Oleh : Redaksi Petarung
Membaca Ketimpangan Ekonomi di Antero Maybrat dalam sebuah refleksi pedagang mama-mama Maybrat, pemandangan dengan pondok kumuh dan wajah wajah tabah yang selalu jualan aneka hasil kebun yang menjadi pangan lokal khas Maybrat adalah pemandangan “biasa” yang kita saksikan jika melihat aktivitas pedagang mama-mama Papua jualan di antero wilayah Maybrat. Bagi perempuan Papua, Pasar dan pondok-pondok jualan adalah salah satu tempat yang paling jujur, menggambarkan wajah pribumi Papua, sebagai suatu ruang hidup orang Papua dalam bertahan hidup dan menjaga eksistensi mereka.
Saat kita mengunjungi Maybrat, kita akan lihat lihat aktivitas mama-mama Papua Maybrat yang setia berjualan di lapak-lapak swadaya mereka sendiri, mama-mama ini lihai mencari tempat strategis untuk berdagang dan buat komunitas mereka. Kita juga bisa melihat pemandangan lain, yakni wajah pasar pasar kampung, wajah pasar kabupaten dan wajah pasar provinsi yang mangkrak, Hampir diseluruh distrik di wilayah Maybrat menjadi sebuah realita yang memilukan hati, bagaimana kabupaten ini memajukan masyarakat kecil untuk urusan sektor pasar dan membangun ekonomi kerakyatan.
Kita lihat deretan aktivitas pondok di Ayamaru, Ela, Fiane, Tut, Isme, Fratafen, di sepanjang jalan utama Huberita, Mosibar, Keyum, Sampai Smok Panas kita bisa hitung, berapa ratus pondok jualan swadaya masyarakat yang sudah kita lalui. Itu belum termasuk pondok dan pasar di distrik lain dibelahan wilayah Maybrat.
Kita bisa hitung berapa pasar kampung dan pasar kabupaten yang dibiarkan mangkak tanpa alasan yang pasti. Wajah kumuh pondok-pondok jualan di emperan jalan utama Kabupaten Maybrat bersanding dengan wajah wajah mangkrak pasar pemerintah yang pemerintah bangun tanpa dasar kajian yang menguntungkan masyarakat kecil di bumi A3 (Ayamaru, Aintinyo, Aifat) kelak menjadi pemandangan kegagalan pembangunan yang hampir merata disemua sisi dan pojok kampung tentang pasar dan ekonomi kerakyatan.
Bahkan hal serupa bukan terjadi di wilayah Ayamaru, namun potret buram ini nyaris berlaku di antero wilayah Maybrat (Aitinyo, Aifat) itu kondisi yang dialami masyarakat. Sementara ruko-ruko megah di Maybrat, SPBU-SPBU besar di Maybrat nyaris rata-rata hampir milik pejabat, sekelas kepala daerah, kepala dinas, kepala distrik dan milik para ASN dan Sebagian murni milik masyarakat yang berjejer di jalan-jalan utama di kabupaten ini, mereka lakukan untuk kepentingan usaha pribadi mereka juga.
Perbandingan tidak hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga perputaran ekonomi dan gambaran struktur ekonomi dan lapisan sosial di daerah ra bobot ini, sangat memprihatinkan. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana posisi dari komunitas atau masyarakat lokal Maybrat dalam konteks itu?
Wajah pasar mangkrak dan wajah pondok mama-mama inilah yang hendak harus dibangun dan ditata oleh pemerintah dalam hal menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Maybrat. Harusnya dinas terkait berani untuk memberi telahan pembangunan pasar mengikuti budaya dan tradisi pasar.
Semua pasar yang berkembang, harus dibangun mengikuti budaya pasar yang sudah masyarakat buat, jangan asal pendekatan program dan asal bangun pasar dan suru masyarakat masuk tempati itu nanti bahaya, program bisa macet.
Berhenti Mengejar Moderenisme
Beberapa Pembangunan pasar wilayah Tanah Papua, sementara terus mengejar modernisme (yang dipaksakan) dan kemajuan dengan tertatih-tatih. Sebelumnya, jamak kita lihat jalan masuk menuju pasar mama-mama adalah pondok kumuh, berjualan berkelompok, pondok yang satu berdekatan dengan pondok yang lain, mayoritas jualan nyaris sama. Berjejer di pinggirnya adalah ojek-ojek yang parkir rapi. Setelah area itu ramai, barulah beberapa pelaku usaha migran hadir untuk menambak wajah ekonomi dengan aneka jualan, sembako, hp, pulsa, pulsa Listrik, warung makan, briling, mebel, gorengan dan lain-lain.
