Oleh: Eddy Way*
Pemekaran daerah, dalam kerangka besar penyelenggaraan pemerintahan, sejatinya merupakan jalan menuju pelayanan yang lebih dekat, keadilan yang lebih terasa, dan pembangunan yang lebih terarah. Namun, idealisme ini kerap terperosok dalam kenyataan yang berbeda: konflik, tarik-menarik kepentingan, dan pembelahan sosial. Bagi banyak wilayah, khususnya yang selama ini dipandang sebagai daerah pinggiran atau tertinggal, pemekaran bukan hanya agenda administratif, melainkan juga harapan hidup, simbol pengakuan, dan janji perbaikan.
Sayangnya, dalam banyak kasus, pemekaran justru memunculkan kerusuhan bukan sekadar secara fisik, tetapi dalam makna sosial dan politik: konflik antar elite lokal, rivalitas antar kelompok masyarakat, bahkan friksi antar wilayah yang baru terbentuk. Yang mengemuka sebagai benang merah adalah satu hal: kerusuhan itu hampir selalu bersumber dari manusia, bukan dari sistem. Lebih spesifik lagi, dari mereka yang memakai atribut pemerintah, tetapi lupa bahwa mereka adalah pemerintah.
Ketika seseorang ditunjuk, dipilih, atau diangkat menjadi bagian dari pemerintahan, maka yang melekat padanya bukan hanya jabatan, tetapi juga tanggung jawab moral. Pemerintah bukan sekadar institusi abstrak. Ia hadir dan hidup melalui pribadi-pribadi yang menjalankan fungsi, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan. Karena itu, kualitas pemerintahan tidak akan pernah melampaui kualitas pribadi orang-orang di dalamnya.
Namun realitas sering menunjukkan hal yang berbeda. Individu-individu yang berada dalam lingkar kekuasaan masih berpikir dan bertindak sebagai bagian dari kelompok, suku, atau faksi tertentu. Ketika konflik muncul, mereka hadir bukan sebagai pemersatu, melainkan sebagai bagian dari konflik itu sendiri. Mereka membelah, bukan mengayomi. Mereka memilih sisi, bukan menyatukan posisi. Padahal, inti dari keberadaan pemerintah adalah untuk mengutuhkan, bukan membelah; menjadi titik temu, bukan titik pecah.
Inilah ironi yang kita hadapi: seseorang mengenakan seragam pemerintah, namun pola pikir dan tindakannya tetap seperti pemain politik kelompok. Ia gagal
menjadi negara dalam dirinya sendiri. Dan kegagalan ini adalah akar dari kerusuhan yang lahir dari proses pemekaran.
Pemekaran bukanlah sesuatu yang keliru. Ia hanyalah alat. Seperti pisau di tangan seorang koki, ia bisa digunakan untuk menyiapkan hidangan terbaik, tetapi di tangan yang salah, ia bisa melukai. Ketika pemekaran dirancang dengan niat baik, disertai kajian mendalam, dan dijalankan oleh orang-orang yang menyadari jati dirinya sebagai pemerintah, maka hasilnya akan terasa: daerah menjadi lebih hidup, rakyat lebih dekat dengan layanan, dan potensi lokal lebih terkelola.
Namun semua itu hanya mungkin bila yang menggerakkan adalah pribadi-pribadi yang matang secara etika dan tanggung jawab. Bukan yang haus posisi. Bukan yang melihat jabatan sebagai ajang gengsi atau ruang balas dendam sejarah. Pemekaran tidak boleh menjadi panggung unjuk kekuasaan, melainkan ladang subur bagi keterlibatan dan pembangunan bersama.
Yang menyedihkan adalah ketika aparatur pemerintah justru menjadi bagian dari polarisasi. Mereka lebih sering tampil sebagai juru bicara kelompok ketimbang penjaga persatuan. Padahal, mandat pemerintahan menuntut keberpihakan pada keutuhan, bukan pada kelompok. Yang perlu dibawa ke tengah masyarakat adalah terang, bukan gema dari suara-suara keras di belakang layar.
Terlalu sering kita menyalahkan pemekaran itu sendiri, padahal yang perlu dievaluasi adalah kesiapan manusia yang mengelola prosesnya. Sistem hanyalah kerangka. Yang menghidupkan atau merusaknya adalah perilaku manusia. Dan lebih khusus lagi: perilaku mereka yang menyandang atribut pemerintah.
Karena itu, hal terpenting yang harus dikawal hari ini bukan sekadar jabatan, melainkan peran. Banyak orang telah memegang jabatan, namun belum memainkan peran. Mereka memiliki pangkat dan wewenang, tetapi belum memahami makna simboliknya sebagai representasi negara. Yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan formal pemerintahan, tetapi juga pendidikan karakter kenegaraan, bahwa ketika seseorang menjadi bagian dari sistem, ia tidak lagi menjadi representasi kelompoknya, tetapi harus menjadi perpanjangan tangan negara dan rakyat.
Jika kita benar-benar ingin melihat idealisme pemekaran terwujud, maka kita harus mulai dari dalam: membangun manusia-manusia pemerintah. Bukan sekadar ahli administrasi, melainkan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Bukan sekadar manajer anggaran, tetapi pemelihara kohesi sosial.
Sejarah republik ini mengajarkan satu hal penting: kehancuran tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, ketika mereka yang diberi mandat justru melupakan makna dari mandat itu sendiri.
Kini saatnya kita membangun kembali kesadaran bahwa menjadi pemerintah bukan sekadar posisi, tetapi panggilan. Dan panggilan itu menuntut kematangan diri, keberanian sikap, serta kemampuan untuk berdiri di atas segala perbedaan. Bila setiap pribadi yang kini memakai atribut kekuasaan menyadari bahwa dirinya adalah perwujudan negara, bukan sekadar utusan kelompok, maka pemekaran akan menemukan wajah terbaiknya.
Negara bukanlah bangunan. Ia adalah pribadi-pribadi yang menghidupinya. Dan bila pribadi itu menyatu dalam semangat pelayanan, maka pemekaran bukan lagi menjadi pemicu kerusuhan, tetapi jalan damai menuju kemajuan bersama.
(*) Penulis adalah ASN Pemerhati Pembangunan di Papua.
