Oleh: Nikodemus Kambu (*)
Di balik hamparan hijau pegunungan Jayawijaya dan desiran ombak di pesisir Asmat, Tanah Papua menyimpan dua wajah yang kontras.
Di satu sisi, kekayaan alam yang tiada tara. Di sisi lain, kesunyian doa yang terus dilangitkan oleh mereka yang hidup dalam bayang-bayang konflik dan ketidakadilan.
Setiap minggu, dari gereja-gereja di lembah Pegunungan Bintang hingga honai-honai kecil di pedalaman Tambrauw dan Maybrat, satu doa terus terucap: “Tuhan, bangunlah tanah ini dengan kasih, bukan dengan senjata.”
Doa itu bukan permohonan politis. Ini adalah permohonan manusia yang menginginkan kedamaian di tanah kelahirannya sendiri. Papua tidak pernah menolak pembangunan. Yang mereka tolak adalah pembangunan yang datang dengan suara tembakan.
Bagi orang Papua, iman dan tanah adalah satu kesatuan. Di balik doa-doa sederhana itu, tersimpan luka sejarah yang dalam. Sejak integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh kontroversi, pendekatan terhadap Papua lebih sering diwarnai oleh represi dibanding rekonsiliasi.
Dalam sejarah kolonialisme, seperti yang dicatat oleh Frantz Fanon, kekerasan adalah instrumen utama untuk menguasai dan menundukkan. Sayangnya, warisan kolonial ini tidak berakhir di zaman Belanda.
Ini justru dilanjutkan dalam bentuk militerisasi oleh negara modern. Papua menjadi laboratorium kekuasaan pendudukan dan kolonisasi Indonesia: wilayah kaya sumber daya tapi diperlakukan sebagai “daerah rawan”.
Harapan yang Tak Pernah Diminta, Negara dan Kekerasan
Rakyat Papua tak menuntut bandara internasional atau gedung pencakar langit. Harapan mereka sederhana, bahkan sangat mendasar: Misalnya, pendidikan yang membentuk karakter dan keterampilan, bukan hanya mengejar angka kelulusan.
Kesehatan yang menjangkau dusun-dusun di balik bukit, bukan hanya kota-kota kabupaten. Keadilan sosial yang mengembalikan hasil tambang dan hutan kepada pemilik sahnya—orang Papua sendiri.
Papua tidak kekurangan kekayaan. Yang kurang adalah kesempatan dan keadilan. Dalam perspektif pembangunan kritis seperti yang dikemukakan Amartya Sen, pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan, bukan semata pertumbuhan ekonomi.
Jika pembangunan membuat orang hidup dalam takut, maka itu bukan pembangunan, melainkan penaklukan.
Berapa banyak anak-anak yang trauma karena mendengar suara tembakan? Berapa banyak mama Papua yang kehilangan anaknya di tengah operasi keamanan yang tak pernah mereka pahami?
Negara yang membangun dengan senjata, seperti ditulis Hannah Arendt, sedang menukar legitimasi dengan dominasi dan itu tak akan pernah membawa damai.
Orang Papua bukan musuh negara Indonesia. Mereka adalah warganegara yang haknya dijamin konstitusi. Tapi terlalu sering mereka diperlakukan seolah ancaman. Padahal, tidak ada ancaman yang lebih besar bagi persatuan Indonesia selain ketidakadilan yang dibiarkan berakar.
Mendengarkan Papua, Bukan Mengaturnya
Pemerintah pusat telah berbicara terlalu lama. Kini waktunya mendengarkan. Dengarkan suara rakyat dari kampung, bukan hanya suara elit yang ada di ibu kota provinsi. Dialog harus menjadi jalan utama, bukan senjata.
Atau melakukan langkah-langkah konkret seperti: dialog inklusif dengan tokoh adat, gereja, dan perempuan Papua, bukan hanya elite politik. Menghentikan pendekatan militeristik dalam menangani persoalan sosial-politik di wilayah adat.
Mendorong kepemimpinan lokal Papua secara penuh dan bermartabat, bukan sekadar simbol atau formalitas birokrasi. Sebagaimana ditulis Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, kebebasan tidak diberikan dari atas, ia harus dibangun bersama melalui kesetaraan dan kesadaran kritis.
Papua bukan zona konflik. Papua adalah rumah damai yang belum selesai dibangun. Setiap darah yang menetes, setiap rumah yang terbakar, setiap suara yang dibungkam, adalah bukti bahwa kita belum membangun rumah itu dengan cinta.
Indonesia tidak akan pernah menjadi negara kuat jika ia membiarkan bagian tubuhnya sendiri terus terluka. Papua adalah bagian tubuh itu. Satu-satunya jalan menyembuhkannya adalah dengan kasih, keadilan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu.
Akhirnya, doa orang Papua belum selesai. Di balik tenda gereja, di balik noken, di ladang-ladang kecil dan ruang kelas yang bocor, doa itu terus dilantunkan.
“Tuhan, bangunlah tanah ini. Biarkan kami hidup sebagai manusia yang utuh di tanah kami sendiri.”
Selama doa itu belum dijawab dengan keadilan dan cinta kasih, pembangunan di Papua akan selalu pincang. Indonesia akan kuat, bukan ketika Papua ditaklukkan, tetapi ketika Papua dipeluk sebagai saudara.
(*) Penulis adalah pemerhati sosial ekonomi dan pemsiunan guru SMA yang tinggal di Amban, Manokwari, Papua Barat.
