Sorong, Petarung.org- Pedagang Mama-mama Papua yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MP-KS) dan perwakilan korinator pedagang dari Kab Sorong, Kab Maybrat, Kab Sorong Selatan, Kab Tambrauw dan Kab Raja ampat, serta perwakilan pasar-pasar kompleks dan pasar sentral di lingkungan Kota Sorong dan pegiat ekonomi trotoar dan emperan toko di Kota Sorong.
Ketua P2MP-KS Levina Duwit mengatakan bahwa, Dalih atau Narasi Utama Pemerintah sejak Presiden Jokowi, sampai hari ini Presiden Prabowo dan Menteri-Menteri, hinga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam membuat kebijakan Otonomi Khusus (“Otsus”) Jilid 1, Otsus Jilid 2 saat ini. Lebih khusus Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah untuk Pembangunan kesejahteraan rakyat Papua. Narasi utamanya adalah ‘Membangun rakyat Papua’, dan ‘Mensejahterakan rakyat Papua’ semua kata-kata Pembangunan itu untuk rakyat Papua. Pemerintah Prabowo mengatakan Papua memiliki kebijakan khusus, kebijakan yang dikhususkan untuk membangun rakyat Papua, agar rakyat Papua Sejahtera, dan Papua dapat maju sama seperti wilayah lainnya di Indonesia.
“Kebijakan khusus ini pun dilakukan dengan pemberian dana Otsus trilyunan rupiah kepada pemerintahan-Pemerintahan Papua, termasuk pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya,” Ujar Levina saat ditemui Petarung.org dilingkungan kantor gubernur papua barat daya Jumat, 25/4/2025.
Ia menambahkan, Kenyataan dari narasi-narasi pembangunan manusia papua ternyata tidak seperti yang di janjikan, tidak pula seperti yang dinyatakan oleh Presiden dan para mentrinya. Osus Jilid 1 telah berjalan selama lebih dari 20 Tahun, Pemekaran Provinsi dari Papua Barat hinnga memekarkan Papua Barat Daya kini juga belum ada Pembangunan kekhusussan bagi kami pedangan Papua.
Sampai saat ini, belum ada satu pun pasar khusus pedangan Papua, belum ada pembinaan khusus yang baik bagi kami pedangan Papua di Kota Sorong. Pasar moderen Rufei dan Pasar Remu, Pasar Jembatan Puri, dan pasar-pasar kompleks lainnya itu merupakan pasar umum, bukan pasar khusus sebagaimana mandat otsus.
“Tidak ada program khsus pembinaan pedangan Papua yang dilakukan secara khusus dengan metode yang tepat. Yang terjadi adalah kami dipaksakan bersaing dengan pedangan migran yang memiliki modal besar, dan kami terpaksa tersingkir dari pasar-pasar moderen tersebut. karena factor modal usaha, pembinaan usaha yang tidak perna ada dari pemerintah,” ujar mama papua yang sehari-hari berjualan di emperan pasar Surya ini.
Ia menambahkan, dimana dana otsus dan pemekaran yang dijanjikan bagi kami rakyat Papua? Dimana Pembangunan khusus yang dijanjikan bagi kami pedangan Papua? Dimana pasar khusus yang dibangun oleh pemerintah bagi kami pedangan Papua? Dimana pembinaan khusus dan fasiltas khusus bagi kami pedangan Papua?
Bapak Gubernur yang kami hormati, Kami tidak buta melihat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Telinga kami tidak tuli, kami telah mendengar dengan jelas setiap narasi, janji dan pernyataan presiden, mentri, dan janji Bapak saat pencalonan yang menyatakan mau membangun kami rakyat Papua.
“Bapak Gubernur, telah berjanji kepada kami rakyat Papua Barat Daya dan negara telah menugaskan anda untuk membangun kami orang asli Papua pada provinsi Papua Barat Daya ini. Bapak Gubernur, Dana Otsus trilyunan rupiah itu milik kami rakyat Papua, Provinsi ini milik kami rakyat Papua. kami adalah subjek utama dari segala kebijakan pembangunan pada Provinsi ini,” tandasnya.
Oleh sebab itu pada forum ini, kami menyampaikan aspirasi kami, kami mendorong secara serius agar bapak segera melakukan :
- Bangun Pasar Khusus Pedangan Papua Kota Sorong di Lokasi Bekas Pasar Boswesen;
- Lakukan Pembinaan Usaha Pedangan Papua : Berikan Modal Usaha, Peningkatan Kapasitas Usaha dan pendampingan, yang dilakukan secara baik, merata dan berkelanjutan. Pembinaan ini dilakukan oleh Koperasi yang dikelola secara bersama oleh kami Pedangan dan Pemerintah;
- Sediakan fasilitas : Kendaraan untuk transport pedangan, Meja Kursi Lemari dan Tenda Jualan.
“Dana Otsus trilyunan rupiah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya ini sangat cukup untuk membiayai kebutuhan kami pedangan Papua sebagaimana disebutkan di atas,” tuturnya. (CR1)
