Catatan Redaksi :
18 Tahun pedagang uang habis di Atas Ojek dan Hidup Numpang Mobil Pejabat
Selama 18 tahun terakhir, pemandangan mama-mama pedagang Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Maybrat yang mengangkut hasil kebun dengan naik ojek sudah menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Di tengah tingginya biaya transportasi dan minimnya angkutan umum, mereka harus terus bertaruh modal untuk membawa keladi, petatas, kacang tanah, pisang, sayuran dan jualan hasil bumi yang lain ke lapak-lapak jualan. selan ojek berkisar di harga Rp 50.000 – Rp 100.000 dan Rp 200.000 pergi pulang. mama-mama Maybrat juga sudah biasa tahan malu 18 tahun hidup di kampung selalu numpang mobil pejabat, mobil kerabat dan kelaurga yang selalu searah ke pasar untuk mereka jajakan dan jual hasil dagangan mereka di pasar dan hal ini sangat memalukan, namun mau bagaimana lagi kondisi pemerintahan seperti itu, tidak perna elit di pemerintahan baik di DPRD memikirkan nasip dan penederiraan masyarakat kecil baik soal transportasi murah, modal usaha,, pembinaan ekonomi dan pemeberdayaan.
Padahal, Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang bergulir sejak Jilid Satu (2001-2021) hingga Jilid Dua (2022-2041) yang akan berlangsung hingga 2041 menetapkan alokasi 50% untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Namun di tingkat akar rumput, mama-mama pedagang di pasar kampung dan pondok-pondok jualan mandiri di wilayah Maybrat justru merasa tetap terabaikan dan belum merasakan dampak nyata dari kebijakan pemberdayaan tersebut.
Rekam Jejak Perjuangan Panjang dari Tahun 2025 dan Tahun 2026
Kesadaran untuk memperjuangkan hak secara terorganisir mendorong dibentuknya koordinator di tiap distrik pada Agustus 2025 di bawah Himpunan Pedagang Mama-Mama Pasar Maybrat (HPMPM). Didampingi pendamping sukarelawan Pedagang mama-mama Maybrat serta pendamping hukum Perkumpulan Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), mereka memulai rangkaian advokasi kebijakan:
November 2025: Tidak adanya kepastian dari pemerintah daerah mendorong mama-mama menyepakati aksi pengawalan anggaran agar kebutuhan pedagang masuk dalam agenda APBD.
23 Februari 2026: Mama-mama menggelar aksi mempertanyakan janji dan komitmen Wakil Bupati Maybrat, Kepala Dinas Koperasi, serta Kepala Dinas Perdagangan. dan dari aksi ini mama mama lakukan pendataan mandiri 301 Pedagang Pasca-aksi, himpunan melakukan pendataan mandiri dan berhasil menghimpun 301 nama pedagang aktif di berbagai distrik (belum termasuk Aitinyo dan Yumassesss)
17 September & 7 Oktober 2026: Penyerahan Data Resmi ke dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan
Basis data 301 pedagang tersebut diserahkan secara resmi kepada Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kabupaten Maybrat. Namun, perjuangan mendata dan mengawal aspirasi selama berbulan-bulan tersebut berujung kekecewaan. Pihak dinas menetapkan kebijakan bahwa tidak ada satu pun dari 301 pedagang yang diajukan himpunan diakomodir, melainkan hanya menyetujui 98 orang data internal dinas Perdagangan sebagai penerima bantuan modal usaha dengan total dana Rp 400 juta yang dijadwalkan cair melalui Bank Papua akhir tahun ini.
Pelurusan Informasi: Mengawal Hibah Rp 1,8 Miliar, Bukan Meminta Rp 3,1 Miliar
Tepi perjuangan pedagang kian diuji saat muncul pemberitaan di media online wabumpapua.com edisi 27 Oktober 2026. Dalam artikel tersebut, Kepala Dinas Perindagtrans Kabupaten Maybrat mengklaim bahwa 301 pedagang mama-mama mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 3,1 Miliar untuk 301 proposal modal usaha.
