebagai solusi terhadap konflik, dalam praktiknya sering menjadi mekanisme distribusi pos birokrasi dan konsesi sumber daya kepada jaringan elit lokal, tanpa mengubah struktur dominasi pusat. Hasilnya: status quo penindasan tetap terpelihara, hanya saja dengan wajah Papua yang lebih banyak di posisi administratif.

Meminjam kerangka Pierre Bourdieu dalam bukunya Language and Symbolic Power (1991) menggambarkan elit lokal memegang modal sosial (jaringan dengan pusat) dan modal simbolik (legitimasi sebagai “putra daerah”) yang ditukar dengan akses ke modal ekonomi (konsesi, proyek, jabatan dan DOB). Pertukaran ini melanggarkan dominasi karena membuat warga lokal merasa “terwakili” secara etnis, meskipun struktur kelas tidak berubah. Karena itu, perlawanan yang efektif terhadap status quo penindasan tidak bisa hanya diarahkan pada aparat pusat (Jakarta, militer organik, militer non organik BKO, maupun korporasi ), tetapi juga harus mengidentifikasi dan mengkonfrontasi elit lokal yang menjadi penyakit memperpanjang situasi penindasan di tanah Papua. Jadi memang, elit-elit lokal Papualah yang menjadi penyakit memperpanjang situasi penindasan di tanah Papua.

Kesimpulan

Artikkel ini menunjukkan bahwa kasus Maybrat bukan sekadar konflik keamanan antara TNI/Polri dan TPNPB, melainkan manifestasi lokal dari pola struktural yang lebih dalam: aliansi militer–korporasi yang berakar sejak kontrak karya Freeport tahun 1967 dan terus berlanjut melalui PSN di era Jokowi hingga Prabowo. Kerangka teoretis yang dipakai—Marx, Gramsci, Harvey, dan Bourdieu—secara jelas menjelaskan satu tesis: kekuasaan menggunakan segala cara untuk melanggengkan status quo penindasan, dan kelas atas yang menguasai sumber daya menggunakan segala cara untuk mengontrol kelas bawah. Di Maybrat, ini terwujud dalam kombinasi: pertama, aparatus represif yang menempati ruang sipil melalui pos-pos BKO di sekolah dan gereja; kedua, akumulasi melalui perampasan hutan adat oleh PT BKI dan PT Wanagalang yang dijaga aparat; ketiga, kekerasan simbolik melalui stigma “KKB” dan monopoli narasi; serta keempat, reproduksi dominasi melalui elit lokal komprador.

Implikasinya, pertama: konflik Papua tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata, karena akar konflik adalah ekonomi politik dan sejarah bangsa Papua yang belum selesai. Setiap operasi militer baru, setiap konsesi tambang baru, setiap proyek PSN baru tanpa konsultasi hak pemilik yang sah akan mereproduksi perlawanan. Kedua: regulasi Otonomi Khusus (Otsus) yang ada terlalu lemah untuk mengubah struktur ini, karena tidak menyentuh inti masalah, yakni kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam.

Ketiga: dan ini paling penting, perlawanan terhadap status quo penindasan tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi logis dari struktur penindasan itu sendiri. Ketika hutan habis dibabat korporasi, ketika manusia Papua menjadi minoritas di atas tanah sendiri, ketika secara ekonomi maupun politik tersingkir, angkat senjata adalah bentuk penghormatan terhadap menjaga Tanah Air Papua. Tetapi perlawanan yang efektif menuntut organisasi yang lebih baik: kaum muda Papua bersama rakyat harus mengorganisir diri dalam organisasi revolusioner dan melakukan perlawanan terhadap sistem-sistem yang menggunakan pejabat lokal sebagai kaki tangan yang melanggengkan status quo. Perlawanan harus diciptakan oleh rakyat tertindas terhadap kaum borjuasi yang menguasai alat produksi—termasuk, dan terutama, terhadap elit-elit lokal yang telah menjadi penyakit kaki tangan kolonial.

***

Referensi

Marx, K. 1845–1846. The German Ideology. Publikasi Marxists.org.

Marx, K. 1967. Das Kapital Jilid I. Publikasi Marxists.org.

Marx, K., & Engels, F. 1848. Manifesto Komunis. Publikasi Marxists.org.

Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers. (Asli ditulis 1929–1935).

Bourdieu, P. 1991. Language and Symbolic Power (G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

(*) Penulis adalah aktivis Papua yang berdomisili di Maybrat.

catatan: tulisan ini, pertama kali diterbitkan oleh laolaopapua.com dan disadur ulang untuk kepentingan edukasi