Sementara mata kita tertuju pada pondok mama-mama pasar, pandangan kita akan tertuju kepada jejeran hasil bumi mama-mama Maybrat yang diambil dari wilayah mereka masing-masing dijual beralaskan karung seadanya, tertata di meja pondok seadanya. Kios-kios di belakangnya adalah jejeran penjual dari para migran yang mengadu nasib di seantero tanah Maybrat.
Begitulah pemandangan “biasa” yang kita saksikan jika melihat pasar dan lapak mama-mama Papua Maybrat berjualan. Bagi redaksi, inilah wajah dan narasi ketimpangan yang membutuhkan penjelasan lebih dalam.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tampak luar kita melihat narasi ketimpangan yang nyata. Jika lebih mendalaminya, kita akan menemukan sumber permasalahan struktural yang mengakar kuat.
Melihat Stagnasi dan Ketimpangan Vulgar di Maybrat
Ruko ruko megah di Maybrat itu, terkesan semua milik pejabat dan perlombaan ruko pejabat versus pondok-pondok rakyat yang dibangun swadaya disetiap sepanjang jalan di antero Maybrat menunjukan ketimpangan ekonimi yang nyata. Lapak mama-mama di sektor perekonomian pangan lokal dengan gamblang kita lihat bersaing dengan para migran dan jejaringnya yang kontrak ruko-ruko okmun pejabat.
Kita diperhadapkan dengan kondisi ekonomi dan pasar yang tidak didukung dan terkesan tidak diurus baik oleh pemerintah. namun masyarakat secara mandiri terus mencari sumber-sumber produksi ekonomi untuk menjadikan mereka jadikan itu sebagai ruang hidup dan berdaulat untuk urus ekonomi mereka sendiri dengan mate-matika pasar mereka sendiri.
Modal usaha yang buruk, pemberdayaan yang minim dan belum ada kebijakan pemerintah untuk memperhatikan mama-mama di Maybrat menjadi hal yang serius untuk kita diskusikan. Peraturan kampung, pertaruran distrik, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan program nyata soal pemberdayaan ekonomi, pertanian, perikanan dan UMKM menjadi hal tabu di wilayah ini.
Kalo terus seperti ini, kedaulatan ekonomi rakyat Papua, kedaulatan ekonomi mama-mama Maybrat dalam basis-basis sumber ekonomi rakyat Papua yang subsisten sudah goyah dengan sistem ekonomi kapitalistik, karena dasar ekonomi masyarakat kecil di Maybrat tidak diletakan dengan baik dan benar.
Semua ekonomi monopili, diangkut oleh hadirnya investasi, pejabat mementingkan diri mereka sendiri, elit-elit lokal Maybrat mementingkan kondisi kehidupan usaha mereka sendiri, membuat masyarakat kian tak berdaya. Jangkan bersaing dengan kaum migran yang hari ini melihat Maybrat sebagai peluang pasar, mama-mama Maybrat hari ini justru dibuat bersaing dengan kapitalis lokal yang terus berinvestasi dan monopoli kehidupan ekonomi tanpa melihat dan mengurus nasip mama-mama Maybarat yang bertahan hidup di pondok-pondok jualan untuk bartahan hidup dan lebih dari itu untuk menjamin Pendidikan anak-anak mereka di bangku study
“Ya, begini-begini saja sudah mama kehidupan” adalah ungkapan lirih yang pernah saya dengar dari seorang mama saat jualan bensin eceran di pertigaan smok panas, dan salah seorang mama yang menjual sayuran di pondok sekitar Maybrat memiliki 2 pasar utama dan lebih dari 60 pasar kampung yang dibangun pemerintah, baik provinsi, kabupaten dan kampung.
Perebutan Kekalahan, Ruang Pasar yang menjadi sumber denyut nadi kehidupan masyarakat bawah, seperti pasar-pasar tradisional di seantero Tanah Papua, harus berhadapan dengan ekspansi ruang kapital, yang dibawa oleh negara melalui pembangunan proyek-proyek raksasa yang menyingkirkan ruang komunitas.
Bukan hanya menyingkirkan ruang secara fisik, tetapi juga kehidupan, identitas, dan martabat komunitas. Pada sisi lain kita lupa bertanya, siapa nanti yang menerima manfaat atau keuntungan dari modernitas atau kemajuan yang kita mimpikan itu?
mama-mama Maybrat hari ini, menjadi cermin dari dinamika politik ruang yang berargumen bahwa transformasi (perubahan) ruang tidak bisa dilepaskan dari dinamika masyarakat yang menjadi penghuni ruang tersebut. Masyarakat yang ada dalam ruang tersebut berkelompok-kelompok dan ditunjang oleh kondisi yang tidak setara.
