Sorong, Petarung.org- PAPEDA summit 2026 adalah paradigma baru dalam pengelolaan kekayaan alam dan masa depan masyarakat adat di antero Tanah Papua. Lebih dari 1.030 peserta, mulai dari masyarakat adat, pemerintah, akademisi, hingga mitra internasional berkumpul dalam PAPEDA summit 2026 (Papua Action for Development, Economy and Sustainable Nature).
PAPEDA summit 2026 Bukan sekadar forum diskusi, ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak lagi hanya soal angka ekonomi, melainkan tentang menjaga ekosistem dan ekologis alam Papua dan ikut memuliakan hak-hak masyarakat adat.
Tanah Papua adalah rumah bagi 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, yang menjadikannya Papua salah satu “Paru-paru dunia” paling krusial yang menjadi tantangan pembangunan tersendiri.
Sementara itu Front Rakyat Doberai Tolak PSN dan Militerisme menggelar aksi spontan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap penyelenggaraan PAPEDA summit 2026. barangkali itu logi emerintah dan semua pihak penyelenggaran kegiatan ini.
Pandangan Massa Aksi
Sementara pandangan lain dari massa aksi, mereka menilai forum yang melibatkan enam provinsi di Tanah Papua tersebut belum menjawab akar persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya menyangkut hak atas tanah, hutan, eksploitasi sumber daya alam, konflik sosial, konflik kepentingan ekonomi, kekerasan bersenjata dan janji kesejahteraan bagi masyarakat adat adalah tantangan yang selalu lasim di lapangan dihadapi oleh orang Papua. Serta kebijakan pembangunan berskala besar yang merampas tanah adat, tanpa etikat baik dan diskusi sebagai bentuk penghormatan atas masyarakat adat dan pemerintah terkesan abaikan itu.
“Forum ini hanya berpotensi menjadi ruang untuk membangun narasi pembangunan berkelanjutan yang justru dapat melanggengkan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, harusnya pemerintah menghormati masyarakat adat dengan membantu masyarakat adat yang sementara mengadvokasi permasalah-permasalahan mereka secara mandiri di lapangan soal janji kesejahteraan yang tidak perna kunjung terealisasi, rancangan undang-undang masyarakat adat pemerintah tidak adat yang berani dorong agar diundangkan, kita malah bikin masalah baru lewat diskusi yang cari legitimasi melalui PAPEDA summit 2026 ” ujar Ambrosius Klagilit dalam orasinya yang meminta PAPEDA summit 2026 dibubarkan, di depan Hotel Vega, Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).
sementara itu, Ones Suhuniap menambahkan, kebijakan pembangunan dan program pemerataan ekonomi yang didorong pemerintah pusat dinilai tidak cukup kontekstual dengan kondisi masyarakat adat Papua. Masyarakat adat Papua hanya dijadikan objek pembangunan dan kesejahteraan, orang Papua tidak perna jadi subjek utama dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang dipaksakan dari Jakarta, justru terkesan memuluskan kepentingan kapitalisme dan oligarki nasional, elit papua di daerah jangan rela jadi kapitalis lokal yang menghisab darah kaum dan Masyarakat adat sendiri.
“Penyelesaian berbagai persoalan di Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, pendekatan ekonomi semata, hasil kjian LIPI/BRIN jelas, akar persoalan di papua adalah masalah politik, pendekatan militer dan semua investasi di papua di jaga oleh militer, dan ruang sipil di Papua nyaris semua diisi oleh militer sehingga kami dengan tegas menolak PSN dan segala akal busuk yang akan dihasilkan dari PAPEDA summit 2026, jadi kami harap program ini dibubarkan karena ini program pemaksaan kehendak kepada masyarakat adat di Papua” ujarnya.
Ia menambahkan, orang Papua membutuhkan ruang dialog yang bermartabat, serta keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah adat dan pemilik hak atas hutan adat. Hari ini yang duduk diskusi di ruangan ini, bukan Masyarakat pemilik tanah adat dan pemerintah seenaknya buat kebijakan.
