Maybrat, Petarung.org- Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Negeri Ra Bobot, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, tengah disorot akibat maraknya cipta kondisi, provokasi opini, serta intrik politik lokal yang mengancam system pemerintahan dan kelak mengancam keharmonisan warga di tingkat akar rumput, harus diingat bahwa demokrasi sejati harus dibangun di atas integritas dan etika, bukan di atas manipulasi informasi yang mengorbankan masyarakat kecil.
Aktivis Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) Cabang Sorong asal Maybrat, Robert Nauw menambahkan polemik pelaksanaan tugas Bupati Maybrat dan munculnya isu liar menjadi dinamika politik di Maybrat saat ini, jika dibaca di media online diwarnai oleh polemik ketidakhadiran sementara Bupati.
“Karel Murafer sementara berjuang melawan kesakitannya dan situasi ini harusnya kita hormati, soal kekosongan selama kurang lebih satu bulan untuk menjalani pengobatan medis,” ujarnya kepada media ini. Rabu,(4/11/2026).
Ia menambakan, bukan bararti ketidakjelasan pelaksanaan tugas kepala daerah ini dimanfaatkan oleh oknum elit untuk memunculkan narasi spekulatif di media publik, seperti tulisan yang diunggah oleh media pemimpinmasadepan.news.
Siaran pers di sampaikan oleh oknum bernama Muharam, dengan sampaikan beberapa isu krusial yang sengaja dibiaskan ke tengah masyarakat dan kelompok kepentingan antara lain. Kondisi Kesehatan Bupati, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Kejelasan Mekanisme Pemerintahan, dan narasi keamanan
“Yang kami kritik itu manuver elit, soal legitimasi anggaran dan dugaan pelanggaran etika harus dibuktikan dan jangan giring isu yang terkesan mengarah ke tukar guling jabatan, itu yang tidak boleh karena ada aturan, ada mekanisme di negara ini, punya undang-undang pemerintahannya sendiri, dan untuk urusan kelancaran pemerintahan kembai ke setiap pejabat teras di Maybrat dan kordinasi dengan kepala daerah untuk selesaikan tanpa bikin riuh di ruang publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, harusnya publik mengkritik keras sikap oknum elit politik yang dinilai tidak menghargai perjuangan kesehatan Bupati Maybrat, demi memburu legitimasi kekuasaan dan anggaran. Memang roda pemerintahan dan pencairan anggaran daerah mensyaratkan persetujuan serta tanda tangan Bupati, sehingga posisi ini kerap memicu dorongan saling giring opini publik di antara para elit yang membutuhkan alokasi dana.
Selain itu, narasi ancaman keamanan akibat kelompok separatis kerap dijadikan tameng dan instrument, pendekatan keamanan untuk meraih legitimasi politik serta anggaran.
“18 Tahun Kabupaten Maybrat berdiri, masyarakat kecil masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, fasilitas kesehatan, dan moda transportasi murah antar-distrik maupun antar-kampung, Masyarakat butuk Pembangunan dan harap semua pejabat daerah dan ASN dan intlektual Maybrat, harap duduk bersama dan berikir soal solusi yang baik seperti apa, dan harap menghargai keberadaan Bupati Maybrat bukan seenaknya gilirng opini liar.
“Modus intrik politik dan bahaya konflik horizontal itu harus diminamlisir danpola intrik politik yang merugikan warga di tingkat akar harus diminimalisir,” ujarnya.
Ini bukan lagi soal pesta demokrasi, ini situasi menjelankan roda pemerintahan dan semua pihak harus duduk Bersama dan wujudkan itu melalui beberapa tahapan sistematis yang berlaku baik secara hukum dan perundang-undangan.
Berbenti dorong ambisi kekuasaan elit, penetapan target politik pribadi tanpa memperhitungkan dampak sosial di tengah masyarakat. Berhenti masuknya aliran dana transaksi instan yang melumpuhkan daya kritis warga dan intelektual. Pembiasan informasi yang benar ke publik Maybrat itu perlu agar, pemutaran fakta untuk memicu kebencian, kecemasan, dan rasa curiga antar-kelompok dapat diminamlisir.
Pembentukan kubu pro-kontra dan mobilisasi aksi tandingan di lapangan yang mengatasnamakan dukungan emosional itu harusnya tidak perlu kalo semua pihak duduk mendiskusikan ini secara baik dengan mendapat pertimabngan Bupati.
Intimidasi dan benturan semacam ini bisa terjadi konflik fisik dan pemaksaan kehendak yang merusak kedamaian di kampung-kampung dan antero kabupaten ini siapa yang mau bertanggungjawab.
“Harap elit mengerti bahwa masyarakat bukan tameng pejabat dan desakan langkah konkret, menyikapi kondisi tersebut, ditegaskan kembali prinsip moral utama, masyarakat bukan tameng pejabat,” ujarnya.
ia menambahkan, pejabat yang jujur dituntut untuk mengelola anggaran secara transparan, tidak mencuri anggaran publik berkedok bantuan sosial, dan tidak menggunakan warga sebagai benteng pelindung politik dan kelompok intelektual diimbau untuk kembali menjadi filter sosial yang kritis dan independen demi membela hak rakyat.
Demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas daerah, terdapat lima desakan utama yang diajukan dari para elit yang memainkan isu ketidak hadiran Bupati selama sebulan jika dilihat dan dibaca secara saksama mereka minta agar;
Pertama, Gubernur Papua Barat Daya segera mengklarifikasi status ketidakhadiran Bupati serta memastikan legalitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan.
Kedua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didesak melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat.
Ketiga, DPRD Kabupaten Maybrat wajib menjalankan fungsi pengawasan administratif secara akuntabel. dan Keempat, Aparat penegak hukum mendesak dilakukan penyelidikan independen atas isu dugaan pemalsuan tanda tangan. dan Kelima, Pemerintah pusat dan aparat keamanan diminta menjaga stabilitas, melindungi masyarakat sipil, serta menghentikan pemanfaatan isu keamanan demi kepentingan politik singkat.
Menurut Robert, jika kita lihat kalkulasi isu yang oknum elit mereka mainkan, memang benar adanya namun apa pun yang terjadi di atas politik ada etika dan perlu menghormati dan menghargai sosok Bupati yang sedang sakit, belau bukan mangkir karena liburan, ini orang sakit.
“Beliau bersama Wakil Bupati Maybrat adalah pemenang sah dalam Pilkada Maybrat sebelumnya, soal tidak hadir ada alasan mendasar Bupati mengahdapi masa sulitnya melawan kesakitannya dan itu harus dihormati sisi kemanusiaan beliau sebagai pejabat punya hak atas memperoleh perawatan dan pemulihan kesehatan, bukan tidak masuk kantor karena sedang berlibur,” ujarnya.
Ia menegaskan, semua hal yang berkaitan dengan politik kekuasaan, etika pemerintahan, aturan hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi demi kedamaian bersama di Tanah Maybrat. Dinamika politik Maybrat antara menjaga etika pemerintahan dan menghentikan adu domba antar kelompok kepentingan, kita wajib menolak rakyat jadi tameng mari menghentikan narasi adu domba demi kebutuhan legitimasi politik di Maybrat.
“Kita dukung Bupati dan Wakil Bupati selesaikan janji politik mereka selama kampaye untuk sejahterakan masyarakat kecil, itu harus jadi tujuan utama bukan kita giring isu untuk tambal sulam kekuasaan di tengah jalan saat pemerintahan saat ini sedang berlangsung, dan semua elit Maybrat harap duduk untuk bicarakan secara baik dan berhenti giring opini liar” ujarnya. (CR1)
