Wamena, Papua Pegunungan – Pada Senin, 14 April 2025, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) melalui direkturnya, Theo Hesegem, telah mengeluarkan sebuah pers rilis mengenai keprihatinan atas situasi konflik dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Berikut isi pers rilis ini.
Konflik bersenjata di tanah Papua terus meningkat sejak Papua digabungkan dengan Negara Republik Indonesia (NKRI). Eskalasinya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan hampir seluruhnya berpusat di daerah Pegunungan Papua.
Bermula pada 2 Desember 2018, penyerangan terjadi di Gunung Kabo yang menewaskan 17 pekerja jalan trans Wamena-Nduga (Karyawan PT. Istaka Karya) oleh personil TPNPB Kodap III Ndugama-Darakma dibawah pimpinan Brigjen Egianus Kogeya. Saat itu tensi konflik bersenjata terus meluas, terutama paska penyanderaan pilot Susi Air Capt. Philip Marthens.
Konflik yang meluas menyebabkan puluhan ribu warga sipil mengungsi di berbagai tempat dan belum kembali ke tempat mereka hingga kini. Akhir tahun 2024, mengutip catatan Dewan Gereja Papua (DGP), lebih dari 70.000 orang di tanah Papua telah mengungsi akibat konflik bersenjata.
Para pengungsi ini berasal dari wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang (Kiwirok dan Oksop), Intan jaya, Yahukimo, Kabupaten Puncak dan beberapa tempat lainnya.
Hingga awal 2025 eskalasi konflik terus meninggi dengan intensitas yang serius. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan hidup orang asli Papua dan warga non Papua akibat konflik bersenjata yang terus terjadi di tanah Papua, terutama di daerah-daerah konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri.
Berikut beberapa catatan peristiwa yang telah terjadi pada awal Januari hingga April 2025 diantaranya:
Pada 13 Januari 2025 pukul 07:30-09:00 TPNPB dibawah pimpinan Brigjen Deni Moos telah melakukan penyerangan kepada Aparat Keamanan Indonesia di pos Militer Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni. Akibat penyerangan ini, 3 orang aparat keamanan telah menjadi korban.
Pada 21 Januari 2025 dilaporkan bahwa aparat TNI telah merusak 56 rumah warga di Kampung Mimin, Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal itu dilaporkan Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil, Kletus Togodli, Pr.
Pada 21 Januari 2025 jam 12:00 terjadi penembakan yang diduga antara TPNPB dan TNI-Polri yang menewaskan 1 orang anggota Polri bernama Brigpol Ronald. M. Enok di Mulia, Puncak Jaya.
Pada 28 Januari 2025 TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo telah melakukan penembakan terhadap 1 unit mobil avanza milik aparat kemanan Indonesia.
Pada 30 Januari 2025 sala satu warga sipil bernama Elita Pakaimu dianiaya aparat keamanan Indonesia (TNI), tepatnya di Jalan Pelabuhan Misi Kepi, Kampung Muin, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi.
Pada 1 Februari 2025 terjadi penembakan terhadap 1 anggota polisi bernama Aipda Syam (42 Tahun) yang berasal dari Suku Palopo dan bertugas di Polsek Kurima, Kampung Eroma, Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo.
Pada hari kamis 06 Februari 2025, Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (IMPPETANG) melakukan aksi demonstrasi di Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang terkait operasi militer di Distrik Oksop pada 4 desember 2024 yang mengakibatkan banyak pengungsi dan kerugian material.
Pada 7 Februari 2025, salah satu kepala suku di Kapiraya di tembak aparat TNI (Babinsa setempat). Penembakan ini menyebabkan telapak tangan terkikis/terluka karena menolak perusahaan di Kaperaya Mapia Kabupaten Dogiyai.
Pada Hari Kamis 13 Februari 2025 TPNPB melaporkan bahwa terjadi pendropan militer Indonesia (TNI) ke Kabupaten Puncak selama 7 hari terhitung dari tanggal 5 hingga 11 Februari secara berturut-turut. Pendropan ini menggunakan helicopter milik TNI dan ditempatkan di 10 distrik di Kabupaten Puncak. Personil yang diturunkan berjumlah 450 orang lengkap dengan alusista.
Pada tanggal 16 -19 Februari 2025, para pelajar di sejumlah wilayah di tanah Papua menolak Makan bergizi Gratis yang menjadi program presiden Prabowo. Beberapa kota seperti Yalimo dan Kota Jayapura, massa aksi yang hendak melakukan aksi demo damai dibubarkan paksa menggunakan tembakan peringatan.
Pada 28 Februari 2025 sala satu warga sipil atas nama Goliat Sani (tukang ojek sepeda motor sekaligus pengantar jenazah) ditembak mati oleh aparat keamanan Indonesia karena diduga sebagai anggota TPNPBB.
Pada Rabu 5 Maret 2025, 2 warga sipil asal Kabupaten Yalimo dianiaya anggota polisi Polres Yalimo hingga menikam salah satu korban atas nama Elinus Walianggen di bagian bahu kanan menggunakan pisau. Korban lain bernama Rony Kepno juga mengalami penganiayaan menggunakan popor senjata.