Realita Masyarakat Adat di Lapangan
Konflik tanah adat misalnya di Maybrat, masyarakat adat sementara mengadvokasi masalah merdeka secara mandiri, terutama saat hutan adat mereka rusak oleh salah satu perusahaan PT. Bangun Kayu Irian, yang beroperasi diwilayah Maybrat. Masyarakat mengadu ke DPRD Maybrat, DPRD Maybrat keluarkan surat Rapat Dengar Pendapat, rencana rapat dengan masyarakat ini tidak jadi digelar karena dan pihak perusahaan di tanggal 10 Agustus 2026, namun pihak perusahaan tidak hadir. Bahkan sebaliknya masyarakat yang tuntut hak atas tanah adat mereka,hak atas hutan adat mereka, mereka malah diduga ditembak oleh Militer tidak jauh dari jauh dari area operasi Perusahaan kayu, Sabtu 13 Agustus 2026. apakah hari ini Pemerintah Papua Barat Daya ada peduli sama masyarakat adat yang korban? ada usut tuntas pelaku penembakan, kita bisa cek langsung ke masyarakat yang korban, pemerintah lebih memihak militer yang bertugas, pemerintah lebih memihak perusahaa yang beroperasi di Maybrat, ketimbang membela masyarakat sendiri.
‘Ini masi persoalan di Maybrat belum di Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan Dan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong,” ujar salah satu massa aksi dalam orasinya.
Ia menilai, forum tersebut berpotensi menjadi ruang legitimasi bagi pihak-pihak yang oleh masyarakat adat dituding terlibat dalam persoalan penguasaan atau perampasan tanah adat. Forum semacam ini, tidak boleh mengesampingkan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat adat di lapangan, Pemerintah Papua Barat Daya hanya perlu tarik militer di Papua Barat Daya bukan buat kegiatan yang undang militer rame hadir jaga perusahaan di Papua Barat Daya. Masyarakat adat bisa jaga hutan mereka sendiri tanpa militer.
Tanggapan Pemerintah
Sementara itu ketua panitia PAPEDA SUMMIT 2026, Julian Kelly Kambu mengakatakan agenda ini hanya ruang untuk Rumuskan Kebijakan, forum tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kondisi riil masyarakat adat. “Kalo boleh, adik-adik dan kaka-kaka juga ada perwakilan yang ikut dan kita diskusi dengan para pakar, untuk cari solusi sama-sama tentang ekonomi hijau yang berkelanjutan, kita semua tidak tau barang ini, jadi mari kita pake ruang ini sebagai bentuk mendiskusikan semua dinamika itu sama-sama untuk kita cari solusinya” ujarnya.
Sementara menurut massa aksi, pemerintah fokus benahi dulu masalah Masyarakat adat yang ada, terjadi di Papua Barat Daya hampir meluas di wilayah ini, provinsi ini belum punya perda perlindungan masyarakat adat, kabupaten kota di Papua Barat Daya saja, belum mengakui keberadaan masyarakat adat dalam regulasi peraturan daerah soal masyarakat adat.
Bahkan negara ini, belum mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, terus pemerintah daerah percaya diri bawa kaum kapital masuk untuk jarah hutan, jarah semua hasil alam di Papua untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat adat tanpa dasar yang jelas, ini sesuatu yang tidak mungkin. sehingga Front Rakyat Doberai Tolak PSN dan Militerisme, Meminta Agenda PAPEDA summit 2026 dibubarkan, karena tidak membawa perubahan di Masyarakat, ini hanya produk janji-janji kesejahteraan bagi masyarakat adat yang hanya hadirkan investor dan para kapitalis, dengan hadirkan bisnis militer dan pengamanan militer di Papua dengan pendekatan militer yang selalu berulang dan menciptakan konflik dan kekerasan di ruang sipil terutama bagi masyarakat adat. (CR1)
