Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Deks Papua

Nomor : 002 / YLBHI – DP / XI / 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA PERINTAHKAN PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI TARIK SELURUH OKNUM ANGGOTA TNI DAN POLRI PELAKU PELANGGARAN

HUKUM, HAM, HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN PEMBECK-UP BISNIS DALAM PEMBANGUNAN JALAN 135 KM DITENGAH PROSES HUKUM BANDING DI PT.TUN MENADO PEMICU KONFLIK SOSIAL ATAS SDA PAPUA DALAM PERAYAAN 25 TAHUN OTSUS PAPUA DI PROPINSI PAPUA SELATAN

“Pandam Trikora Mandala dan Kapolda Papua Segera Proses Hukum Oknum Anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, Oknum Brimob, Oknum Kopasus dan Oknum Anggota Polsek Okoba Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Sasi Adat Salib Hitam dan Tindakan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua Serta Pelaku Konflik Sosial SDA Di Dusun Dopolok, Nakias, Merauke Papua Selatan”

Selama 25 Tahun secara hukum Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua telah memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat beserta hak-hak sebagaimana diatur pada ketentuan “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 43, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua namun pada prakteknya selama 25 tahun diabaikan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Pengembangan PSN diatas Wilayah Adat Papua di Merauke.

Salah satu fakta pelanggaran Hak Masyarakat Adat Kembali terjadi dengan cara tindakan pengrusakan Salib Hitam sebagai sasi adat yang dilakukan oleh Gabungan Aparat Keamanan yang terdiri dari oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum Anggota Polsek Okaba bersama beberapa Masyarakat Pro Pembangunan disaat rakyat Papua merayakan 25 Tahun UU Otsus pada tanggal 21 November 2026 di Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan tepatnya diatas jalan 135 Kilo Meter yang sampai sampai saat ini sedang terjadi Proses Hukum di Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menado.

Pada prinsipnya pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua di Jalan 135 kilo Meter tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum dan HAM sebab pada dasarnya Proses Hukum di Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Menado sedang berlangsung dibuktikan dengan fakta adanya “Akta Memori Banding” pasca diajukan oleh 5 (lima) Orang Masyarakat Adat Malind telah diterima pada tanggal 2 Oktober 2026 dan telah mendapatkan tanggapan melalui Pengajuan memori Banding dari Bupati Merauke sebagai Tergugat dan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat Intervensi pada tanggal 19 Oktober 2026 yang membuktikan bahwa terhadap Jalan 135 kilo Meter pendukung PSN di Merauke masih dalam proses hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menado.

Berdasarkan fakta dilapangan ditemukan beberapa tindakan pengrusakan, pembakaran dan pengancaman terhadap Masyarakat Adat Papua pemilik Wilayah Adat yang dilakukan oleh Masyarakat Pro Pembangunan bekerjasama dengan Oknum TNI dan Oknum Polri yang telah terjadi beberapa kali baik terhadap tanda sasi adat salib hutam maupun kediaman serta diri pribadi Masyarakat Adat Pemilik Tanah Adat sebagai berikut :

– Pertama tindakan pengrusakan dan pembakaran rumah milik Pemilik Tanah adat pada tanggal 26 Januari 2026 di Kampung Nakias, Merauke Papua Selatan;

– Kedua tindakan Pengrusakan terjadap tanda sasi adat salib hutam pada bulan Maret 2026 di Jalan 135 kilo meter, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

– Ketiga tindakan Pengrusakan dan pembakaran sasi adat salib hitam pada tanggal 31 Oktober 2026 di Jalan 135 Kilo meter, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

– Keempat tindakan Pengrusakan sasi adat salib hitam pada tanggal 4 November 2026 di Jalan 135 kilo meter, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

–     Kelima tindakan pengancaman terhadap pemilik tanah adat pada tanggal 7 November 2026 di Merauke, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

– Keenam tindakan pengrusakan sasi adat salib hitam pada tanggal 21 November 2026 di Jalan 135 Kilo meter, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

Untuk diketahui bahwa atas tindakan pengrusakan dan pembakaran rumah milik Pemilik Tanah adat pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaporkan ke Kantor Polisi Resort Merauke pada tanggal 14 Februari 2026. Selanjutnya untuk tindakan pengancaman terhadap pemilik tanah adat pada tanggal 7 November 2026 telah dilaporkan ke Polres Merauke. Untuk tindakan Pengrusakan dan pembakaran sasi adat salib hitam pada tanggal 31 Oktober 2026 dan tindakan Pengrusakan sasi adat salib hitam pada tanggal 4 November 2026 telah dilaporkan ke Kantor Polres Merauke pada tanggal 9 Nomber 2026 sebagaimana dalam STBL Nomor : STPLP / 646 / XI / 2026 / Reskrim. Atas dasar itu, menunjukan bukti bahwa sekalipun pemilik tanah adat yang menjadi korban tindakan pengrusakan rumah maupun sasi adat salib hitam telah melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Merauke namun belum ada satupun pelaku yang diperiksa dan ditahan sebagai “TERSANGKA” oleh Penyidik Polres Merauke sehingga jelas-jelas menunjukan bukti bahwa Pihak Polres Merauke belum memberikan hak atas keadilan bagi Masyarakat Ada Papua yang menjadi korban sesuai perintah ketentuan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” sesuai Pasal 17, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian maka melalui tindakan pengrusakan sasi adat salib hitam pada tanggal 21 November 2026 di Jalan 135 Kilo meter diatas merupakan tindakan berulang yang dilakukan di depan mata Polres Merauke yang telah menerima pengaduan berkali-kali dari korban. Atas dasar itu, secara langsung menunjukan bukti bahwa tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Gabungan Aparat Keamanan yang terdiri dari oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, Brimob, Oknum Kapasus dan Anggota Polsek Okaba untuk mendukung Pembangunan jalan 135 Kilo Meter adalah tindakan pidana pengrusakan sebagaimana diatur pada Pasal 521, UU Nomor 1 Tahun 2023 yang dilakukan berulang kali.