Pada 18 Maret 2025 Komnas TPNPB mengemumunkan telah menembak mati 1 anggota aparat keamanan (TNI) di Sugapa, Intan Jaya.
Pada 22 Maret 2025 TPNPB mengeksekusi 1 orang guru di Distrik Anggruk kabupaten Yahukimo. Korban dicurigai sebagai mata-mata TNI.
Pada 29 Maret 2025, TPNPB melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan Indonesia. Dalam insiden tersebut telah memakan korban 4 orang anggota TNI dari Satuan Yonif Raider 321/Garuda Taruna di Intan Jaya.
Pada 7 April 2025, TPNPB menembak mati seorang anggota intelijen Indonesia di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak .
Pada 8 April 2025 TPNPB Kodap XVI Yahukimo menembak mati 11 orang non Papua (migran Indonesia) penambang emas liar yang diduga sebagai aparat keamanan Indonesia.
Pada 8 April 2025, dilaporakan 2 anak SD di Intan Jaya menjadi korban baku tembak antara TPNPB dan TNI/Polri. Kedua anak ini bernama Nepina Duwitau (Perempuan/6 tahun) dalam kondisi kritis dan Nardo Duwitau (laki-laki/12 tahun) meninggal dunia.
Pada 9 April 2025, TPNPB Kodap XVI Yahukimo mengaku telah menembak mati 5 pendulang emas liar di Yahukimo yang diduga sebagai anggota TNI-Polri.
Pada 10 April 2025, TPNPB Kodap XVI Yahukimo menembak mati 1 orang pendulang emas liar yang diduga sebagai aparat keamanan Indonesia.
Pada 11 April 2025, telah dilaporkan bahwa 71 orang di Yahukimo sedang mengungsi di pinggiran Kali Brasa yang berdekatan dengan area operasional PT Bintang Timur, kompleks Halabok akibat kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB di Yahukimo. Kontak senjata tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14:42 siang menjelang sore hari.
Dari catatan 21 peristiwa diatas, 40 Orang telah menjadi korban. Diantaranya ada 33 orang non Papua dan 7 warga sipil orang asli Papua. Dari 33 korban orang non Papua, 11 diantara adalah aparat keamanan Indonesia (Tni/Polri) dan sisanya belum diketahui statusnya.
Sementara dari 7 korban orang asli Papua, 2 orang diantaranya adalah anak sekolah (1 meninggal dunia dan 1 dalam kondisi kritis), 3 orang dianiaya aparat keamanan, 1 orang warga sipil ditembak mati dan 1 orang warga sipil ditembak di bagain tangan. Pada awal Januari sebanyak 71 orang dilaporkan mengungsi. Kerugian rumah warga sipil yang rusak akibat konflik mencapai 56 rumah dan satu mobil milik aparat keamanan Indonesia.
Hal lain adalah pendropan atau mobilisasi militer Indonesia sejak Januari hingga kini (April 2025) masih terus berlangsung. Ditambah dengan pernyataan presiden Prabowo subianto yang akan melibatkan 6 jenderal untuk menghadapi TPNPB di Papua.
KArena itu, Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyadari bahwa situasi ini telah diketahui oleh Masyarakat Nasional dan Internasional. Dengan demikian konflik bersenjata ini harus dihentikan atas nama keutuhan kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai dan perinsip hak asasi manusia secara menyeluruh. Karena dari semua rentetan konflik yang telah terjadi, korban utama adalah masyarakat sipil.
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) sebagai bentuk resolusi atas konflik yang berkepanjangan di tanah papua. Dan rekomendasi ini kami tujukkan kepada Rakyat Papua sebagai pihak Pertama, Negara Republik Indonesia sebagai pihak kedua dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak ketiga serta masyarakat internasional yang bersolidaritas terhadap situasi kemanusiaan di tanah Papua.
Pertama, Yayasan Keadilan dan keutuhan manusia papua (YKKMP) Mendesak Kepada Negara Republik Indonesia agar segera membuka akses wartawan dan jurnalis asing untuk masuk ke tanah papua dalam rangka meliput sutuasi hak asasi manusia secara utuh.
Kedua, Yayasan Keadilan dan keutuhan manusia papua (YKKMP) mendesak Perserikatan bangsa-bangsa agar segera membentuk tim investigasi melalui prosedur khusus PBB dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah papua.
Ketiga, Yayasan Keadilan dan keutuhan manusia papua (YKKMP) mendesak Indonesia segera membuka diri terhadap kunjungan dewan hak asasi manusia perserikatan bangsabangsa untuk mengunjugi papua yang menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM.
Keempat, Yayasan Keadilan dan keutuhan manusia papua (YKKMP) mendesak kepada Negara republic indonesia untuk segera membuka ruang untuk Dialog Damai antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai Payung politik kelompok Pro Papua Merdeka bersama negara republik Indonesia. (*)
(Dikutip dari Wenebuletin Edisi 18 April 2025)
