Sorong, Petarung.org- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maybrat dan Forum Komunikas Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya, terkesan hanya konsen untuk utamakan masalah ketertiban Masyarakat di Maybrat dan begitupun kamtipmas di Papua Barat Daya dan Forkopimda terkesan tidak tangani masalah korban penembakan secara serius.
Sebenyarnya korban penembakan di muara kali kamundan Kabupaten Maybrat saat ini, mereka juga adalah korban pengungsi Maybrat tahun 2021, yang secara sadar pemerintah Kabupaten Maybrat minta dengan hormat agar mereka kembali ke kampung halaman mereka, untuk jalankan aktivitas keseharian mereka.
Dengan pemerintah sebagai pemberi jaminan untuk masalah keamanan kembalinya para pengungsi ini, bahkan pemerintah Kabupaten Maybrat buat kesepakatan Bersama untuk hadirkan beberapa pos Pos Militer di wilayah Maybrat terutama di wilayah Aifat Raya, untuk kepentingan keamanan Masyarakat.
Hari ini, pos pos militer sudah di bangun, hari ini Masyarakat maybrat terutama Masyarakat aifat raya suda kembali ke kampung halaman, namun kini mereka menjadi korban penembakan. Dan terduga pelaku penembakan adalah aparat keamanan yang bertugas di walayah Maybrat.
Harusnya penembakan ini adalah hal yang memalukan bagi pemerintah daerah karena tidak becus urus masalah keamanan Masyarakat sipil. Bahkan, bupati Maybrat sampai saat ini, belum lihat kondisi korban penembakan di rumah sakit, Gubernur PBD sampai saat ini juga belum melihat korban juga di rumah sakit.
Sementara janji-janji manis mereka soal masalah biasa rumah sakit, masalah obat dan keluarga yang jaga akan menjadi tanggungan pemerintah daerah baik kabupaten Maybrat dan tanggungjawab pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sampai saat ini hanya kunjungan biasa dan semua bantuan itu baru berupa janji manis sebagi pencitraan di media.
Keluarga korban sampai saat ini, jalankan semua urusan rumah sakit gunakan biaya pribadi untuk beli obat dan urus makan minum bagi keluarga pasien dan pasien sejak berada di Rumah Sakit Selebesolu Kota Sorong.
Apalagi BPJS tidak menangani pasien dengan status korban penembakan, ini sangat melukai dan tidak menghormati martabat pasien sebagai korban penembakan.
Para Forkopinda hadiri aksi mahasiswa dan Masyarakat sipil, mereka elit bawa uang ratusan juta bantu pada posisi yang salah. Kelakuan hambur uang model itu, bagian dari kelakuan elit yang hanya utamakan keamanan daerah untuk mereka tetap berkuasa. Harusnya sebagai elit dan kepala daerah, elite lit ini petakan masalah dasar dan siapa yang lebih membutuhkan bantuan hari ini.
Apalagi, besok salah satu pasien akan kembali jalani operasi yang kedua kali dan kondisi ini bukannya makin membaik, semoga saja ini makin membaik dan tidak memburuk, karena pemerintah dalam hal atasi masalah pasca penembakan mereka tidak konsen atasi korban.
Pemerintah malah uUtamakan keamanan daerah dan kemanan di lingkungan Masyarakat Maybrat dan abaikan kepentingan dasar dan kebutuhan dari korban.
Mulai dari tanggal kejadian 13 Agustus 2026 sampai hari ini 20 Agustus 2026 itu waktu yang lama, dan pemerintah daerah hanya berikan janji dan janji itu sebagai pencitraan diberbagai media seakan akan pemerintah sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada pihak korban.
Belum lagi, keluarga korban dan simpatisan dan mahasiswa dibenturkan dengan bantuan Gubernur PBD 100 juta dan bantuan Bupati Maybrat 100 juta. Sementara bantuan tidak ada yang sampai ke korban dan tidak tau semua uang ini untuk kepentingan apa?
Apakah sogok masa pendemo?
Apakah sogok mahasiswa?
Apakah sogok keluarga korban atau mau selesaikan masalah apa ?
Hal ini, harunya menjadi catatan dan renungan kita Bersama. Kami harap, pemerintah daerah Kaupaten Maybrat dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya fokus untuk urus kepentingan korban penembakan. (CR1)
Redaksi Petarung
