Sorong, Petarung.org- PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy and Sustainable Nature). Bukan sekadar forum diskusi, summit ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak lagi hanya soal angka ekonomi, melainkan tentang menjaga napas ekosistem dan memuliakan hak-hak masyarakat adat.
Bumi Cenderawasih adalah rumah bagi 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, yang menjadikannya salah satu “paru-paru dunia” paling krusial selain Arizona Brasil. Namun, di balik kekayaan itu, tantangan pembangunan tetap nyata. Dalam pembukaan summit, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Pemerintah provinsi berkomitmen membantu penuh pemetaan wilayah adat,” tegasnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan keberpihakan pemerintah pusat. “Pembangunan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka perlu dipertanyakan. Saya percaya, Papua harus diberi kepercayaan penuh untuk menentukan arah pembangunannya sendiri,” ujar Zulkifli Hasan, saat membuka secara resmi kegiatan PAPEDA summit 2026, di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).
Sementara itu, menurut Julian Kelly Kambu, Ketua PAPEDA Summit 2026 mengungkapkan, forum ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman melalui lima agenda strategis. Fokusnya pengakuan hak wilayah adat, pengembangan New Nature Economy (Ekonomi Alam Baru), hingga kedaulatan pangan dan energi. Dengan pendekatan ridge-to-reef (dari pegunungan hingga laut), agenda ini mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi modern demi aksi iklim, percepatan perlindungan hutan adat dan ekosistem pesisir, pengembangan rantai nilai berbasis sumber daya lokal, penguatan kedaulatan pangan mandiri dan inovasi pembiayaan hijau-biru.
“Tanah Papua siap menjadi pemimpin global dalam model pembangunan yang selaras dengan alam. Harapan besar kini digantungkan pada kolaborasi lintas sektor dan harus diskusi ini menjadi langkah nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (CR1)