Himpunan Pedagang Mama-Mama Maybrat secara tegas membantah klaim tersebut dan menyatakannya sebagai wacana sepihak oknum dinas yang mencatut nama pedagang:
- Fokus pada Hibah Provinsi Rp 1,8 Miliar: Mama-mama pedagang sejak awal hanya mengawal pencairan dana hibah Rp 1,8 Miliar dari Provinsi Papua Barat Daya (sesuai Pergub Nomor 10 Tahun 2025) yang dititipkan ke Dinas Perindag Maybrat periode 2025–2026 agar tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
- Tidak Ada Usulan Tambahan Rp 3,1 Miliar: Himpunan menegaskan tidak pernah meminta alokasi baru senilai Rp 3,1 Miliar di luar mekanisme APBD Kabupaten Maybrat TA 2026, karena hal itu berada di luar prosedur penganggaran yang sah.
Empat Tuntutan Utama dan Menanti RDP di DPRD Maybrat
Untuk menghentikan praktik janji manis yang tidak terealisasi, Himpunan Pedagang Mama-Mama Pasar Maybrat mempertegas 4 tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat:
Pertama, Pemberian Modal Usaha Transparan Penyaluran bantuan modal usaha secara langsung dan terbuka dari alokasi hibah provinsi tanpa diskriminasi data.
Kedua, Transportasi Khusus Pedagang (4 Zona) Penyediaan akses transportasi angkutan umum khusus bagi pedagang di 4 zona wilayah (Ayamaru, Aitinyo, Aifat, dan Yumassess) menggunakan alokasi Dana Otsus guna mengangkut barang jualan pagi dan sore hari.
Ketiga, Penataan Pasar Lokal Strategis
Pembangunan fasilitas pasar tradisional yang memadai sesuai zonasi kepadatan penduduk—seperti pasar Kampung Kumurkek (Zona Aifat), titik strategis Fratafen (Zona Ayamaru), pertigaan Bandara Kambuaya (Zona Smok Panas), dan Zona Aitinyo.
Keempat, Regulasi Pedagang Keliling
Penerapan aturan dan pembatasan bagi pedagang keliling bermotor/mobil pada hari Senin hingga Kamis, serta membuka kesempatan berdagang keliling pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu melalui kesepakatan bersama.
Sebagai langkah konkret, pada Jumat, 30 Oktober 2026, pengurus HPMPM telah menyerahkan surat permohonan audiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Maybrat. namun sampai saat ini DPRD Kabupaten Maybrat belum juga gelar RDP sementara RAPBD TA 2027 sudah di depan mata dan aspirasi mama-mama kemungkinan tidak akan diakomodir oeh para elit.
Menanti niat baik DPRD Maybrat Gelar Rapat Dengar Pendapat
Mama-mama pedagang kini menanti keseriusan dan niat baik pimpinan serta anggota DPRD Maybrat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Maybrat, Dinas Perhubungan Kabupaten Maybrat, dan Dinas Koperasi Kabupaten Maybrat, guna memutuskan solusi permanen (ada kebijakan program) bagi kemandirian ekonomi mama-mama Papua Maybrat
Tahun anggaran 2026 (APBD Perubahan Kabupaten Maybrat) akan berahir di Desember 2026. Dan rancangan siding anggaran RAPBD 2027 akan dilakukan juga desember 2026 hal ini yang kemuian mama-mama ingin berjuang agar aspirasi mereka di akomodir, mereka sudah ditipu dengan janji kepaa dinas, perdagangan, dinas koperasi dan dinas perhubungan bahkan wakil bupati yang hadir dalam aksi mendengar aspirasi mama-mama pun mereka pejabat ini tidak akomodir kepentingan mama-mama aspirasi dari mama-mama pedagang maybrat.
Sehingga untuk tahun anggaran 2027 baik itu APBD induk dan APBD peruhaban harus masukan program permberdayaan untuk pedagang mama-mama Maybrat dalam satu kebijakan peraturan bupati soal modal usaha, transportasi murah, pasar layak dan pembinaan koperasi. (CR1)