Berdasarkan pada fakta status hukum Pembangunan Jalan 135 Kilo Meter masih dalam proses hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menado sehingga jelas-jelas menunjukan bukti bahwa oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, Oknum Brimob, Oknum Kapasus dan Oknum Anggota Polsek Okaba telah melakukan tindakan pelanggaran hak-hak Masyarakat adat yang telah dijamin pada Pasal 18b ayat (2), UUD 1945 junto Pasal 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM junto 43, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua pada perayaan 25 Tahun Undang Undang Otonomi Khusus Papua yang jatu pada tanggal 21 November 2026.

Atas dasar tindakan oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum anggota Polsek Okaba jelas-jelas berfungsi sebagai pendukung dan pelindung serta pemulus kepentingan Bisnis dalam rangka pembangunan Jalan 135 km untuk kepentingan PSN sekmen I. Fakta ini jelas-jelas menunjukan bukti oknum anggota TNI langgar ketentuan Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis sebagaimana Pasal 39, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan oknum anggota Polri langar ketentuan bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 5 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, melalui tindakan oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum anggota Polsek Okaba itu juga jelas-jelas telah menempatkan oknum Anggota TNI dan Polri sebagai aktor pemicu dan pelaku terjadinya “konflik sosial yang bersumber dari sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha” sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf d, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan berbagai tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak asasi manusia serta pelanggaran Hak Masyarakat Adat papua diatas secara langsung mempertanyakan komitmen Negara Republik Indonesia dalam menegakan Hak Masyarakat Adat Papua yang dijamin dalam Pasal 18b ayat (2), UUD 1945 junto Pasal 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan terlebih khususnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua yang dibuat sebagai resolusi konflik politik antara Pemerintah Indonesia dengan Papua sebab tepat pada saat perayaan 25 Tahun Otonimi Khusus di Papua Gabungan Aparat Keamanan secara militeristik melakukan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua secara terang-terang didepan Masyarakat Adat Papua. Atas dasar itu, maka kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Papua, Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke dan Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Sorong selaku Kuasa Hukum Masyarakat Adat Papua Pemilik Tanah Adat Di Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan, menegaskan kepada :

1.   Presiden Republik Indonesia segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri segera Tarik seluruh anggota oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum anggota Polsek Okaba pelaku pelanggaran hukum, HAM dan Hak Masyarakat Adat serta pembeck-up Bisnis Dalam Pembangunan Jalan 135 km Ditengah Proses Hukum Di PT.Tun Menado Pemicu Konflik Sosial Atas Dasar SDA Papua Dalam Perayaan 25 Tahun Otsus Papua Di Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

2.   Presiden Republik Indonesia segera perintah Mentri Pertahanan Republik Indonesia untuk segera menghentikan Proyek Pembangunan Jalan 135 Km Untuk Kepentingan PSN di Merauke Karena Masih Dalam Proses Hukum Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menado;

3.   Panglima TNI segera perintahkan Pangdam Mandala Trikora segera tangkap dan berikan sangksi kepada Oknum TNI dari satuan Batalion TP 861/Maleo Kamur dan oknum Kopasus berikan sangksi atas tindakan pelanggaran hak Masyarakat adat, tindakan beckup kepentingan bisnis, konflik sosial dan tindakan pidana pengrusakan sasi adat salib hitam di Jalan 135 km Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

4.   Kapolri segera perintah Kapolda Papua dan Kapolres Merauke segera tangkap dan berikan sangksi kepada Oknum Brimob dan oknum Polsek atas tindakan pelanggaran hak Masyarakat adat, tindakan mendukung kepentingan pengusaha, konflik sosial dan tindakan pengrusakan Okaba Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

5.   Ketua Komnas HAM RI dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera partikan proses hukum terhadap seluruh anggota oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum anggota Polsek Okaba pelaku pelanggaran hukum, HAM dan Hak Masyarakat Adat serta pembeck-up Bisnis Dalam Pembangunan Jalan 135 km Pemicu Konflik Sosial Atas Dasar SDA Papua Di Kampung Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan;

6.   Kapolda Papua segera perintahkan Kapolres Merauke segera proses hukum pelaku tindak pidana pengrusakan sasi adat salib hitam yang telah dilaporkan ke Polres Merauke dalam rangka pemenuhan hak atas keadilan sesuai Pasal 17, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7.   Gubernur Propinsi Papua, DPR Papua Selatan, MPR Papua Selatan segera bentuk Pansus Penanganan Konflik Sosial SDA Papua dan Pastikan Penegakan Hukum terhadap Tarik seluruh anggota oknum anggota TNI Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum anggota Brimob, Oknum anggota Kapasus dan oknum anggota Polsek Okaba pelaku pelanggaran hukum, HAM dan Hak Masyarakat Adat serta pembeck-up Bisnis Dalam Pembangunan Jalan 135 km Pemicu Konflik Sosial Atas Dasar SDA Papua Dalam Perayaan 25 Tahun Otsus Papua Di Kampung Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Diskrik Nguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan.

Demikian Siaran Pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 21 November 2026

Hormat Kami

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DEKS PAPUA

(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Papua, Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Sorong)