Kondisi ini menciptakan kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Kondisi ini secara nyata terjadi dari adanya struktur dalam menguasi pasar dan usaha, dimana mama-mama Papua berada dalam struktur terbawah
Ujung dari kisah tergerusnya ruang (pasar) dan kehidupan orang Papua adalah penyingkiran perlahan-lahan komunitas lokal (orang asli Papua, para mama-mama pedagang) dari tanahnya sendiri. Inilah yang sering disebut dengan sistem kolonialisme baru pemukim (settler colonialism), yang datang untuk mengeliminasi (menyingkirkan) komunitas lokal (tempatan), membubarkannya dan kemudian mendominasi wilayah yang sebelumnya menjadi tanah leluhur masyarakat pribumi tersebut.
Mama Ester Kambuaya, misalnya dalam pengalamannya di kampung halaman suaminya di Kambuskato, ada dua pasar kampung, namun pasar itu tidak efektif, mama ester kemudian bersama mama-mama yang lain dari sekitar kampung Isusu, Kambuskato, Sipat harus melangkah ke pertigaan membangun lapak secara mandiri di Smok Panas (Bandara Kambuaya) untuk berjualan.
“Kita jualan di kampung baru siapa yang mau beli, terpaksa harus kita datang seperti ini, bukan hanya kami saja, ada beberapa mama-mama juga datang dari, Kambuifa, Kambufatem, Athabu, Jitmau, Arus, Sipat, Kambuaya, Fategomi, Yukase, Mriboren untuk kita sama-sama jualan di pondok-pondok ini, kita bangun bangun secara swadaya,” ujar mama Ester.
Ia menambahkan, sejak ia jualan sampai dengan hari ini, pemerintah kabupaten Maybrat hampir setiap 3 bulan, setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun selalu ke pondok-pondok untuk suru kami pedagang kumpul, KTP, KK dan setiap kami wajib foto di depan tempat jualan kami masing-masing. Hal ini sangat membosankan karena setiap kita kumpul data, kita tidak perna dapat bantuan bantuan yang mereka selalu datang pendataan.
“Kabupaten ini hanya untuk sejahterakan pejabat, baru nanti kami masyarakat yang pedagang begini siapa yang lihat, jualan kita perhari saja kalo sepi cuma dapat Rp 160.000 sampai Rp 190.000 itu untuk jualan sayur, ricak, tomat dan papaya, jualan yang agak untuk kalo jualan kacang tanah sama keladi, baru kita ada untung sedikit, kalo tidak ya kita bersyukur saja, bawa pulang jualan untuk Kembali besok lagi, kalo beruntung kita dapat Rp.300.000 itu sudah syukur” ujarnya dengan nada lirih.
Sementara itu mama Desi Karteh, terlihat sibuk sesekali mengatur dagangannya seperti sayur gedi, buncis, ricak, tomat dan satu tumpuk keladi dan papaya muda dan papaya masak. Mama Desi menambahkan, satu hal yang penting lagi soal Pegawai di Maybrat yang sering ke pondok-pondok mereka untuk urusan kumpul KTP, KK dan foto di pondok-pondok jualan kita sudah bosan, entah itu petugas di Maybrat dari dinas mana? kita selalu saja begitu per 6 bulan per akhir tahun sering kita diminta data pribadi dan foto di meja jualan namun hasil tidak perna sampe di tangan kami.
“Kita bukan berharap sama pemerintah, kita masyarakat kecil bikin kebun dan jualan hasil kebun untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan sisanya kita simpan untuk modal usaha besok lagi, belum lagi untuk sumbangan dan perlupuhan ke gereja, biaya pendidikan dan lain-lain syukur kita sehat kalo sakit pendapatan seperti ini tidak bisa bertahan” ujarnya.
kondisi yang dialami mama Ester Kambuaya dan mama Desi Karteh hal serupa juga kita dapatkan dari keterangan mama-mama di Fratafen, Pasar Kampung Tehahite, Pasar Kampung Kmurkek, Dari kondisi ini kita melihat wajah pasar dan kita bisa merasakan bagaimana ruang hidup, mama-mama Maybrat itu, mereka bertahan dan terus rebut atau kelak tersingkir karena ulah elit dan pemerintah yang lamban dalam mengurus pasar lokal, modal stimulan, modal usaha, hibah UMKM, hibah Koperasi pelatihan dan penataan mama-mama Maybrat menuju kemandirian ekonomi mama-mama di wilayah negeri ra bobot ini. (*)
Catatan Redaksi
