Sorong, Petarung.org- Perwakilan kordinator pedagang mama-mama Papua Kota Sorong, yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Mama Papua (P2MPKS) Kota Sorong. Kembali datangi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Provinsi Papua Barat Daya, untuk mempertanyakan data pasti penyaluran dana bantuan modal usaha, bagi mama-mama Papua.
“Informasi sampai hari ini, datanya simpang siur antara data, Perindagkop Provinsi PBD dan Perindagop kabupaten kota, soal data pasti penerimaan bantuan,” ujar mama Levina Duwit dan seluruh anggota yang diterima oleh Plt Kadis Perindagkop PBD George Yarangga, Jumat, (12/12/2025). di halaman Kantor Perindagkop PBD.
Ketua P2MPKS itu menambahkan, harusnya Kepala Dinas Perindagkop PBD tau malu, Sekertaris dinas perindagkop tau malu dan kepala dinas perindagkop kabupaten kota di wilayah PBD tau malu.
Bahwa program bantuan ini, bukan program dinas. Bantuan ini, bukan usulan kepala dinas Perindagkop Provinsi, maupun usulan Kadis Perindagkop Kabupaten Kota.
Ini bantuan murni dari gubernur untuk mama-mama Papua, mama-mama Papua yang lakukan aksi demo 5 kali, di halaman kantor gubernur, mama-mama datangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya, mama mama lakukan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi IV DPRP Papua Barat Daya, datangi Fraksi Otsus, untuk kawal APBD Perubahan soal bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua yang sumber dari dana Otsus tahun 2025.
“Gubernur akomodir aspirasi mama mama dalam APBD Perubahan Tahun 2025 sehingga Perindagkop provinsi aloasikan bantuan dana 13 Miliar untuk program ini, kami 9 bulan kawal aspirasi korban tenaga, materi, waktu untuk aspirasi kami,” ujar mama levina.
Ia menjelaskan perjuangan aspirasi mama-mama sudah selesai, uang suda turun, gubernur sudah anggarkan giliran penyaluran dan Pihak dinas bingung gunakan data apa. Pihak dinas perindakop provinsi dan perindakop kabupaten kota sorong, umumkan nama-nama penerima sesuka hati mereka, sesuka keluarga mereka, sesuka tim sukses gubernur, tanpa mengakomodir 4.153 data mama-mama papua dari forum pedagang pasar mama-mama papua kota sorong yang tidur selama 9 bulan kawal aspirasi ini.
Kami kawal lewat aksi audiens, dengan Klasis Sorong, dengan Keuskupan Kota Sorong, dengan MRP PBD, Rapat Dengar Pendapat Dengan DPRP PBD, Rapat Dengar Pendapat Dengan DPRD Kota Sorong Fraksi Otsus, Gelar Diskusi publik bersama Perindagkop Kota Sorong dan Dinas Perdagangan Kota Sorong, dan gelar pertemuan terbatas Bersama Gubernur Papua Barat Daya.
“Dinas jangan seenaknya melakukan pendataan dan akomodir 2.867 penerima tanpa melibatkan data pedagang mama-mama Papua yang korban waktu tenaga dan materi mereka untuk advokasi dan memperjuangkan hak mereka sampai turun dan dinas seenaknya akomodir orang lain, ini bukan program dinas, ini aspirasi murni pedagang pasar mama mama papua kota sorong, dalam hal mengawal impelementasi amanat otsus soal 50% untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi mama-mama papua, 2.876 nama tidak akomodir kami mama-mama, setengah dari data kai juga tidak masuk ” ujarnya.
Ia berharap, dinas jangan asal main kuda kayu dengan data tandingan yang tidak akumodir data mama-mama karena ini bahaya, jangan dinas cuci tangan dan buat sesama mama-mama Papua keos di lapangan.
Dari awal kita minta dinas hibahkan bantuan ini, untuk mama-mama sendiri salurkan, supaya bantuan itu sampai dan tepat sasaran untuk mama-mama yang berdagang dan kita pendamping lakukan pendampingan mandiri. Dinas malah ambil alih proses penyaluran dan gunakan data lapangan yang tidak menyentuh mama-mama yang stenga mati, kawal aspirasi mereka di APBD perubahan di DPRP Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi tolong Plt Kadis Perindagkop Provinsi Papua Barat Daya, kadis Perindagkop kabupaten kota di wilayah Papua Barat Daya akomodir nama mama-mama Papua yang terima bantuan, bapa dong wajib akomodir mama-mama yang kawal aspirasi ini sampai ada program bantuan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan data yang hari ini dinas ingin bantu adalah data tandingan, mereka juga memang orang Papua namun perjuangan kita mereka tidur Dimana, sampai bantuan tiba baru pemerintah enak sisip data nama merek dan tidak akomodir mama-mama Papua dari P2MPKS jadi tolong dinas pertimbangkan hal ini baik. “Aneh sekali orang lain yang kawal setengah mati dinas malah masukan nama seenaknya tanpa akomodir data kami,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga Bersama sekertaris dinas yang menemui mama-mama di halaman kantor Perindagkop mengatakan data ini belum final, nanti kami akan kordinasi lagi dengan gubernur soal data penerima.
“mama-mama dorang kita kerja disini ada aturan dan yang kita gunakan ini uang besar jadi jangan sampai ada kita yang bermasalah, kita selalu gunakan aturan dan petunjuk teknis dari gubernur dengan peraturan gubernur, jadi mama dong bersabar kita kordinasi lagi dengn gubernur soal informasi data penerima yang tidak akomodir mama-mama ini,” ujar Yarangga. (CR1)
